Kejari Situbondo, Simbol Prestasi Adhyaksa

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Nur Slamet, SH, MH

Meraih penghargaan Sidhakarya 2018 Kejaksaan Tipe B berprestasi dan peringkat terbaik tingkat nasional oleh Jaksa Agung RI pada tahun 2018, Kejari Situbondo menjadi teladan bagi kejaksaan lain di Indonesia.  Setelah menyandang predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK), kini Kejari Situbondo sedang menyongsong ZI Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Triasnews — DIPIMPIN Nur Slamet, SH, MH, Kejaksan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sukses menorehkan sejumlah prestasi yang sangat membanggakan bagi institusi Adhyaksa.

Read More

Sentuhan tangan dingin Nur Slamet, dalam kapasitas sebagai Kepala Kejari (Kajari) Situbondo, telah menempatkan kejaksaan yang ia pimpin menjadi panutan kejaksaan-kejaksaan lain, bukan hanya di lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, melainkan juga di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2018, Kejari Situbondo telah menyabet setidaknya 4 (empat) penghargaan di tingkat nasional. Apa saja itu? Prestasi pertama yang diraih Kejari Situbondo pada 2018 adalah Juara 1 Sidhakarya Kejaksaan Negeri Type B Berprestasi Tingkat Nasional pada Penghargaan Sidhakarya 2018 dari Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) HM.Prasetyo, di acara penutupan Rakernas Kejaksaan RI di Bali, tahun 2018.

Prestasi kedua, Kejari Situbondo ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Prestasi ketiga, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH, MH (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Situbondo) dinobatkan sebagai Juara 1 Sidhakarya Jaksa Berprestasi Kejaksaan RI.

Prestasi keempat, Handoko Alfiantoro, SH, M.Hum, dinobatkan sebagai Jaksa Teladan Kejari Situbondo.

Saat ditemui TRIASnews di ruang kerjanya, belum lama ini, Kajari Situbondo Nur Slamet, SH, MH, mengklaim bahwa semua prestasi yang diraih itu berkat adanya komitmen semua warga Adhyaksa Kejari Situbondo untuk memberikan pelayanan publik dan penegakan hukum secara profesional.

“Alhamdulillah, berkat komitmen tinggi dan kerja keras semua warga Adhyaksa Kejari situbondo dan peran aktif semua pemangku kepentingan eksternal terutama Forkompimda Kabupaten Situbondo dalam mendukung semua program kerja kami, sehingga semua penghargaan itu bisa kami raih,” tutur Nur Slamet.

“Tentu, semua ini kami dapatkan berkat sinergitas antar semua lini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo. Kami berharap, di tahun 2019 lebih meningkatkan pelayanan oleh Kejari Situbondo kepada masyarakat dalam penegakan hukum semakin baik.”

Berdasarkan lampiran surat Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWas) Kejagung RI, Nomor: B-86/H/Hjw/11/2018 tertanggal 23 November 2018, Kejaksaan Tipe B berprestasi Sidhakarya 2018 peringkat I Kejari Situbondo, peringkat II Kejari Belitung, peringkat III Kejari Gianyar, harapan I Kejari Bangka Selatan, harapan II Kejari Lampung Utara dan harapan III Kejari Tanah Datar.

Atas torehan prestasi itu, tak kurang Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto, SH menyampaikan apresiasi tinggi pada jajaran Kejari Situbondo. Apresiasi tersebut pastas diberikan kepada jajaran Adhyaksa Kejari Situbondo karena, hanya dalam waktu yang singkat, 4 penghargaan mampu diraih sekaligus oleh Kejari Situbondo.

“Kami pantas ikut berbahagia dan bangga, karena kerja sama terkait teknologi informasi dengan pemerintah daerah yang dikenal dengan Aplikasi Stempel dan Simpel Puter setidaknya menjadi sarana pengantar dalam peraihan penghargaan tersebut. Kinerja Kejari Situbondo sungguh keren. Situbondo yang kurang terkenal di khalayak umum, sekarang menjadi populer berkat prestasi-prestasi yang dicapai Kejari Situbondo,” cetus Dadang Wigiarto.

Penghargaan tersebut bakal berdampak sangat positif bagi masyarakat Situbondo, lanjut Dadang, karena implikasi dari aplikasi yang diterapkan Kejari Situbondo dalam pelayanan publik yang saling berkaitan melalui satu genggamam.

Inovasi Kejari Situbondo

Kajari Situbondo, Nur Slamet menerangkan, predikat ZI WBK yang disandang Kejari Situbondo tak lepas dari berbagai inovasi untuk perbaikan layanan kepada publik.

Menurut pengakuan Nur Slamet, Kejari Situbondo mengandalkan 20 inovasi pelayanan publik dan penegakan hukum tindak pidana umum (Pidum) untuk mendapatkan predikat WBK.

