Polana B. Pramesti: Walpam Adhyaksa Bikin Nyaman Bekerja

  • Whatsapp
Polana B Pramesti, Dirjen Hubud Kemenhub RI

Pengawalan dan pengamanan oleh aparat kejaksaan sangat efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. Perempuan pertama yang menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Indonesia ini berharap, ke depan, model pendampingan seperti TP4/TP4D atau apapun namanya sangat tepat dimasukkan ke dalam struktur permanen agar mempunyai legal standing yang lebih kuat.

Manfaat kehadiran TP4/TP4D yang memberikan pendampingan (pengawalan dan pengamanan/Walpam) sangat dirasakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Read More

Dalam melaksanakan pekerjaan proyek-proyek pembangunan yang terkait dengan tugas Ditjen Hubud, kontribusi TP4/TP4D sangat positif.

“Hadirnya TP4/TP4D ini sebetulnya sangat positif karena sesuai dengan tujuannya dibentuknya satuan tugas ini oleh institusi kejaksaan untuk memberikan pengawalan dan pengamanan pada pembangunan proyek strategis nasional, mulai dari perencanaan sampai ke kegiatan konstruksi di lapangan, bahkan kalau perlu sampai pada saat pengoperasiannya,” tutur Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kemenhub RI, Polana Banguningsih Pramesti, kepada TRIASnews.

Polana B Pramesti, Dirjen Hubud Kemenhub RI

Polana yang pernah menjabat Direktur Teknik PT Angkasa Pura I (Persero) (AP I) ini menambahkan, sejak dari tahap perencanaaan, tim Walpam TP4/TP4D bisa mengidentifikasi permasalahan yang potensial muncul pada setiap pekerjaan di ingkungan Ditjen Hubud.

Polana menunjuk contoh kasus pekerjaan pembangunan Bandara NYIA Kulon Progo Yogyakarta. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pelelangan, desain tim Walpam TP4/TP4D Kejaksaan telah memberikan pendampingan kepada pelaksana pekerjaan bandara itu.

“TP4 mengidentifikasikan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki terutama dari aspek yuridisnya karena aspek teknis diserahkan ke kami. Apalagi untuk proyek pembangunan bersumber anggaran dari APBN yang dikerjakan Kementerian Perhubungan, TP4 pasti secara total memberikan pendampingan, mulai dari tahap perencanaan, pelelangan, hingga tahap pelaksanaan konstruksi,” ujar Polana.

Alumnus Fakultas Teknik Sipil (S1) dan Manajemen Transportasi (S2) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyebutkan, pendampingan oleh TP4/TP4D memberikan pencerahan bidang hukum, administrasi dan prosedur pengelolaan keuangan dari aspek hukum kepada jajaran Kemenhub yang memang rata-rata berlatar belakang pendidikan dan pengalaman teknis.

“Dengan adanya TP4/TP4D ini, potensi tindak pidana korupsi atau kesalahan administrasi dalam pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk pengerjaan proyek di lingkungan Ditjen Hubud Kemenhub sejak awal sudah bisa diantisipasi,” ucap Polana.

Polana B Pramesti, Dirjen Hubud Kemenhub RI

Pihak Ditjen Hubud Kemenhub, imbuh Polana, sangat mendukung dan apresiatif dengan kehadiran TP4/TP4D Kejaksaan karena mengedepankan aspek pencegahan tindak pidana korupsi dalam memberikan Walpam pada pelaksanaan pembangunan.

Sehingga, pada gilirannya, kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan koridor hukum dan koridor administrasi, serta dapat diselesaikan secara tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran.

Sebab, di lapangan itu potensi-potensi “gangguan” biasanya muncul pada tahap perencanaan, tahap pelelangan, dan tahap pelaksanaan konstruksi. Apalagi pada tahap konstruksi, permasalahan yang muncul umumnya berkaitan dengan aspek pembebasan lahan.

Dengan adanya TP4/TP4D ini, ia dan teman-teman juga merasakan lebih nyaman dan lebih fokus melaksanakan kegiatan. Yang penting juga, pendampingan bisa membuat pelaksana pekerjaan bertambah pengetahuan terutama berkenaan dengn aspek legal pekerjaan.

“Dulu saya pernah jadi pimpinan proyek (Pimpro). Dalam setahun jadi Pimpro itu, saya sering merasa diteror oleh oknum macam-macam lah. Hal-hal semacam itu barang kali yang membuat kita sebagai pelaksana kegiatan merasa tidak nyaman dan bahkan menjdi khawatir,” ungkap Polana.

Bertolak dari kenyataan itu, Polana mengaku, sebagai pimpinan sekaligus juga sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan, sangat mengapresiasi keberadaan TP4/ TP4D. Manakala ada pemeriksaan atau audit, pihaknya siap menyampaikan argumentasi hukum. Karenanya, model pendampingan (Walpam) seperti yang diberikan oleh TP4/TP4D menurut Polana, sangat diperlukan.

“Model pendampingan seperti TP4/TP4D ini menurut hemat saya sangat perlu diadakan secara kontinyu guna memberikan dukungan kepada pelaksana pekerjaan pembangunan. Saya mendapatkan info bahwa TP4 sekarang ini kan sifatnya masih fungsional. Jadi ke depan apapun namanya kelak jika dimasukkan ke dalam struktur permanen akan lebih bagus lagi karena punya legal standing yang lebih kuat,” imbuh Polana memberikan argumentasi. (AF)*

POLANA B. PRAMESTI (Bioprofil)

Perempuan Pertama Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub di Indonesia

Dunia perhubungan dan kebandarudaraan bukan hal baru bagi Polana B. Pramesti, karena sejak 1987 Polana terbilang fokus menggeluti bidang perhubungan tersebut. Sehingga, bagi diri alumnus Fakultas Teknik Sipil (S1) dan Manajemen Transportasi (S2) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, dunia perhubungan sudah menjadi passion tersendiri.

Polana B Pramesti, Dirjen Hubud Kemenhub RI

Karir Polana B Pramesti memang moncer pada bidang perhubungan. Hal itu terlihat dari riwayat pekerjaan yang digelutinya. Sebelum menjabat Dirjen Perhubungan Udara, dia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Mutu Konstruksi Sipil, hingga Kepala Sub Direktorat Prasarana Bandara Kemenhub RI. Di Kemenhub, Polana kerap mendapatkan posisi strategis karena pengalamanya dalam bidang tersebut sudah tak perlu diragukan lagi. Pada tahun 2013, Polana pernah diangkat menjadi Direksi di PT Angkasa Pura I (Persero) hingga awal 2018.

Kini kecintaan pada dunia perhubungan membawa Polana B. Pramesti berperan penting dalam pembangunan bandara-bandara di Indonesia. Perempuan berprestasi yang sempat menjabat sebagai Direktur Teknik Angkasa Pura I (Persero) ini berhasil menjadikan bandara-bandara yang dibangunnya sebagai bandara terbaik tingkat dunia. Setelah itu pada awal 2018, Polana kembali dilantik menjadi pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara sebagai Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara dan sempat menjabat sebagai Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara. (AF)*

banner 300x250

Related posts