Komnas HAM Tolak Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor

  • Whatsapp

TRIASnews  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak  wacana penerapan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia.

“Kita tidak akan pernah berubah bahwa kita tidak bersepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup itu adalah hak asasi yang absolut,” tegas Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, di Jakarta, Selasa.

Read More

Menurut dia, hingga saat ini tidak ada argumentasi praktikal maupun alasan substansial untuk memilih hukuman mati sebagai suatu cara untuk mengatasi satu persoalan.

BACA JUGA: Sentil Pembisik Jokowi, Fahri Hamzah: Menguatkan Dewas KPK Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Penerapan hukuman mati, kata dia, justru hanya akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi.

Kendati demikian, Taufan mengakui adanya kemarahan publik terhadap kejahatan yang bersifat serius, seperti korupsi, dan berharap para pelaku dijatuhi hukuman berat. Namun, dia menilai hukuman mati bukanlah menjadi solusi yang tepat.

“Harus diingat, memberikan hukuman mati pada mereka itu tidak menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu kita selalu mengatakan agar sistem hukum kita secara bertahap meninggalkan hukuman mati itu, termasuk pada koruptor,” ujar Taufan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

“Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan,” kata Jokowi saat peringatan Hari Anti-Korupsi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Pernyataan Presiden itu disampaikan menjawab pertanyaan seorang siswa SMK Negeri 47 Jakarta tentang peluang penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

“Mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani (seperti) di negara maju misalnya dihukum mati? Kenapa kita hanya penjara tidak ada hukuman tentang hukuman mati?,” tanya Harli Hermansyah, siswa Kelas XII jurusan Tata Boga SMK Negeri 57, Jakarta, Senin.

“Kalau di undang-undang ada yang korupsi dihukum mati ya dilakukan tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati ,tidak ada betul Pak Menkumham?” jawab Jokowi, seraya bertanya dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, yang juga menghadiri acara tersebut.

Laoly lalu menjawab bahwa dalam UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah ada aturan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi tapi penerapannya terbatas. (AF)*

banner 300x250

Related posts