Skema Baru Penyaluran Dana BOS: Ditransfer Langsung ke Rekening Sekolah

  • Whatsapp

TRIASNews –  Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), merombak skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketiga kementerian ini sepakat mengubah skema pencairan Dana BOS. Pengubahan skema itu hanya berlaku pada Dana BOS Reguler, dan tidak berlaku pada BOS Kinerja dan BOS Afirmasi.

Read More

Sebelumnya, proses transfer Dana BOS dari Kemenkeu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kini, dengan skema baru, pencairan Dana BOS dari Kemenkeu langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah.

Skema baru itu mulai efektif diterapkan dan berlaku pada Senin, 10 Februari 2020. Kemenkeu mengalokasikan anggaran dana BOS sebesar Rp 54,32 triliun atau naik 6,35% dibandingkan tahun 2019.

Pencairan dana BOS dilakukan tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp 9,8 triliun untuk 136.579 sekolah di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Pengubahan skema penyaluran ini akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48 tahun 2019 tentang pengelolaan DAK Non Fisik.

Pokok perubahan skema penyaluran Dana BOS meliputi penyaluran langsung ke rekening sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, percepatan tahap penyaluran, dan penyederhanaan administrasi pelaporan.

Tujuan pengubahan skema penyaluran Dana BOS, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk mendukung Program Merdeka Belajar yang digagas oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Tujuan lainnya adalah mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas.

“Rencananya untuk 10 Februari, 136.579 sekolah yang akan mendapat Rp 9,8 triliun, dana tersebut bisa membantu sekolah beroperasi,” kata Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Mendikbud Nadiem Makarim menambahkan, pencairan dana BOS langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya, proses transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Sebelumnya Kementerian Keuangan transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sekarang langsung ke rekening sekolah,” kata Nadiem.

Perubahan skema berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia, terutama kepada sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta yang menerima.

Perubahan yang terjadi adalah pada besaran unit cost, di mana untuk Sekolah Dasar (SD) menjadi Rp 900.000/anak dari yang sebelumnya Rp 800.000/anak.

Kemudian, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Rp 1,1 juta/anak dari yang sebelumnya Rp 1 juta. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Rp 1,5 juta/anak dari yang sebelumnya Rp 1,4 juta/anak, dan untuk SMK tetap sama yaitu Rp 2 juta/anak.

Skema penyalurannya juga berubah, yaitu hanya menjadi tiga tahap dari sebelumnya empat tahap. Pada skema baru ini besaran tahap I adalah 30%, tahap II 40%, dan tahap III sebesar 30%.

Adapun, pencairan tahap I paling cepat pada bulan Januari, tahap II paling cepat bulan April, dan tahap III bulan September.

Tidak hanya itu, perubahan lainnya adalah penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota.

Sebelumnya, penetapan SK sekolah penerima dilakukan pemerintah daerah. Batas akhir pengambilan data 1 x per tahun setiap tanggal 31 Agustus untuk mencegah keterlambatan APBD-Perubahan.

Sebelumnya, batas akhir pengambilan data 2 x per tahun yaitu tanggal 31 Januari dan 31 Oktober. Selanjutnya, Dana BOS juga bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50%. Jadi bukan untuk membiayai guru honorer baru.

Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15% di sekolah negeri, dan 30% di sekolah swasta. Skema yang terakhir, kata Mendikbud, adalah tidak ada alokasi maksimal ataupun minimal pemakaian Dana BOS untuk buku ataupun pembelian alat multimedia.

Sebelumnya, pembelian buku dibatasi sebesar 20%, dan pembelian alat multimedia ditentukan kualitas dan kuantitas. (AF)*

banner 300x250

Related posts