Majalah TRIAS Edisi 15 Nov – 15 Desember 2019

  • Whatsapp
Majalah Trias Edisi Khusus 15 November - 15 Desember 2019

Mengambil judul “Revitalisasi Walpam Adhyaksa dalam Pembangunan”, TRIAS mengangkat satu isu hangat seputar wacana “Pembubaran” Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI (TP4), sebuah program andalan Kejaksaan RI.

Komisi Kejaksaan RI meminta agar peran bidang intelijen, pidsus, dan Datun Korps Adhyaksa di perkuat dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, kesuksesan pembangunan mensyaratkan sinergi penegak hukum dengan pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan nasional. Kejaksaan RI harus tetap menjalankan amanah Presiden RI untuk mengamankan pembangunan.

Read More

Kejaksaan RI akan tetap menjalankan amanah Presiden RI untuk mengamankan pembangunan. Di struktur organisasi Kejaksaan RI sejak 2017 sudahada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM Intelijenyang diatur dalam Perja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan RI.

Melengkapi berita tersebut, TRIAS mengelaborasi testimoni dari sejumlah pihak yang selama ini yang bersinergi dan mendapatkan pendampingan dari TP4/TP4D dari Korps Adhyaksa dalam melaksanakan pembangunan, yaitu Ir. Widiarto, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Polana B. Pramesti, ST, MT, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, dan Ir. Lukman F. Laisa, Direktur Teknik PT. Angkasa Pura I (Persero).

Pada rubrik Sorot, TRIAS mengulas kontroversi penerbitan SKB 11 menteri dan lembaga untuk mengatasi radikalisme di kalangan ASN yang akhirnya menuai protes banyak pihak. SKB itu dinilai mengancam hak asasi manusia (HAM) dan melanggar kebebasan berpendapat. Terlebih lagi, definisi dan indikator radikalisme buatan pemerintah dinilai tak komprehensif.

Pada rubrik Yudikatif, kami mengangkat berita mengenai keberadaan Wakil Menteri yang dinilai pemborosan dan tumpang tindih dengan struktur kementerian. Alhasil, posisi Wakil Menteri itu digugat ke Mahkamah Konstitusi dan diminta dihapus.

Ada lagi rubrik Panorama yang menggambarkan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Flores, NTT, saat sang Proklamator Kemerdekaan dan Presiden pertama RI itu dibuang dan diasingkan kolonialis Belanda ke Ende, Flores selama 4 tahun (14 Januari 1934-18 Oktober 1938).

banner 300x250

Related posts