Kejari Madina Proaktif Kawal Pembangunan

  • Whatsapp
Pemimpin Umum TRIASNEWS tengah berbincang dengan Kajari Madina, Taufik Djalal, SH, MH

TRIASNEWS — Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) proaktif melakukan pendampingan pada semua kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Kepala Kejari Madina, Taufik Djalal, SH, MH, menegaskan hal itu saat berbincang dengan Erman Tale Daulay dari TRIASnews seputar kinerja Kejari Madina dalam memberikan pendampingan pada berbagai kegiatan pembangunan daerah yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD.

Selaku institusi penegak hukum yang bertugas untuk wilayah Kabupaten Madina, Kejari Madina senantiasa bersinergi dengan instansi atau OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina yang mengajukan permohonan pendampingan pada pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan OPD bersangkutan.

Setelah permohonan itu masuk ke bidang Datun (perdata, dan tata usaha negara), tim Kejari Madina melakukan telaah terhadap permohonan tersebut apakah permohonan pendampingan itu bisa dipenuhi ataukah tidak.

Untuk permohonan yang disetujui, Kejari Madina kemudian melakukan pendampingan dengan mendiskusikan perihal matei pokoknya.

“Pendampingan yang kami berikan tetap mengacu pada tahapan prosedur yang berlaku pada masing-masing OPD. Mereka kan punya juklak dan juknis masing-masing ,” ujar Taufik Djalal.

Secara umum, Taufik mengatakan, pendampingan hukum dari Kejari Madina pasti selaras dan tegak lurus dengan semua aturan normatif yang berlaku. Agar tidak ada tahap kegiatan OPD yang melenceng apalagi yang berindikasi tindak pidana korupsi.

“Jadi kami mengawal dan memastikan supaya anggaran negara bisa terserap dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Madina dan kesejahteraan masyarakat Madina,” sambung Taufik lagi.

Tak terkecuali anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

Menyangkut Dana Desa, Kejari Madina juga mendorong supaya pengelolaan  dan pemanfaatannya bisa optimal dan betul-betul dirasakan masyarakat desa.

Secara evalutif, Taufik Djalal selaku Kajari Madina menilai, persoalan yang melingkupi pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa jika dibedah betul-betul tidak melulu berkaitan dengan masalah hukum.

“Yang kerap ditemukan di lapangan adalah masalah menajerial para perangkat pemerintahan desa itu sendiri. Ada keterbatasan wawasan dan pengetahuan perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa. Untuk itu, mesti ada pelatihan (bimtek) sekaligus supervisi dari instansi terkait dalam rangka meningkatkan kemampuan manajerial aparat desa khususnya kepala desa.”

Kejari Madina aktif lebih menekankan upaya preventif (pencegahan). Tindakan represif berupa instrumen pidana merupakan upaya terakhir yang ditempuh jika ada unsur kesengajaan pelanggaran hukum.

Jika ada permasalahan di luar hal itu, menurut Taufik Djalal, inspektorat selaku APIP itu harus mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Jadi melewati jenjang internal dulu sebelum masalah sampai ke tangan aparat penegak hukum. (AF/ETD)

banner 300x250

Related posts