Menhan Prabowo Ajukan Konsep Hanrata untuk Bela Negara

  • Whatsapp
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto. (Dok Humas Kementerian Pertahanan RI).

Triasnews – Lama tak terdengar, istilah Hankamrata kembali mengemuka. Adalah Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, orang yang mengingatkan soal Hankamrata.

Prabowo menyampaikan konsep itu dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Read More

Konsep Pertahanan Rakyat Semesta (Hanrata), kata Prabowo, telah menjadi doktrin pertahanan bangsa Indonesia yang merujuk pada pelibatan seluruh komponen rakyat, bukan hanya TNI.

Untuk itu, ia menilai konsep Hanrata perlu diterapkan sebagai program bela negara bagi rakyat Indonesia.

Konsep ini sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 21 Agustus 2015.

Dalam PP 97/2015 itu dijelaskan, sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan nonmiliter. Artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang disiapkan pemerintah.

Kewajiban setiap warga negara untuk bela negara sendiri diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Upaya bela negara itu dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi.

Ihwal pelatihan dasar kemiliteran sendiri telah diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang baru disahkan oleh DPR Ri. Pasal ini menjelaskan pelatihan dasar kemiliteran yang diberlakukan bagi masyarakat sipil yang memenuhi syarat.

Pengesahan  UU 23/2019 seklaigus pencabutan UU Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, dan UU Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. UU 23/2019 memiliki keterkaitan dengan UU 3/2002.

Jadi, pengesahan UU 23/2019 untuk mendorong pemerataan pertumbuhan, tentang konsep bela negara (yang mengacu) ke militer yang selama ini memang belum diatur. (AF)*

banner 300x250

Related posts