Miris! 165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

  • Whatsapp
Siti Aisyah, WNI yang bebas dari ancaman hukuman mati di Malaysia. Masih ada 160-an WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

TRIASNews –  Siti Aisyah, yang terancam hukuman mati (gantung) dengan tuduhan membunuh Kim Jong Nam (kakak tiri dari Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara) di Malaysia, dibebaskan dari dakwaan.

Sejak penangkapan Siti Aisyah oleh otoritas Malaysia pada 2017 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri dan kepala lembaga untuk saling bersinergi mengadvokasi Siti agar bisa dibebaskan.

Read More

Setelah melalui proses lobi yang alot dan perdebatan panjang antarkedua negara, Siti akhirnya dibebaskan dari segala dakwaan yang pernah dikenakan pada dirinya. Jaksa penuntut umum Malaysia memutuskan menghentikan penuntutan kepada Siti Aisyah. Ia lolos dari ancaman hukuman gantung mati dan dipersilahkan kembali ke Indonesia.

Ternyata, masih ada sekitar 165 warga negara Indonesia (WNI) yang masih terancam tuntutan mati di berbagai negara. Sebuah potret miris yang dialami anak negeri Indonesia, yang juga menjadi catatan akhir tahun bagi pemerintah.

Menurut anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya, data WNI yang terancam hukuman mati ini bisa bertambah atau berkurang. 

“Kita perlu beri apresiasi kepada pemerintah atas segala upaya untuk membebaskan WNI dari tuntutan hukuman mati. Kasus Siti Aisyah yang menjadi sorotan karena melibatkan keluarga politisi tinggi negara Korea Utara, misalnya, ternyata pemerintah mampu membebaskan,” ungkap politikus Partai NasDem ini, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/12/2019). 

Willy Aditya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem

Willy berharap, pemerintah juga mampu berupaya maksimal untuk pembebasan WNI lainnya yang juga terancam hukuman mati WNI lainnya.

Willy mengingatkan, dalam kasus-kasus hukum yang dihadapi WNI di luar negeri, pemerintah harus lebih berhati-hati. Penghormatan terhadap kedaulatan hukum negara lain perlu menjadi pertimbangan, apalagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian kerja sama bilateral dengan Indonesia. 

“Membebaskan WNI dari tuntutan hukum di luar negeri memang tricky. Kita perlu cermat melihat budaya hukum negara yang bersangkutan sambil tetap menghormati kedaulatan negara tersebut. Untuk negara-negara di mana kita memiliki perjanjian kerja sama saja, kita tidak bisa semena-mena, apalagi berhubungan dengan negara yang tidak memiliki perjanjian dengan kita,” jelasnya. 

Secara evaluatif, Willy menilai, langkah pemerintah Indonesia dalam membebaskan WNI dari tuntutan hukum di luar negeri masih perlu diperbaiki. Utamanya menurut dia adalah soal kewenangan dan koordinasi. 

“Batas tanggung jawab dan kewenangan sering kali menjadi problem kecepatan dan ketepatan bergerak ketika melakukan upaya pembebasan WNI dari jeratan hukuman mati. Ini menjadi catatan tersendiri yang muncul pada IHPS I Tahun 2018. Maka kita perlu periksa lagi apakah sudah ada langkah perbaikan yang nyata atau belum,” ujarnya.

Menurut Willy, WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri harus dilihat dalam bingkai yang lebih komprehensif. Karena itu Willly mendesak perbaikan atas kondisi tersebut juga dilakukan di bagian hulu. 

“Untuk sampai ke luar negeri itu pencatatan sudah dimulai dari desa/kelurahan, kota, provinsi dan seterusnya. TKI non-documented pun sebenarnya bisa terlacak jika pendataan penduduk sudah benar dan dengan pendekatan yang lebih partisipatif melibatkan masyarakat. Maka itu untuk tindakan preventif, perlu perbaikan juga di sisi dalam negeri. Sehingga langkah pemerintah dalam kasus WNI yang terjerat hukum di luar negeri tidak seperti  memadamkan kebakaran,” tandas Willy. (AF)*

banner 300x250

Related posts