Kejati Jateng Siap Selamatkan Aset Negara

  • Whatsapp
Kajati Jateng Priyanto dan Kakanwil ATR BPN Jonahar didampingi Wakajati Jateng serta Kajari dan Kepala BPN se-Jateng
Jajaran Kejati Jateng juga memprioritaskan pemulihan dan penyelamatan aset-aset negara di dalam rangka penegakan hukum.

TRIASNews –  Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah (Jateng) Prijanto, SH, MH, langkah pemulihan aset negara itu bersifat non litigasi sedangkan penyelamatan aset negara ditempuh melalui kegiatan litigasi.

“Langkah pemulihan dan penyelamatan terhadap aset-aset negara juga menjadi prioritas penegakan hukum jajaran Kejati Jateng, dan ini menjadi tugas dari bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun,” ujar Priyanto dalam kata sambutannya seusai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng, Jonahar, di Semarang, Kamis (06/2/2020).

Read More

Kajati Jateng, Priyanto, bersama Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng, Jonahar

Priyanto memastikan jajarannya akan mendukung dan memberi bantuan kepada BPN/ATR Jateng terkait perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak.

“Pihak BPN jangan ragu untuk meminta bantuan kepada kami. Apalagi ini tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Jaksa Agung dan Menteri ATR/BPN,” pesan Prijanto.

Perjanjian kerja sama antara Kejati Jateng dan Kanwil ATR/BPN ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Jateng dengan para Kepala BPN se-Jateng.

Sebelumnya di tingkat pusat, pada 21 Januari 2020 silam, telah ditandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, mewakili institusi masing-masing.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menandatangani MoU

Kejaksaan Agung dan Kementerian ATR/BPN sepakat untuk untuk mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016.

“Poin penting dari Inpres Nomor 1 Tahun 2016 itu adalah Presiden meminta para Menteri Kabinet Kerja, termasuk Jaksa Agung untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional sesuai fungsi dan kewenangannya,” ungkap Jaksa Agung Burhanuddin, di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Jaksa Agung menggarisbawahi, perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak adalah wujud komitmen untuk merealisasikan beberapa tujuan strategis.

Perjanjian itu menjadi landasan bagi Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung terkait pengamanan pembangunan strategis di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Selain itu, untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan strategis di bidang tersebut.

Jaksa Agung menegaskan, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani itu diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi antara kedua institusi guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Tujuan dari Nota Kesepakatan ini, kata dia, adalah dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama pada bidang Pembinaan, bidang Intelijen, serta bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan RI.

“Karena itu ruang lingkup nota kesepakatan yang dibuat akan meliputi pemberian dukungan data dan informasi serta penegakan hukum di bidang agraria atau pertanahan,” ucap Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga mengingatkan, walaupun Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di pusat maupun di daerah telah dibubarkan, namun institusi kejaksaan tetap memiliki peran dan kewenangan dalam mengamankan pembangunan strategis pemerintah.

Peran pengamanan dari kejaksaan itu, lanjut Jaksa Agung, melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan persuasif yang dilaksanakan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel).

Berbarengan dengan itu, kata Jaksa Agung, Kejaksaan RI dewasa ini akan mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam mendukung pembangunan strategis pemerintah.

“Karena JPN mempunyai kewenangan memberi pertimbangan hukum di bidang Datun atas permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat, daerah, maupun BUMN dan BUMD,” ucap Jaksa Agung.

Keberadaaan JPN juga memiliki peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan Datun yang dihadapi Kementerian ATR/BPN baik selaku tergugat maupun penggugat. “Serta dalam proses litigasi persidangan di pengadilan ataupun non litigasi di luar sidang. Melalui mediasi dan negosiasi dengan cara pemberian legal opinion (pendapat hukum), legal assistance (pendampingan hukum) ataupun legal audit (audit hukum),” pungkas Jaksa Agung Burhanudin. (Erman Tale Daulay/AF)*

banner 300x250

Related posts