Kini ‘Leasing’ Tak Bisa Lagi Sewenang-wenang

  • Whatsapp
Ilustrasi debt collector (penagih utang)
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk sebagian atas uji materi UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Kini, segala bentuk penyitaan oleh pemberi kredit (leasing) harus berdasarkan pada perjanjian awal dengan debitor yang tertuang dalam akad kredit.

TRIASNews –  Terhitung sejak putusan MK itu diterbitkan, maka para pemberi kredit (leasing) kini tidak bisa lagi sewenang-wenang menyita barang yang dikreditkan dengan alasan menunggak.

MK menyatakan dua ketentuan dalam UU No. 42/1999 inkonstitusional bersyarat. Kedua ketentuan dimaksud adalah pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999.

Read More

Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 menyebutkan, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Aksi penarikan kendaraan oleh debt collector di jalanan (ilustrasi)

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 mengatur, jika debitor cedera janji (wanprestasi), penerima fidusia atau pemberi kredit berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Nah terhadap Pasal 15 tersebut, MK berpandangan, ketentuan ayat (2) hanya bisa berlaku jika dimaknai sesuai amar putusan. Jika tidak ada kesepakatan cedera janji atau wanprestasi sejak awal dan debitor keberatan menyerahkan barangnya, prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Putusan MK menyatakan, ketentuan ayat (3) hanya bisa berlaku bila frasa ”cedera janji” dimaknai sesuai amar putusan.

“Adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor,” jelas Ketua MK, Anwar Usman.

Jadi, cedera janji didasarkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

Penerapan putusan tersebut bisa dilakukan salah satunya pada akad kredit kendaraan bermotor. Dengan putusan itu, pihak leasing (kreditor) dan debitor harus sepakat dari awal soal ketentuan cedera janji.

Misalnya, disepakati di awal dalam akad kredit oleh kedua pihak, debitor akan dianggap cedera janji bila selama tiga bulan berturut-turut menunggak cicilan kendaraan bermotor, dan akan dieksekusi.

Perjanjian itu akan menjadi dasar hukum untuk mengeksekusi kendaraan yang cicilannya menunggak. Jika tidak ada perjanjian wanprestasi di awal (akad kredit), maka pihak leasing harus menempuh prosedur yang sama seperti eksekusi putusan pengadilan yang inkracht. Tidak bisa secara tiba-tiba mengutus debt collector untuk menyita kendaraan debitor.

Kasus semacam itulah yang melatarbelakangi permohonan uji materi atas UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemohon gugatan atas nama Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo.

Pasutri warga Bekasi, Jawa Barat, itu merasa dirugikan karena mobil yang sedang mereka cicil tiba-tiba ditarik pihak leasing. Pemohon menganggap itu tidak adil sehingga menuntut ke pengadilan.

“Itu pun masih tetap ditarik mobilnya,’’ terang kuasa hukum pemohon Slamet Santoso setelah sidang.

Saat ini, kasus penarikan mobil itu masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Slamet yakin, putusan MK tersebut bisa menjadi bukti sehingga pihaknya bisa menang di MA.

Pertimbangan MK

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MK menilai dua pasal UU Jaminan Fidusia itu membuat para debitor berada di posisi tawar yang lemah. Sebab, pihak kreditor bisa langsung mengeksekusi tanpa meminta bantuan pengadilan.

“Di satu sisi, pasal itu memberikan hak eksklusif kepada kreditor. Di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitor dalam mengajukan pembelaan yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Dua pasal tersebut dinilai tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang. Sebab, penilaian cedera janji bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditor tanpa memberikan kesempatan kepada debitor untuk membela diri.

Tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditor berpotensi bahkan secara aktual telah menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang.

MK berpendapat, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial, prosedur eksekusinya harus sesuai aturan yang berlaku.

Eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia. Melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

banner 300x250

Related posts