Miris! 22 Juta Orang Indonesia Alami Kelaparan Kronis

  • Whatsapp
Kelaparan kronis (ilustrasi)

Dalam kurun 2016-2018, ada sebanyak 22 juta orang penduduk Indonesia menderita kelaparan kronis.

HASIL riset ADB (Asian Development Bank) bersama IFPRI (International Food Policy Research Institute) dan didukung Bappenas RI bertajuk ‘Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045’ membuat mata terbelalak.

Betapa tidak! Riset tersebut mengungkapkan, dalam kurun 2016-2018, ada sebanyak 22 juta orang penduduk Indonesia menderita kelaparan kronis.

Memang, dalam Ringkasan Eksekutif (executive summary) riset tersebut disimpulkan, sektor pertanian di Indonesia telah berkembang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

“Pertumbuhan yang kuat telah mendorong transformasi struktural dan membentuk kembali ekonomi agraria, dengan peran dominan sekarang dimainkan oleh industri dan jasa,” demikian kutipan Ringkasan Eksekutif publikasi yang dirilis Oktober 2019 lalu.

Akan tetapi, riset tersebut juga membuat kesimpulan lain. Sejumlah besar orang masih terlibat dalam pertanian tradisional, terperangkap dalam kegiatan yang dibayar rendah dan kurang produktif.

“Banyak dari mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan anak-anak mereka cenderung stunting, membuat mereka dalam lingkaran setan kemiskinan selama beberapa generasi. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia masih menderita kelaparan,” beber laporan tersebut.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan RI, Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Dari sisi ketahanan pangan, akses tidak merata terjadi di Indonesia. Dan kerawanan pangan tetap menjadi masalah.

Sebagai informasi, Indonesia menempati peringkat ke-65 dari 113 negara dalam Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang diterbitkan oleh EIU (Economist Intelligence Unit).

Dalam lingkup regional, peringkat Indonesia itu berada paling akhir dibandingkan Singapura (peringkat ke-1), Malaysia (peringkat ke-40), Thailand (peringkat ke-54), dan Vietnam (peringkat ke-62).

“Akses untuk mendapatkan makanan di Indonesia cukup rendah,” tulis laporan riset tersebut.

ADB memprediksi, kelaparan di Indonesia bisa dihapuskan dengan sejumlah catatan. Apa itu? Realokasi subsidi pupuk dan kebijakan peningkatan investasi pemerintah dalam penelitian pertanian, infrastruktur pedesaan, dan ketersediaan irigasi memadai.

Selain untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghapus kelaparan, riset tersebut merekomendasikan perubahan strategis dalam investasi pemerintah dan perubahan regulasi dan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia.

“Menghapus kelaparan di Indonesia memerlukan peningkatan investasi di sektor pertanian dan pedesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan dan meningkatkan efisiensi pasar pangan,” kata Mark W. Rosegrant, Peneliti Senior di IFPR dan Ketua Tim Peneliti pada Laporan ADB tentang Peningkatan Investasi untuk Ketahanan Pangan.

Realokasi subsidi pupuk untuk investasi pertanian, termasuk R&D pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan ekonomi nasional (PDB) dan mengurangi kelaparan. Selain menghapus kelaparan, beberapa skenario investasi pertanian bahkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian.

Skenario investasi komprehensif tersebut diproyeksikan akan menghasilkan tambahan manfaat ekonomi (economic benefits) sebesar Rp 1.834 triliun pada tahun 2045, atau sekitar US$ 129 miliar dengan kurs nilai tukar saat ini.

Laporan tentang Indonesia tersebut mencakup beberapa rekomendasi kebijakan:

• Pengeluaran untuk R&D pertanian, khususnya pemuliaan tanaman dan ternak, perlu ditingkatkan secara signifikan;
• Investasi infrastruktur, termasuk jalan desa, listrik, menara telepon BTS, pasar, rantai berpendingin, dan fasilitas pengolahan produk lain, perlu ditingkatkan dengan skema kemitraan dengan pihak swasta;
• Peningkatan investasi, perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi sistem irigasi yang ada, perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati dengan pertimbangan efektivitas biaya.
• Penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian perlu ditingkatkan untuk memperluas adopsi teknologi pertanian, baik teknologi konvensional, maupun teknologi maju seperti pertanian presisi.
• Reformasi hukum dan peraturan harus dilakukan dengan seksama untuk mengurangi berbagai hambatan dalam adopsi teknologi baru, varietas unggul baru dan teknologi pertanian lainnya.
• Subsidi pupuk harus dikurangi secara bertahap dan dihapus, untuk dialokasikan pada perbaikan R&D pertanian dan bantuan langsung pada petani kecil untuk meningkatkan penghasilannya.

Riset tentang Peningkatan Investasi Pertanian untuk Ketahanan Pangan ini dilakukan ADB bekerja sama dengan IFPRI, memakai Model yang dikembangkan IFPRI untuk Analisis Kebijakan Komoditas dan Perdagangan Pertanian (IMPACT), yang dikaitkan dengan model keseimbangan umum biasa untuk menghitung dampak perubahan iklim dan peningkatan investasi pada sektor pertanian dan sektor-sektor ekonomi lainnya secara luas. (AF)*

banner 300x250

Related posts