Majalah Trias Edisi Desember 2019

  • Whatsapp
Trias Edisi Desember 2019
Trias Edisi Desember 2019

Terima kasih telah menjadi pembaca setia majalah TRIAS. Semoga kita semua senantiasa diberkahi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan YME.

Untuk edisi kali ini, TRIAS menyuguhkan sejumlah berita menarik.

Read More

Untuk Cover Story, kami mengangkat profil Hasbi Anshory, S.E., M.M., seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi.

Politikus Partai NasDem ini mengaku akan memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Daerah agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil Migas (minyak dan gas). Bagaimanapun, imbuhnya, DBH menyangkut hajat hidup daerah penerima.

BACA JUGA: Hasbi Anshory, SE, MM: Perjuangkan Dana Bagi Hasil untuk Jambi

Budak Jambi ini memperjuangkan Dana Bagi Hasil yang optimal untuk daerah penghasil Migas karena selama ini Dana Bagi Hasil untuk daerah-daerah tidak transparan dan tidak akuntabel.

Baginya, daerah itu menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah pusat terkait Dana Bagi Hasil yang diterimanya dari lifting Migas dan cost recovery.

Selama ini, walaupun namanya Dana Bagi Hasil, tapi kenyataannya itu adalah hasil yang dibagi. Akibatnya, daerah tidak pernah tahu itu turunannya bagaimana dari dana yang diterima.

Pada rubrik Sorot, TRIAS mengulas kontroversi Beleid Majelis Taklim dari Kementerian Agama RI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

Berbagai pihak menilai, kebijakan itu dinilai terlalu berlebihan. Dikhawatirkan kebijakan itu akan menjadi kontraproduktif. Malah kebijakan itu dipersepsikan sebagai sebuah pengulangan masa lalu dari zaman Hindia Belanda hingga era pemerintahan Orde baru.

Pada rubrik Yudikatif, kami mengangkat kinerja jajaran adhyaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) dalam mengawal Dana Desa dengan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Kejati Kepri sangat berkepentingan program Dana Desa benar-benar berjalan semestinya. Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat dari APBN itu dikelola dan dimanfaatkan semata-mata untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di desa bersangkutan.

BACA JUGA: Kejati Kepri Siap, Kejaksaan Pasti Lebih hebat

Pada rubrik Ekonomi, TRIAS menulis fenomena yang sedang hits di kalangan selebritis tanah air yakni menunjukan isi saldo ATM. Merespons itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu RI melempar ‘warning’ bahwa para selebriti termasuk para youtuber dan selebgram yang memiliki saldo di atas Rp1 miliar agar membayar pajak. Para pekerja kreatif ini diharapkan patuh dalam membayar pajak. 

Masih banyak berita menarik yang kami ketengahkan spesial untuk pembaca setia TRIAS.

banner 300x250

Related posts