Kejati Kepri Kawal Dana Desa dengan Program Jaga Desa

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Edy Birton, SH, MH

Dalam rangka mengawal terwujudnya pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa secara optimal, jajaran adhyaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan programJaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Sebagai sebuah institusi penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan RI ingin memberikan kontribusinya sebagai agen pembangunan hukum di Indonesia. Termasuk dalam konteks program Dana Desa.

Read More

Kejati Kepri sangat berkepentingan bahwa program Dana Desa benar-benar berjalan semestinya.Dalam artian, Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat dari APBN itu dikelola dan dimanfaatkan semata-mata untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di desa bersangkutan.

Kepala Kejati Kepri, Edy Birton, SH, MH, mengatakan, untuk memastikan tujuan itu terwujud, jajaran Kejati Kepri selalu memberikan pendampingan kepada para kepala desa beserta perangkatnya berupa penyuluhan hukum seputar Tata Kelola Keuangan yang baik dan benar sesuai koridor hukum yang berlaku.

Sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, lanjut Edy, institusi kejaksaan proaktif melakukan sinergi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka memberdayakan masyarakat desa untuk membangun negeri, melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa.

“Kepada seluruh jajaran Adhyaksa terutama para Kajari di seluruh Provinsi Kepri, saya delegasikan tanggung jawab agar memberikan perhatian khusus dan serius mengawal pendistribusian dan pemanfaatan anggaran Dana Desa yang sangat besar itu di lingkungan kabupaten/kota masing-masing.Lewat program Jaga Desa, kita berikan penyuluhan hokum kepada para aparat pemerintahan desa tentang Tata Kelola Keuangan Negara,” tukas Edy.

BACA JUGA: Kejati Kepri Siap, Kejaksaan Pasti Lebih hebat

Pendekatan yang dipakai dalam program Jaga Desa adalah pencegahan bukan penindakan.Hal itu sangat penting mengingat para aparat pemerintahan desa penerima Dana Desa itu berisiko melakukan kesalahan pengelolaan Dana Desa, akibat ketidakpahaman semata.Jadi bukan karena unsur kesengajaan atau dilatari niat yang tidak baik.

“Karena itu, kita mengedepankan pendekatan preventif, bukan represif dalam memberikan pendampingan pada para perangkat desa penerima Dana Desa,” tandas Edy Birton.

Menyambung pernyataan Kajati Kepri, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kepri, Agustian Sunaryo, SH, CN, MH, menambahkan, penegakan hukum tidak bisa dipersamakan dengan industri. Sebuah industri akan dikatakan berhasil manakala pertumbuhan produksinya meningkat. Namun tidak demikian halnya tujuan penegakan hukum. Logikanya justru terbalik.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kepri, Agustian Sunaryo, SH, CN, MH

Agustian menegaskan, penegakan hukum baru bisa diklaim berhasil jika jumlah kejahatan menurun.Inilah bentuk kontribusi penegak hukum terhadap pelaksanaan pembangunan nasional.

“Jadi, kinerja penegakan hukum pantas disebut berhasil manakala kita mampu menekan dan menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” tutur Agustian Sunaryo kepada TRIASnews, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Berkenaan dengan program Dana Desa, jajaran Adhyaksa juga mengambil peran dan memberikan kontribusi agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dikatakan Agustian, Kejaksaan RI telah menggagas dan meluncurkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sebagai wujud kontribusi institusi Kejaksaan RI. Kejaksaan RI telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT) RI guna mengakselerasikan program Jaga Desa.

Melalui program unggulan Jaga Desa, Agustian mengatakan, Kejaksaan RI dan Kemendes PDTT membangun sinergi untuk mengawal pendistribusian, pemanfaatan, dan pengawasan Dana Desa sebagai salah satu program prioritas Pemerintah.

“Tujuan utama program Jaga Desa adalah menjadikan Kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa dalam berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga bisa dihindari kesan ketakutan bagi Kepala Desa dan jajaran perangkat desa dalam mengelola Dana Desa,” cetus Agustian yang relatif baru menjabat Asintel Kejati Kepri.

Sebelumnya, Agustian Sunaryo berkantor di Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta dengan jabatan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Ideologi Pertahanan dan Keamanan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung RI.

Gagasan Jaga Desa ini, lanjut Agustian, adalah salah satu kebijakan adaptif berspirit pencegahan (preventif) dari institusi Kejaksaan RI, khususnya bidang intelijen, dalam rangka merespons instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan di berbagai kesempatan agar korps Adhyaksa selaku institusi penegak hukum tidak memberi rasa takut terhadap aparat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, yang melaksanakan pembangunan.

