Waspadai 1.230 Rentenir Online di Indonesia Sasar Mangsa

  • Whatsapp
Gerakan bela korban pinjaman online

Triasnews Pinjaman online (Pinjol), istilah kerennya: Fintech Peer-To-Peer Lending, semakin banyak ditawarkan kepada masyarakat umum melalui aplikasi digital seperti android, ios dan website. Saking mudahnya bertransaksi, kegiatan utang-piutang penuh risiko itu telah menjadi pilihan orang untuk mendapatkan uang secara instan.

Apalagi si peminjam tidak perlu bertemu tatap muka dengan si pemberi pinjaman. Namun, tidak sedikit Pinjol yang merugikan peminjam, seperti pengenaan suku bunga yang tidak wajar, ancaman kekerasan, mengambilan data peminjam secara sewenang-wenang dan tindakan lain yang merugikan peminjam. 

Read More

Sekadar informasi, sepanjang 2018-Agustus 2019, Satgas Waspada Investasi (SWI/Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi) mendata ada 1.230 entitas Pinjol yang tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Merujuk POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pinjol semacam itu  berpotensi merugikan masyarakat.

Data Satgas yang dibentuk oleh OJK dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) itu menyebutkan,  perincian jumlah itu meliputi 404 entitas selama tahun 2018 dan 826 entitas hingga Agustus tahun 2019.

Data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan SWI pada 16 Juli 2019 sebanyak 143 Pinjol ilegal.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42% entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22% dari Indonesia, 15% dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut.

“Walaupun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending tanpa izin OJK, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Playstore atau link unduh aplikasi yang diblokir tersebut. Masih banyak yang dapat diakses melalui media lain, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Pinjol  tanpa izin OJK. Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat agar melihat daftar aplikasi Pinjol yang telah terdaftar di OJK pada website www.ojk.go.id,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing,  dikutip dari Siaran Pers OJK.

Pinjol ilegal bukan ranah wewenang OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK. OJK hanya berwenang pada Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar di, dan memiliki izin dari, OJK.

Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin di OJK, maka OJK bisa menindak Fintech tersebut.

Satgas Waspada Investasi sangat mendorong adanya proses hukum kepada para pelaku Fintech ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya.

Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat melaporkan entitas tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia apabila ditemukan ada unsur pidana.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan preventif dengan melakukan edukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial, serta sosialisasi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Google Indonesia, dan Bareskrim Polri.

Ciri-ciri Pinjol Ilegal

Untuk diketahui masyarakat, berikut beberapa ciri Pinjol illegal dimaksud: tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga dan denda tidak jelas, bunga tidak terbatas, denda tidak terbatas, penagihan tidak batas waktu, akses ke seluruh data yang ada di ponsel peminjam, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi, tidak ada layanan pengaduan.

Pahami hal-hal berikut sebelum meminjam kepada Pinjol

Pertama, pastikan penyelenggara fintech Peer to Peer (P2P) Lending tergabung sebagai anggota AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia). Hal ini bersifat wajib karena telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 dengan tujuan agar dapat diawasi oleh pihak berwenang untuk menghindari penyelewengan tindakan.

Kedua, bunga pinjaman tidak boleh lebih dari 0.8% per hari. Hal ini sesuai dengan Kode Etik AFPI yang telah menjadi mitra strategis OJK.

Ketiga, pastikan pinjaman online sudah terdaftar di OJK. Penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar biasanya menantumkan logo OJK di website atau dalam aplikasi mereka, namun kalian juga dapat memeriksa di laman lembaga tersebut.

Keempat, jangan tergiur dengan tawaran pinjaman yang mudah tanpa memastikan hal kesatu sampai ketiga diatas. Karena biasanya tawaran tersebut diikuti dengan suku bunga yang besar dan tindakan sepihak lainnya yang dapat merugikan konsumen.

Sedangkan, informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan ataupun Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (AF)*

banner 300x250

Related posts