RUU Uighur Disahkan DPR AS, Trump Diberi Wewenang Jatuhkan Sanksi kepada China

  • Whatsapp
Perlakuan tentara China pada etnis Muslim Uighur Xinjiang

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang dapat memberikan wewenang kepada pemerintahan Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi kepada Pemerintah China terkait dugaan penindasan terhadap kaum minoritas Muslim Uighur.

Keputusan DPR AS itu diprediksi makin meningkatkan ketegangan hubungan AS-China. Baru pekan lalu, Trump menandatangani legislasi yang mendukung pengunjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong meskipun dikecam keras China.

Read More

Tahanan etnis Muslim Uighur jadi pekerja paksa

Dilansir dari Reuters, Rabu (4/12/2019), RUU yang dinamakan Uighur Act of 2019 ini berisi kecaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh China terhadap minoritas Muslim di Provinsi Xinjiang. RUU itu juga menyerukan penutupan kamp-kamp penahanan massal di wilayah itu.

Tak berhenti di situ saja. RUU itu mengamanatkan Pemerintah AS menjatuhkan sanksi pada pejabat China, khususnya Chen Quanguo seorang anggota Politbiro China yang berkuasa yakni Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, yang bertanggung jawab atas tindakan diskriminasi dan persekusi terhadap Muslim Uighur.

Aksi unjuk rasa soal Uighur

Uighur Act of 2019 lolos dengan dukungan 407 suara berbanding 1 suara DPR yang didominasi politikus Partai Demokrat AS. RUU ini merupakan versi yang lebih kuat dibandingkan versi yang diloloskan Senat pada September 2019 silam. Namun, draf hukum ini masih membutuhkan persetujuan dari Senat dan Presiden Trump untuk menjadi undang-undang (UU).

Bagi Beijing, RUU AS itu sebagai serangan jahat terhadap China. Beijing pun menuntut AS agar tidak menjadikan RUU itu sebagai UU. China menegaskan, pihaknya akan bertindak untuk membela kepentingannya sebagaimana diperlukan.

Seseorang yang familiar dengan sikap pemerintah China pada negosiasi perdagangan mengatakan, kepada Reuters, kesepakatan perdagangan fase satu bisa terancam jika RUU DPR tentang Uighur menjadi hukum yang sah.

Para analis mengatakan tanggapan China terhadap pengesahan RUU Uighur bisa lebih kuat daripada reaksinya terhadap UU Amerika yang mendukung para pemrotes prodemokrasi di Hong Kong.

Pada Senin (2/12/2019) lalu, Beijing telah melarang kapal-kapal dan pesawat-pesawat militer AS mengunjungi Hong Kong dan memberi sanksi kepada beberapa organisasi non-pemerintah yang berpusat di AS.

Media pemerintah China mengabarkan, Beijing akan segera menerbitkan daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, yang dapat berakhir dengan pengenaan sanksi terhadap sejumlah perusahaan AS.

Etnis muslim Uighur dipaksa masuk kamp tahanan

Global Times, yang didukung oleh Partai Komunis China, menyampaikan daftar entitas itu sedang dalam proses penyusunan yang dipercepat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, menyebut RUU itu sebagai serangan jahat terhadap China dan gangguan serius dalam urusan internal negara itu.

“Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, untuk menghentikan RUU di Xinjiang menjadi undang-undang, untuk berhenti menggunakan Xinjiang sebagai cara untuk mencampuri urusan dalam negeri China,” ujar Hua .

Membantah tudingan AS, China menegaskan tidak ada penganiayaan terhadap warga Uighur. Kamp-kamp yang didirikan ditujukan untuk menyediakan pelatihan kejuruan. (AF)*

banner 300x250

Related posts