Dengan program Jaga Desa, lanjut Agustian, diharapkan ada kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum (kejaksaan) danperangkatdan masyarakat desa penerima Dana Desa terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa untuk kemajuan desa.

Peta potensi penyimpangan

Ditanyakan seputar sejumlah temuan kasus penyimpangan Dana Desa oleh aparat pemerintahan desa, Agustian Sunarnyo menilai, kejadian yang disebut sebagai penyimpanganitu bias saja akibat kekurangtahuan dan kekurangpahaman kepala/perangkat desa mengenai teknis dan tata kelola Dana Desa yang baik dan benar.

“Jadi tidak ada unsur kesengajaan dari para kepala/perangkat desa terkait temuan maladministrasi keuangan desa bersumber Dana Desa itu.Tapi karena faktor terbatasnya pemahaman para kepala desa/perangkat desa tentang pengelolaan keuangan negara,” kata Agustian.

Agustian mengingatkan fakta riil bahwa, di satu sisi, para kepala desa memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun di lain sisi, mereka harus bertanggung jawab dengan sistem keuangan negara yang harus transparan dan akuntabel.Yang mana, untuk melakukan itu dibutuhkan keahlian khusus yang diperoleh dari jenjang pendidikan khusus juga.

Pada titik inilah, imbuh Agustian, peran kejaksaan sangat penting dalam memberikan kesadaran, membekali pengetahuan dan pemahaman hukum kepada perangkat desa penerima Dana Desa tentang tata kelola keuangan yang benar.

Pendampingan intensif yang diberikan korps Ahyaksa kepada para kepala desa memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuh-kembangan ekonomi desa bersangkutan.

Sebagai ilustrasi, sejak digulirkan program Dana Desa dan didukung program Jaga Desa dari Kejaksaan RI, arus urbanisasi warga desa ke perkotaan berkurang pesat. Sebab, alokasi anggara Dana Desa diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan desa dengan sistem swakelola, yang melibatkan serta memanfaatkan potensi yang ada di desa bersangkutan, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya sebagai tenaga kerjanya.Sehingga, peredaran uang hanya terjadi di desa bersangkutan.

“Peran Adhyaksa disini ingin memberikan kontribusi nyata bahwa penegak hukum tidak lagi di belakang tetapi justru di depan bersama-sama masyarakat dan perangkat desa, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya,” tukas Agustian.

Agustian Sunaryo kemudian membeberkan peta umum potensi penyimpangan Dana Desa yang terjadi di Indonesia.Menurutnya, kecenderungan kejadian penyimpangan pengelolaan Dana Desa bias dipetakan pada dua kategori.

Pertama, tidak murni kesalahan kepala desa.Penyimpangan bisa terjadi akibat kelemahan kepala desa dalam administrasi keuangan, kesalahan di tahap perencanaan, kesalahan dalam penyusunan laporan, kesalahan dalam penyusunan spesifikasi pekerjaan, dan kesalahan pada estimasi biaya.

Kedua, murni kesalahan kepala desa (ada unsur kesengajaan melakukan penyimpangan). Pada kategori ini, penyimpangan terjadi akibat factor-faktor sebagai berikut: duplikasi atau dobel anggaran, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, meminjam sementara Dana Desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, pungutan atau potongan Dana Desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten, membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya, penggelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa, penggelembungan pembelian alat tulis kantor, membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari Dana Desa.

Kriteria pendampingan

Terpisah, Rizky Rahmatullah, SH, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, mengatakan,secara umum, bidang intelijen Kejari Tanjungpinang selalu berupaya proaktif dalam rangka membantu pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan mengawal proyek-proyek strategis daerah dan proyek strategis nasional.

Mantan Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Riau, itu mengungkapkan, karena Tanjungpinang adalah sebuah kota maka Kejari Tanjungpinang memprioritaskan pendampingan pada pembangunan daerah di Kota Tanjung Pinang.

“Yang menjadi program unggulan kami di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang saat ini adalah program pendampingan pada pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya yang terkategori proyek strategis nasional. Karena Tanjungpinang adalah kota dan bahkan ibukota provinsi Kepri, maka kami tidak mengadakan kegiatan Jaga Desa,” ujar Rizky.

Pendampingan yang diberikan oleh Kejari Tanjungpinang, lanjut Rizky, hanya untuk kegiatan pembangunan yang memenuhi tiga kriteria.Pertama, kegiatan yang terkait dengan pelayanan masyarakat.Kedua, kegiatan yang terkait dengan pemerataan pembangunan.Ketiga, kegiatan yang nilai atau anggarannya besar sehingga membuat takut pengguna anggaran untuk mengeksekusi kegiatan tersebut. (ETD/AF)*

banner 300x250

Related posts