Sedangkan dalam rangka menyongsong menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kejari Situbondo telah menyiapkan sebanyak 13 inovasi bidang Pidum, Pembinaan, Pidana Khusus (Pidsus), Intelijen, dan Datun terkait peningkatan pelayanan publik.

Nur Slamet menambahkan, Kejari Situbondo telah menjalin komitmen dengan Polres Situbondo untuk pencanangan WBBM, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang bebas korupsi. 

Untuk mendapatkan predikat WBBM, Kejari Situbondo saat ini tengah mempersiapkan setidaknya 13 inovasi yang sudah direncanakan untuk memberikan suatu terobosan dalam pelayanan publik.

“Inovasi SOP penanganan laporan pengaduan masyarakat dan inovasi layanan pengaduan masyarakat secara online adalah contoh inovasi yang kami persiapkan menuju predikat WWBM,” tukasnya.

Inovasi-inovasi lainnya yang dipersiapkan kejari Situbondo guna meraih predikat WWBM, yaitu Layanan Jaksa Mengajar (LJM). LJM ini merupakan modifikasi dari program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di mana teknisnya dengan mengundang perwakilan siswa dari beberapa sekolah untuk hadir dalam kelas yang diadakan di aula Kejari Situbondo. Tujuan LJM, mengenalkan sejak dini mengenai keberadaan Kejari Situbondo.

Inovasi selanjutnya adalah Layanan “Jaga Desa”, yang dilaksanakan oleh jaksa bidang intelijen dengan memberikan pendampingan kepada para kepala desa di Kabupaten Situbondo berkenaan dengan penggunaan Anggaran Dana Desa (AAD) agar tidak terjadi penyimpangan.

Inovasi berikutnya, penguatan media publikasi seputar kinerja Kejari Situbondo melalui “Jaksa Online”, berupa media facebook dan instagram. Program utamanya adalah siaran langsung oleh host dari Kejari Situbondo, dengan memanfaatkan momen seperti car free day (CFD) atau di ruang smart room Kejari Situbondo.

Inovasi berupa Gerai “BIN CORNER”, yang menyerupai Gerai ATM, di dalamnya terdapat: Layanan E-SPT Pajak, Layanan E-LHKPN Pegawai, Layanan E-Lelang KPKNL.

Inovasi Pidum Today, berisi informasi ter-update kegiatan bidang Pidum di hari itu mulai dari SPDP, berkas perkara, penerimaan tersangka barang bukti, pelimpahan ke pengadilan, jadwal sidang, putusan, hingga eksekusi.

Publik dapat mengakses via hp android atau via laptop secara online melalui aplikasi pidum today http://siapkejarisitubondo.info/piduminfo/ atau melalui monitor backdrop pidum today di kantor Kejari Situbondo.

Inovasi Tilang Point, yakni pos layanan tilang nontunai hasil kerja sama antara kejari situbondo dan BRI. Para pelanggar dimudahkan pembayaran melalui kantor unit BRI terdekat atau melalui mesin ATM, atau melalui EDC. Petugas tilang Kejari Situbondo tidak lagi menerima pembayaran denda tilang dalam bentuk uang tunai.

Inovasi ‘Jemput SI-PAGI’, yakni layanan jemput sidang pagi-pagi dilaksanakan guna efisiensi waktu sidang agar tidak berlangsung sampai sore hari. Dijadwalkan pukul 9 pagi, para terdakwa sudah siap di Pengadilan Negeri Situbondo untuk disidangkan.

Inovasi ‘Sim Paket PIDUM-PAS’, yakni layanan bagi para tahanan dan warga binaan, hasil kerja sama bidang Pidum Kejari Situbondo dengan lembaga pemasyarakatan (LP) Situbondo untuk memfasilitasi dan mengakomodasi para tahanan dan/atau warga binaan yang ingin membuat SIM atau ujian kejar Paket B atau C.

Inovasi ‘Jaksa Ngampus’, pengembangan dari pelayanan JMS bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh (UNARS) Situbondo Terakreditasi “B” dengan mengajar sebagai dosen di beberapa mata kuliah full sks.

Sasaran yang hendak dicapai yaitu pengembangan pegawai dan lebih mendekatkan institusi kejaksaan dengan dunia kampus dan para mahasiswa sebagai agen perubahan.

Inovasi ‘Jaksa Menulis’, wadah bagi jaksa atau pegawai kejari Situbondo untuk menyampaikan gagasan ide dan opini terkait hukum kepada publik melalui tulisan karya ilmiah dalam bentuk jurnal hukum atau rubrik opini di media cetak resmi.

Inovasi ‘Pidsus N.O.W. (Normatif, Obyektif, Wibawa), Inovasi ‘Sapa JPN ((Jaksa Pengacara Negara) yakni inovasi bidang Datun dalam memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat dengan kemudahan akses berhubungan dengan JPN tanpa bertatap muka. Masyarakat bisa menghubungi call center ‘Sapa JPN’ dengan melampirkan identitas KTP serta mencantumkan pertanyaan kepada JPN.

