Rp 186 T Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Mengendap, Bakal Ada Sanksi

  • Whatsapp
Alokasi TKDD (ilustrasi)

TRIASNews –  Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 186 triliun masih mengendap di rekening kas daerah per akhir November 2019.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, pengendapan dana TKDD umumnya terjadi pada daerah yang memiliki kemampuan keuangan dan anggaran yang besar. Hal ini juga terjadi pada daerah yang memiliki luas geografis cukup besar sehingga memiliki kota, kabupaten atau kecamatan yang cukup banyak.

Read More

Salah satu faktor banyaknya dana yang belum digunakan daerah adalah perencanaan yang kurang matang. Masalah yang kerap dihadapi daerah adalah tidak jelasnya timeline penyelesaian proyek sehingga turut mengacaukan rencana penggunaan dana.

Kebanyakan daerah juga lebih memilih menunda pembayaran belanja pembangunan dan lebih memilih menyimpan dananya. Meski demikian, ia menolak anggapan pengendapan dana daerah itu adalah motif pemerintah daerah (Pemda) untuk mendapatkan bunga rekening.

“Saya kira anggapan ini kurang tepat karena bunga yang diberikan dari rekening ini juga terbilang kecil,” cetusnya di Kantor Kemenkeu RI, Jakarta pada Rabu (15/1/2020).

Sanksi

Guna mencegah hal yang sama terulang kembali di masa depan, Kemenkeu menyiapkan sejumlah sanksi kepada daerah yang tidak membelanjakan dananya dengan optimal selama periode waktu tertentu. Sanksi itu nantinya akan berpengaruh langsung terhadap belanja wajib (mandatory spending) sebuah daerah.

“Salah satu contoh sanksinya adalah Dana Alokasi Umum [DAU] sebuah daerah akan kami tunda pemberiannya sebelum daerah memenuhi mandatory spending-nya,” ungkap Prima.

Dalam APBN 2020, alokasi dana TKDD paling besar ditujukan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 427,1 triliun. Komponen TKDD lainnya adalah Dana Bagi Hasil (Rp 117,6 triliun), Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp 72,2 triliun), DAK non-fisik (Rp 130, 3 triliun), Dana Insentif Daerah (Rp 15 triliun), serta Dana Otsus dan Keistimewaan DIY (Rp 22,7 triliun).

banner 300x250

Related posts