Pemohon menilai aturan baru diskriminatif. Pemerintah menyebut perubahan dibutuhkan untuk regenerasi. Perkembangan terbaru soal mahkamah konstitusi gelar sidang uji materi batas usia pensiun menjadi perhatian warga dan pemangku kepentingan dalam beberapa hari terakhir.
Kepada Trias News, Ratna Widyastuti, peneliti kebijakan publik di sebuah universitas negeri, mengatakan persoalan ini tidak muncul tiba-tiba. "Tanda-tandanya sudah terlihat sejak lama, hanya saja tidak ada yang menindaklanjuti dengan serius," ujarnya.
Pihak berwenang menyatakan sedang menyiapkan langkah lanjutan. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada jadwal pasti kapan langkah tersebut akan dijalankan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Respons dan kritik
Sementara itu, Hasan Basri, warga yang sudah tinggal di lokasi itu selama 30 tahun, menilai pendekatan yang dipakai selama ini terlalu reaktif. Ia meminta agar data dan rencana kerja dibuka kepada publik supaya bisa diawasi bersama.
Warga tidak butuh janji baru. Warga butuh kepastian kapan masalah ini selesai dan siapa yang bertanggung jawab.
Rubrik Hukum Trias News akan terus mengikuti perkembangan ini. Pembaca yang memiliki informasi tambahan dapat menghubungi redaksi melalui kanal pengaduan yang tersedia.