Inovasi ‘Jaksa Sahabat Kampus’, menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Kejari Situbondo mengemas kegiatan  pelayanan hukum gratis oleh JPN dan penyuluhan kesehatan.

Inovasi bidang Perdata dan Datun ini menjadi terobosan baru dalam rangka mengenalkan hukum kepada masyarakat dengan program pengabdian masyarakat di bidang kesehatan. Materi-materi hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, dan peran JPN disampaikan kepada masyarakat.

Optimisme raih WWBM

Dengan predikat WBK serta 13 inovasi terobosan tersebut, Nur Slamet optimistis, Kejari Situbondo bakal untuk mendapatkan Predikat WBBM. Optimisme Nur Slamet mengemuka karena semua inovasi yang dipersiapkan tersebut didukung dengan komitmen tinggi oleh seluruh Kasi dan jajaran di Kejari Situbondo.

Dijelaskan Nur Slamet, ada 4 pilar penegakan hukum di Situbondo yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang terintegrasi dan terkoneksi dalam satu sistem elektronik (aplikasi). Inovasi yang stau ini bahkan telah mendaptkan apresiasi tinggi dari Ombudsman RI.

“Peningkatan inovasi program dan sentra pelayanan publik adalah wujud optimisme kami dalam meraih WBK dan WBBM. Dari 13 inovasi yang kami persiapkan itu, salah satunya mendapatkan apresiasi dan pujian dari Ombudsman RI karena satu-satunya ada di Indonesia. Inovasi tersebut mengintegrasikan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Rutan di Kabupaten Situbondo,” jelasnya.

Dengan menyandang predikat WBK, Kejari Situbondo menjadi percontohan bagi kejaksaan lainnya di Indonesia. Tak berhenti di situ saja. Kejari Situbondo menjadi ICCS Kejari Percontohan Nasional untuk kategori Kejari Tipe B. 

Nur Slamet menggarisbawahi, mengapa Kejari Situbondo bisa menjadi percontohan nasional karena adanya sistem pelayanan yang memuaskan mayarakat melalui inovasi-inovasi yang dilakukan.

Untuk menuju Zona Integritas WBBM, Kejari Situbondo sudah memiliki latar belakang di WBK ini sehingga kami pasti akan melakukan inovasi-inovasi untuk memperbaiki suatu pelayanan agar lebih bagus lagi.

“Inovasi yang kami lakukan tentunya bersandar pada instruksi Presiden Joko Widodo agar sistem birokrasi pelayanan publik harus efisien, tidak berbelit-belit, dan bebas dari pungutan liar atau Pungli,” ujar Nur Slamet lagi. 

Begitu pula dalam pembenahan internal, Nur Slamet mengaku tengah menjalankan reformasi birokrasi dengan menekankan pada 6 indikator/parameter utama, yaitu (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Tata Laksana, (3) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (5) Penguatan Pengawasan, dan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Kami yakin, jajaran Ahyaksa Kejari Situbondo bakal mewujudkan keenam parameter tersebut sehingga pada gilirannya predikat ZI WBBK pun akan disematkan pada kami,” imbuh Nur Slamet.

Kejari Situbondo tetap menjalankan inovasi-inovasi yang sudah ada baik inovasi elektronik maupun non elektronik, serta akan lebih memperkuat pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selamatkan Uang Negara

Selama tahun 2018, Kejari Situbondo berhasil menyelematkan keuangan negara sekitar Rp 1 miliar lebih. Menurut Kajari, capaian kinerja Kejari Situbondo selama tahun 2018 meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2017. Salah satu yang diraih yaitu Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

“Capaian Bidang Pidsus tahun 2018 di antaranya: penyelidikan sebanyak empat, penyidikan ada 3, penuntutan berjumlah 9, eksekusi 3 dan upaya hukum sebanyak 2. Termasuk, penyelamatan uang  negara tahun 2018 sebesar Rp 1.021.362.187, sementara di tahun 2017 hanya sekitar Rp 12.900.000,” beber Nur Slamet.

“Capaian Bidang Pidana Umum (Pidum) tahun 2018 yakni: SPDP sebanyak  279, SP-3 sebanyak 22, P-17 ada 119, berkas perkara 226, P-18/P19 berjumlah 133, P-20 sebanyak 5, pengembalian SPDP 61, P21 sebanyak 228, P21-A ada 2, pengembalian perkara 1, tahap 2 sebanyak 218, terdakwa ditahan 249, terdakwa tidak ditahan 10, terdakwa anak-anak 4, pelimpahan ke pengadilan 222, banding 33, kasasi 18, eksekusi 220, upaya hukum 46 dan PNBP tilang Rp. 927.758000, serta PNBP perkara sebesar Rp. 72.956.000,” imbuhnya. (AF)*

banner 300x250

Related posts