Saat China ‘Test the Water’ Kedaulatan Indonesia di Natuna

  • Whatsapp
Kapal China di perairan Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)

TRIASNews – Ambisi teritorial Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terencana dengan rapi. Negara Tirai Bambu itu agaknya tak akan berhenti di Kepulauan Spratly yang berposisi lebih dekat ke Filipina. China mulai mengganggu Kepulauan Natuna milik Indonesia. Mulai ajak ribut Indonesia.

Pada tanggal 10 Desember 2019, kapal penjaga pantai (coast guard) RRT muncul di perbatasan laut di perairan bagian utara Natuna. Kapal itu dihadang oleh kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia. Kapal China itu dihalau, tak jadi menerobos ke dalam perairan Indonesia.

Read More

TNI AL Tangkap kapal China. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)

Pada 23 Desember 2019, dua kapal penjaga pantai RRT masuk lagi. Kali ini, kedua kapal bersenjata itu mengawal sejumlah kapal penangkap ikan China yang sedang melakukan pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di utara Natuna. ZEEI itu diakui oleh PBB.

Dua kapal penjaga pantai yang bersenjata itu bahkan di-back up oleh satu kapal frigat (kapal perang) dari kejauhan. Itu berarti, angkatan laut China siap melakukan tindak kekerasan.

Kapal Bakamla KM Tanjung Datu 301 mencoba mengusir kapal-kapal RRT itu. Namun, mereka menolak dengan alasan mereka berada di wilayah laut RRC. Pejabat senior Bakamla, Nursyawal Embun, mengatakan pihak China pasti tahu bahwa mereka berada di ZEEI. Sebab, cukup jauh jaraknya dari wilayah laut yang dikuasai RRT.

Pada 30 Desember 2019, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melayangkan nota protes ke China. Diplomasi bilateral sepertinya diabaikan begitu saja oleh China. Esok harinya, 31 Desember 2019, kapal-kapal China masuk lagi ke perairan utara Natuna. Kemenlu memanggil Dubes China di Jakarta. Protes keras kembali disampaikan.

“Kemlu telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan,” kata Kemenlu RI dalam rilis di web resmi kemlu.go.id, Senin (30/12/2019).

Apa tanggapan China? Negara berhaluan komunis itu justru menolak protes Indonesia yang menuding kapal ikan Tiongkok sempat memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau, secara ilegal baru-baru ini.

Beijing kembali menegaskan, pihaknya memiliki kedaulatan di wilayah Laut China Selatan dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau, sehingga kapal-kapalnya boleh berlayar dengan bebas di kawasan tersebut.

“China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha (yang terletak di Laut China Selatan),” kata juru bicara Kemenlu China, Geng Shuang, dalam jumpa pers rutin di Beijing pada Selasa (31/12/2019), seperti dikutip dari situs Kemenlu China.

Geng menegaskan, China juga memiliki hak historis di Laut China Selatan. Menurutnya, nelayan-nelayan China telah lama melaut dan mencari ikan di perairan itu dan sekitar Kepulauan Nansha, yang menurut Indonesia masih merupakan Republik Rakyat Tiongkok .

Padahal, klaim China atas perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional itu juga tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Tak hanya itu, Geng juga berdalih, kapal yang berlayar di kawasan itu baru-baru ini adalah kapal penjaga pantai China yang tengah melakukan patroli rutin.

“Patroli rutin untuk menjaga ketertiban laut dan melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat kami yang sah di perairan terkait,” ujar Geng.

Merespons pernyataan Kemenlu China tersebut, melalui pernyataannya pada Rabu (1/1/2020), Kemenlu RI menolak “klaim unilateral” China tersebut.

“Klaim historis China atas ZEE Indonesia dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016,” demikian argumen Kemlu RI.

“Indonesia juga menolak istilah ‘relevant waters’ yang diklaim oleh RRC karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.”

Meski berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah dengan China di perairan tersebut. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung kode etik Laut China Selatan segera diterapkan.

Kode etik itu dibentuk sebagai pedoman negara-negara bertindak di perairan kaya sumber daya alam tersebut demi mencegah konflik.

ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB. RRT sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormatinya.

Kemlu menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan RRT. Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

“RRT adalah salah satu mitra strategis Indonesia di Kawasan dan kewajiban kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan.”

Terkait masalah ini, Kemlu akan terus lakukan koordinasi erat dengan TNI, KKP dan Bakamla guna memastikan tegaknya hukum di ZEEI. (AF)*

banner 300x250

Related posts