Keputusannya Cabut Izin Reklamasi Pulau F Dibatalkan PTUN, Gubernur Anies Ajukan Banding

  • Whatsapp
Gubernur Anies Baswedan di samping plang penyegelan pulau reklamasi

TRIASNews –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengajukan langkah hukum setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur DKI terkait pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

Kepala Biro Hukum , Yayan Yuhanah, menyampaikan hal itu kepada awak media, Selasa (28/1/2020).

Read More

“Iya ajukan banding,” ujar Yayan gedung DPRD DKI lantai 10, Jakarta Pusat.

Penampakan Reklamasi Pulau F

Berkenaan upaya banding itu, lanjut Yayan, Tim Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menyusun memori banding untuk disampaikan ke PTUN. Dalam memori banding tersebut, pihaknya akan menjelaskan prosedur yang dilalui untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F. Nantinya, Pemprov DKI akan didampingi oleh tenaga ahli untuk memperkuat alasan-alasan pembatalan Reklamasi di Pulau F.

Tim Hukum Pemprov DKI Jakarta bakal memaparkan fakta-fakta untuk meyakinkan hakim terkait langkah Gubernur DKI Anies Baswedan membatalkan reklamasi di pulau F.

“Kami akan yakinkan hakim bahwa apa yang sudah dikerjakan itu prosedurnya sudah sesuai. Itu kan kita kalahnya di prosedur, kalau kewenangan ada di Pak Gubernur. Prosedurnya yang kemarin putusan itu ada yang terlewati,” terangnya.

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Agung Dinamika Perkasa untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan pencabutan izin pembangunan reklamasi Pulau F.

Keputusan dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT ini dibacakan ketua majelis hakim Andi Muh Ali Rahman, serta Umar Dani dan Enrico Simanjuntak selaku anggota pada Selasa, 21 Januari 2020 silam. Persidangan sendiri sudah berjalan sejak 3 September 2019.

Izin pulau F sebelumnya diberikan kepada BUMD yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun, yang menggugat Pemprov DKI Jakarta adalah mitra Jakpro yaitu PT Agung Dinamika Perkasa.

Dalam putusan perkara nomor 153/G/2019/PTUN.JKT , yang diunggah melalui situs sipp.ptun-jakarta.go.id, PTUN Jakarta mewajibkan Gubernur Anies selaku tergugat untuk mencabut Kepgub Nomor 1409 Tahun 2018 yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau F yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo.

“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 ,” demikian bunyi putusan yang dikutip, dalam laman resmi PTUN Jakarta pada Selasa, (28/1/2020).

Kepgub Nomor 1409 Tahun 2018 tersebut diterbitkan oleh Gubernur Anies Baswedan pada tanggal 6 September 2018 sebagai dasar hukum membatalkan perizinan reklamasi pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 yang dibuat mantan Gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (AF)*

banner 300x250

Related posts