Rekomendasi Kongres Umat Islam VII: Bubarkan BPIP dan Tolak RUU Omnibus Law

  • Whatsapp
Kongres Umat Islam

TRIASNews – Perhelatan 5 tahunan MUI Pusat ke-7, yang diberi nama Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), yang berlangsung di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berakhir dan secara resmi ditutup oleh Menteri Agama Fachrul Razi pada Jumat (28/2/2020) malam.

Kongres yang diikuti sekitar 1.000 orang dari seluruh Indonesia itu dibuka oleh Wapres sekeligus Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin pada Rabu (26/2/2020) malam.

Read More

KUII VII menghasilkan Deklarasi Bangka Belitung dan sejumlah kesepakatan dalam bentuk rekomendasi, antara lain meminta pembubaran Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan menolak RUU Omnibus Law.

KUII VII merekomendasikan BPIP dibubarkan segera karena dinilai telah menjadi lembaga tunggal penafsir ideologi negara. Padahal, menurut KUII VII, Pancasila adalah kristalisasi nilai ajaran agama dan merupakan kesepakatan nasional (mistaq al-wathani).

KUII VII menyoroti persoalan penafsiran atas Pancasila yang belakangan dinilai menimbulkan polemik. Mereka menilai BPIP tak diperlukan dan sebaiknya dibubarkan.

“Mengembalikan kewenangan penafsiran Pancasila kepada MPR sebagaimana yang diamanahkan oleh sila ke empat Pancasila. Karena itu, keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak diperlukan, dan mendesak Presiden untuk membubarkan BPIP,” cetus anggota Komisi Fatwa MUI, Abdurahman Dahlan, saat membacakan rekomendasi hasil KUII VII di Hotel Novotel Bangka and Convention Centre, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/2/2020) malam mengutip laman hajinews.id, Sabtu, (29/2/2020) .

Forum KUII VII juga menilai omnibus law Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga tidak berpihak kepada kemaslahatan umat dan bangsa. Masalah juga dinilai terdapat pada RUU lainnya, yaitu RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, serta revisi UU KUHP.

“Mendorong legislator agar menolak dengan tegas RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, revisi UU KUHP dan semua RUU yang tidak berpihak kepada kemasalahatan umat dan bangsa,” lanjut Dahlan. (AF)*

banner 300x250

Related posts