Kejari Sleman, DIY, Selamatkan Uang Negara Rp 16 Milyar

  • Whatsapp
Bambang Surya Irawan, Kajari Sleman, DIY

Triasnews — Dua acungan jempol pantas diberikan kepada jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman, DIY, yang telah berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 16 milyar.

Read More

Uang sebanyak itu diperoleh dari 3 orang terdakwa (Munesh Kumar bin Condro Kusuma, Muhammad Imam, dan Nand Kumar) yang telah menjalani persidangan proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beragendakan pemeriksaan saksi (a de charge) meringankan.

Munesh Kumar bin Condro Kusuma selaku debitur Bank BNI SKK Yogyakarta. Bersama-sama Mohammad Imam, SH, MM, selaku pimpinan kantor BNI Sentral Kredit Komersial (SKK) Yogyakarta telah melakukan Tipikor dalam kurun waktu September-Oktober 2014, dalam proses pemberian Fasilitas Kredit BNI Griya atas nama debitur Munesh Kumar sebesar Rp 16 milyar untuk pembelian rumah toko (Ruko) tidak disertai uang muka sama sekali.

Jajaran Kejari Sleman, DIY

Debitur tidak mempunyai kemampuan membayar kredit atau angsuran sejak 31 Oktober 2015. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tentang Self Financing (uang muka), dan perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 16 milyar.

Program Andalan Kejari Sleman

Ada tiga program yang menjadi andalan Kejari Sleman di mana ketiga program tersebut lebih mengedepankan pendekatan preventif (pencegahan) ketimbang represif (penindakan) dari potensi terjadinya Tipikor. Ketiga program tersebut adalah (1) program Jaksa Masuk Sekolah, (2) program Jaga Desa, dan (3) program TP4D.

Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Kejari Sleman, DIY

Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

Menurut Kepala Kejari (Kajari) Sleman, Drs. Bambang Surya Irawan, SH, program JMS ini bertujuan untuk mengenalkan produk-produk hukum seperti undang-undang berikut sanski hukumnya, serta mensosialisasikan apa tupoksi lembaga kejaksaan di kalangan siswa khususnya siswa SMP dan SMA.

“Program JMS ini sarat dengan pendekatan preventif karena ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana di kalangan siswa,” ujar Kajari Sleman.

Melalui program JMS, tim kejari Sleman memberikan penyuluhan dan penerangan hukum ke sekolah-sekolah terkait keberadaan undang-undang (UU)  ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, UU No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika.

“Termasuk juga pelanggaran yang sering dilakukan oleh kaum remaja yaitu mencari indentitas diri dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (klitih),” imbuh Bambang.

Selain memberikan penyuluhan atas undang-undang yang berlaku, tim JMS juga memberkan pendidikan budi pekerti untuk saling menghormati sesama siswa, antara pelajar dan guru, dan pelajar kepada orangtua.

“Pada saat dilakukan penerangan hukum para siswa sangat antusias. Para siswa menyimak dengan tertib dan terlebih sekali pada saat sesi tanya jawab, banyak pertanyaan berbobot disampaikan para siswa,” kata Bambang.

Program Jaga Desa

Kajari Sleman menrangkan, Jaga Desa adalah program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa.

Melalui program Jaga Desa ini, kata Bambang, kejaksaan bersama-sama dengan aparat pemerintah mengusung dan mengawal pembangunan yang berbasiskan Dana Desa agar bisa berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Dikatakannya, Dana Desa merupakan program penting sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan meratakan pembangunan. Bambang berharap, anggaran Dana Desa yang setiap tahun terus mengalami peningkatan dapat berjalan optimal dan maksimal serta jauh dari penyalahgunaan dan penyimpangan.

Di wilayah hukum Kejari Sleman, terdapat 86 desa penerima Dana Desa. Sebagian besar desa telah diberikan penyuluhan tentang keberadaan Jaga Desa terkait memperbaiki tata kelola Dana Desa dalam pembangunan desa.

“Dalam pelaksanaan penyerapan Dana Desa, kami telah melakukan pendampingan terhadap pembangunan yang dinilai menemui kesulitan, sedangkan untuk desa-desa yang belum didampingi diberikan kesempatan untuk berkonsultasi di Kejaksaan Negeri Sleman,” terang Bambang Surya.

Program TP4D

Adapun program TP4D (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), kata Bambang, adalah bentuk kontribusi institusi kejaksaan dalam upaya mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan di daerah, melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Terkait tugas dan fungsi TP4D, Kajari Sleman menambahkan, TP4D bertugas mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan (preventif) dan persuasif.

TP4D memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

“TP4D bisa memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir,” cetus Bambang.

TP4D berkoordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Dan bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pekerjaan dan program pembangunan.

“Kendati demikian, TP4D akan menempuh penegakan hukum represif ketika menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara,” ucap Bambang Surya Irawan.

Informasi terkini, dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Sleman, TP4D Kejari Sleman telah melakukan monitoring dan diskusi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) pekerjaan proyek lampu jalan umum tahun 2019 yang masuk kategori kontrak kritis. Terjadi masalah wanprestasi waktu pada pelaksanaan proyek tersebut. Tidak sesuai dengan kontrak kerja. PPK harus mengambil keputusna segera.

“Berkat saran dari TP4D Kejari Sleman, PPK  proyek tidak ragu-ragu untuk melakukan pemutusan kontrak dengan kontraktor, dan mengganti dengan kontraktor cadangan,” tandas Kajari Sleman. (AF)*

banner 300x250

Related posts