Polisi Tolak Laporan Politikus PDIP terhadap Rocky Gerung soal ‘Jokowi Tidak Mengerti Pancasila’

  • Whatsapp
Filsuf Rocky Gerung

TRIASnews — Bareskrim Polri menolak laporan hukum mantan anggota DPR RI dari PDIP, Henry Yosodiningrat, terhadap cendekiawan dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung.

Dasar penolakan itu lantaran Henry tidak mampu menunjukkan surat kuasa dari Joko Widodo (Jokowi) yang dalam hal ini dianggap pihak dirugikan. Rocky hendak dilaporkan Henry karena penyataannya dinilai menghina Presiden Jokowi saat berbicara di ILC.

Read More

Pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim terpaksa belum bisa menerima pelaporan Henry karena Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) itu tidak mendapat kuasa dari Presiden Jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan.

Rekan separtai Henry, Junimart Girsang, anggota Komisi III (Hukum) DPR RI periode 2019-2024, sebelumnya juga telah melontarkan ancaman akan melaporkan filsuf dari UI itu ke polisi karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ancaman itu ia lontarkan saat acara Indonesia Lawyers Club (ILC), pada Selasa (3 Desember 2019) malam.

“Saya akan melaporkan bahwa Pak Gerung karena sudah menghina simbol negara pada malam ini,” ujar Junimart, yang berlatar belakang advokat, saat menjadi pembicara di ILC.

Pangkal penyebabnya, saat diberikan kesempatan bicara mengenai polemik perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) dalam acara yang dipandu oleh Karni Ilyas itu, Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi tidak mengerti Pancasila.

“Polisi Pancasila atau presiden juga enggak ngerti Pancasila kan, dia hapal tapi enggak paham, kalau dia paham, dia enggak berhutang, kalau dia paham, dia enggak naikin BPJS, kalau dia paham, dia enggak langgar undang-undang lingkungan,” ungkap Rocky.

Usai Rocky mengucapkan itu, politikus PKPI Teddy Gusnaidi mengaku tersinggung. Ia meminta Rocky mengklarifikasi ucapannya.

“Saya minta itu tolong, apa mau di sini atau nanti diklarifikasi di sana, tapi itu harus diklarifikasi, itu tuduhan serius,” ujar Teddy.

Rocky langsung menolak, dan menjawab, “Saya serius menuduh itu, dan saya enggak akan mengklarifikasi.”

Junimart menimpali dan menyebut bahwa Jokowi adalah kader PDIP. Atas seizin partai, dia akan melaporkan Rocky Gerung ke polisi.

“Pak Karni, terima kasih Pak Gerung, karena Pak Presiden adalah kader PDIP, dalam forum ini, dan atas seizin pengurus, saya akan melaporkan,” ucap Junimart.

“Saya enggak bicara kader, saya bicara dia sebagai presiden,” timpal Rocky, tetap bersikukuh mempertahankan argumennya.

Kembali ke Henry, Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule, sudah lebih dulu mempersoalan laporan tersebut. Pasalnya, kata Sumule, apa yang hendak dilaporkan Henry adalah pikiran, ide, dan gagasan Rocky Gerung tentang Pancasila. Sementara sebagai sebuah gagasan, menurut Iwan, Pancasila layak untuk diperdebatkan.

“Bukan dogma yang haram untuk dipergunjingkan,” cuit Sumule dalam akun Twitter pribadi, pada Senin (9/12/2019).

Iwan mengingatkan, sebaik-baiknya pikiran adalah sesuatu yang tidak menakutkan untuk dibicarakan.

Secara satire, Sumule meminta Henry dkk untuk tidak ikut berdebat jika memang tidak punya pengetahuan yang mumpuni.

“Isi otak kalau tak sampai sekilo jangan ikut debat. Kalah debat lapor polisi. Koplak,” tegasnya.

Penegasan Rocky

Kepada tempo.co, Rabu, 4 Desember 2019, Rocky Gerung menggarisbawahi pernyataannya, jika Presiden Jokowi memang paham Pancasila, maka ia tidak akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan rakyat.

Rocky mencontohkan, salah satu kebijakan terkait lingkungan itu adalah rencana menghapus syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam mengurus perizinan investasi. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila.

“Amdal itu adalah paradigma dunia hari ini. amdal artinya tidak Pancasilais. Pancasilais, berarti ada Amdal,” kata Rocky. (AF)*

banner 300x250

Related posts