UMP 2020 Naik 8,51 Persen

  • Whatsapp
Ilustrasi foto: rmoljabar

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2020 telah dinaikkan Pemerintahan Jokowi-JK sebesar 8,51 persen atau lebih tinggi dari kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03%. UMP 2020 itu bakal diumumkan serentak pada 1 November 2019.

Kenaikan UMP 2020 itu ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020.

Read More

Kenaikan UMP 2020 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Surat Edaran tersebut menyebutkan, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik IndonesIa (BPS RI),” bunyi SE tersebut, Kamis (17 Oktober 2019).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, parameter di atas menjadi perhitungan kenaikan UMP tahun berikutnya.

“Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen,” demikian tertulis dalam SE tersebut.

Diumumkan Serentak 1 November 2019

Lebih lanjut, SE Menaker itu mengatur sejumlah hal sebagai berikut: (1) Gubernur wajib menetapkan UMP Tahun 2020, (2) Gubernur menetapkan UMP dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov), (3) Bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir, Gubernur agar membentuk Depeprov yang baru, dan UMP Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak pada 1 November 2019.

Dalam SE Menaker itu juga dinyatakan, Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan UMK untuk kabupaten/kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum provinsi lebih tinggi dari UMP). UMK Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

Pengusaha Resah

Wakil Ketua Apindo, Shinta Kamdani, mengatakan, dunia usaha merasa berat kalau harus menaikkan upah pada 2020. Kondisi tersebut dipicu situasi ekonomi yang dirasa dunia usaha cukup berat.

“Akan sangat keberatan. Tapi bagaimana pun harus ada dasar perhitungan. Makanya saya bilang, perusahaan yang punya masalah, dia harus bilateral dengan pekerjanya,” katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (15/10/2019).

Penentuan kenaikan upah minimum diatur dalam PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan upah dihitung dengan mengalikan upah minimum tahun berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Shinta mengatakan, walau berat, penentuan upah masih akan mengacu aturan tersebut. “Itu sudah kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Jadi untuk 2020 tetap mengacu pada formula itu dulu,” katanya.

Anggota Dewan Pengupahan dari Unsur Pengusaha, Sarman Simanjorang, meminta kalangan buruh/pekerja tidak mempermasalahkan kenaikan UMP, namun fokus meningkatkan produktivitas dan keterampilan agar memiliki daya saing. 

UMP tertinggi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, saat ini Rp3,9 juta dan pada 2020 akan naik menembus Rp4 juta.

“Dipastikan UMP DKI Jakarta di angka Rp4 juta lebih. Ini harus dibarengi dengan semangat produktivitas dari buruh kita. Dengan menembus angka Rp4 juta maka harus dipastikan kualitas, produktivitas, skill dan kemampuan buruh kita harus bisa menyesuaikan. Itu menjadi harapan kami,” ujar Sarman.

Proyeksi UMP 2020 Tertinggi & Terendah

Berikut ini daftar provinsi dengan UMP tertinggi dan terendah di tahun 2020 berdasarkan kenaikan 8,51%

Proyeksi UMP 2020 Tertinggi:

  1. DKI Jakarta dari Rp3,940,972 menjadi Rp4,276,348.72
  2. Papua dari Rp3,128,170 menjadi Rp3,394,377.27
  3. Sulut dari Rp3,051,076 menjadi Rp3,310,722.57
  4. Babel dari Rp2,976,754 menjadi Rp3,230,075.77
  5. Aceh dari Rp2,935,985 menjadi Rp3,185,837.32

Proyeksi UMP 2020 Terendah:

  1. Yogyakarta dari Rp1,570,922 menjadi Rp1,704,607.46
  2. Jawa Tengah dari Rp1,605,396 menjadi Rp1,742,015.20
  3. Jawa Timur dari Rp1,630,058 menjadi Rp1,768,775.94
  4. Jawa Barat dari Rp1,668,372 menjadi Rp1,810,350.46
  5. NTB dari Rp1,971,547 menjadi Rp2,139,325.65

Serikat Pekerja Inginkan Kenaikan 20 Persen

Merespons kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen, kalangan serikat pekerja memberikan tanggapannya.

Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat menilai, besaran kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen itu jauh dari kata layak.

Pasalnya, kata Mirah, sejak awal serikat pekerja/buruh tidak sepakat dengan aturan PP No.78/2015 tentang Pengupahan. Formula pengupahan dalam beleid tersebut hanya menghitung dari dua indikator, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pihak serikat pekerja memiliki 84 poin Komponen Hidup Layak (KHL) yang harus dimasukkan dalam formula penghitungan upah minimum.

Mirah mengatakan, menurut perhitungan serikat pekerja, kenaikan UMP 2020 idealnya mencapai 20%.

“Karena gara-gara aturan itu upah tenaga kerja kita semakin menurun, murah. Lalu, dari murahnya upah harusnya dievaluasi PP itu karena melemahkan ekonomi. Apa indikatornya? Begini, ketika PP No.78/2015 yang menghitung UMP berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, lalu muncullah angka itu. Padahal, angka riil kehidupan pekerja kan gak segitu. Kita kerja secara riil kan ada item-item yang jadi patokankan gitu,” jelas Mirah, Kamis (17/10/2019).

Ketika angka riil kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, daya beli masyarakat dikhawatirkan akan turun sehingga memengaruhi hasil produksi perusahaan baik skala kecil, menengah, maupun besar.

“Ketika daya beli turun, barang yang dihasilkan tidak terbeli dengan baik, pada akhirnya perusahaan itu jadi tutup. Ketika tutup, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi massal. Itu akan mengakibatkan persoalan krusial yang bermula dari PP No. 78/2015,” ujar Mirah.“Kami kan perjuangannya upah layak, tetapi malah dapat upah murah, konsisten itu angka 8% setiap tahun. Saya rasa pemerintah itu merem doang, enggak menghitung, tinggal copy paste. Jadi PP No. 78/2015 itu bikin pemerintah malas memikirkan kesejahteraan rakyatnya.” TP

banner 300x250

Related posts