Kejati Jateng Fokus Tingkatkan Penerimaan Negara

  • Whatsapp
Kajati Jateng, Priyanto, SH, MH memimpin apel
Sebagai wujud komitmen mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea-cukai, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerapkan asas ‘Ultimum Remidium’ dalam penegakan hukum.

TRIASNews –  Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng) bertekad kuat mengimplementasikan 5 program strategis Visi Presiden joko Widodo di bidang penegakan hukum.

Sebagai langkah konkret implementasi, pihak Kejati Jateng menginisiasi forum sinergitas dengan institusi pajak dan bea-cukai di wilayah Jateng. Bertempat di ruang rapat Kejati Jateng, pada 28 Januari 2020 silam, Kepala Kejati (Kajati) Jateng, Priyanto, SH, MH, beserta pimpinan Kejati Jateng menggelar pertemuan dengan pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Jateng dan pimpinan Kanwil Bea dan Cukai Jateng.

Read More

Suasana pertemuan antara pihak Kejati Jateng dengan Pimpinan Kanwil DJP Jateng 1 & Jateng 2 dan Pimpinan Kanwil Bea Cukai Jateng. (istimewa)

Dari institusi Kejati Jateng, selain Kajati Jateng Priyanto, turut hadir Wakajati Jateng Erryl Prima Putera Agoes, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) I Ketut Sumedana, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Asnawi. Dari institusi pajak dan bea-cukai hadir Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng 1 (Semarang) Suparno, Kepala Kanwil DJP Jateng 2 (Solo) Rudy Gunawan Bastari, dan Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng, Padmaoyo Tri Wikanto.

Kajati Jateng Priyanto mengungkapkan, pertemuan tersebut utamanya membahas terkait bagaimana mengimplementasikan 5 Program Strategis Visi Presiden Joko Widodo di bidang penegakan hukum.

Kajati Jateng tengah berbincang dengan Gubernur Jateng

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain: (1) saling mendukung peningkatan penerimaan negara di sektor pajak, bea dan cukai melalui pencegahan penegakan hukum; (2) meminimalisasi terjadinya tindak pidana di sektor perpajakan, bea dan cukai; (3) menyamakan persepsi tentang penerapan asas Restorative Justice dan asas Ultimum Remidium dalam penanganan perkara di bidang perpajakan, bea dan cukai, tidak termasuk perkara penyelundupan; dan (4) membentuk Tim Terpadu Bersama dalam penyelesaian perkara pajak serta perkara bea dan cukai.

“Sebagai langkah konkret adalah pembentukan satuan tugas atau Satgas terpadu lintas institusi penyelesaian perkara pajak dan perkara bea cukai yang ada di wilayah hukum Jawa Tengah,” ungkap Kajati Jateng Priyanto kepada TRIASnews, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Kepada TRIAS, Priyanto menegaskan, jajaran Kejati Jateng yang ia pimpin siap mengimplementasikan upaya strategis peningkatan penerimaan negara di sektor pajak serta bea-cukai dengan penerapan asas ‘Ultimum Remidium’.

Sinergi dengan instansi pajak dan bea cukai, kata Priyanto, dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan bea cukai di wilayah Jateng.

“Untuk mencapai hal itu, pendekatan pencegahan (preventif) lebih kita kedepankan dalam penanganan perkara-perkara hukum perpajakan dan bea cukai, dan pencegahan itu sendiri menuntut adanya sinergitas institusi kejaksaan dengan pihak pajak dan bea cukai,” cetus Priyanto.

Dalam pertemuan juga disepakati akan dilaksanakan perjanjian kerja sama. Pada Februari 2020 mendatang, lanjut Priyanto, bakal digelar focus group discussion (FGD), yang akan diikuti para pemeriksa, penyidik, dan jaksa yang menangani perkara pajak dan perkara bea dan cukai di wilayah hukum Jateng.

FGD juga akan membahas langkah-langkah strategis kerja sama meliputi penyelesaian perkara di bidang perpajakan serta perkara bidang bea dan cukai serta pembentukan Satgas Terpadu Penyelesaian Perkara Pajak dan Perkara Bea dan Cukai.

Menurut Priyanto, FGD akan dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan di masing-masing kantor kejaksaan, kantor pajak dan kantor bea cukai secara bergiliran.

Priyanto berharap, Satgas Terpadu Penyelesaian Perkara Pajak dan Perkara Bea dan Cukai di wilayah hukum Jateng bakal memberikan kontribusi riil pada upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai.  

“Diharapkan ke depannya tercipta sinergitas penegak hukum dalam penyelesaian perkara pajak serta perkara bea dan cukai, serta target penerimaan negara terpenuhi dan justru semakin meningkat,” jelas Priyanto.

Penerapan Asas Ultimum Remidium

Priyanto menerangkan, dalam konteks penerapan asas Ultimum Remidium, bukan lah kuantitas perkara masuk ke kejaksaan yang menjadi target untuk dioptimalkan melainkan bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya penerimaan negara dari sektor pajak serta bea dan cukai.

“Itulah yang menjadi prioritas utama kami sebagai upaya memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional. Karena itu lah, kami dari institusi kejaksaan di Jawa Tengah mendorong maksimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum,” pungkas Priyanto. (Erman Tale Daulay/AF)*

banner 300x250

Related posts