SKB Radikalisme Kekang Kebebasan ASN?

  • Whatsapp
ASN (ilustrasi)

Triasnews — 11 menteri dan kepala lembaga telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait radikalisme aparatur sipil negara (ASN). SKB Penanganan ASN ditandatangani 11 menteri dan kepala lembaga di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Selasa (12 November 2019).

Mereka adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, Kepala Badan Intelijen negara (BIN) Budi Gunawaan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Suhardi Alius, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Agus Pramusinto.

Read More

Bersamaan dengan penandatanganan SKB itu, juga diluncurkan portal aduan ASN di laman aduasn.id. Portal ini menampung segala bentuk pengaduan terkait tindak-tanduk (ucapan/tindakan) ASN yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

Ada 11 Poin aduan terhadap ASN yang justru dinilai akan melanggar HAM dan mengekang kebebasan berpendapat bagi abdi negara itu.

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan.

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1) dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya).

ASN

4. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

6. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

7. Keikutsertaan pada kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

8. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1) dan 2) dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.

9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

10. Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai 10) dilakukan secara sadar oleh ASN. (AF)*

banner 300x250

Related posts