Kejari Kabupaten Mojokerto: Bekerja Secara Komprehensif

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, M Hari Wahyudi, SH, MH

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mencatatkan prestasi, yakni menyelamatkan keuangan negara dan  mengembalikan aset-aset milik negara. Pendampingan hukum diberikan pada sebanyak 25 kegiatan pembangunan daerah. 154 surat kuasa khusus pun dipegang dalam rangka penagihan atas piutang milik sejumlah instansi pemerintah daerah dan BUMN.

Triasnews — Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya terbilang moncer, untuk semua seksi baik seksi pidana khusus, seksi pidana umum, seksi perdata dan tata usaha negara (datun) maupun seksi intelijen.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Mojokerto, Muhammad Hari Wahyudi, SH, MH, pihaknya sejauh ini telah melakukan banyak pendampingan hukum  terhadap OPD (organisasi perangkat daerah) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan RSUD.

Terhitung sampai bulan September 2020, ungkap Hari Wahyudi, Kejari Kabupaten Mojokerto telah memberikan sebanyak 25 pendampingan hukum pada kegiatan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya pendampingan terkait percepatan penanganan pandemi Covid-19  di Dinas Kesehatan.

Di Dinas PUPR, Kejari Kabupaten Mojokerto telah memberikan pendampingan dalam kegiatan pembangunan jembatan penghubung antar desa. Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Kejari melakukan pendampingan untuk kegiatan pembangunan madrasah-madrasah.

Khusus untuk refocusing anggaran dan realokasi kegiatan percepatan penanganan pandemi Covid-19, kata Hari Wahyudi, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto meminta pendampingan hukum terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan anggaran sebesar Rp 23 milyar.

“Pendampingan untuk kegiatan pengadaan alat barang dan jasa terkait Covid-19 di Dinas Kesehatan sudah kami laksanakan.  Sedangkan manajemen RSUD Mojokerto meminta pendampingan untuk kegiatan pengadaan ruang untuk tindakan operasi serta penambahan ruang-ruang rawat di rumah sakit tersebut,” kata Hari kepad Erman Tale Daulay dari TRIAS.

Keterlibatan Kejari Kabupaten Mojokerto dalam kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, imbuh Hari, semata-mata dalam rangka untuk mempercepat terserapnya dana-dana pembangunan yang bersumber dari APBN/APBD.

Pada bagian lain, Hari Wahyudi mengungkapkan, Kejari Kabupaten Mojokerto telah memegang sebanyak 154 surat kuasa khusus untuk melakukan penagihan atas piutang, antara lain yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT. PNM, PT Pegadaian, Bapenda Kabupaten Mojokerto, dan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Sebanyak 6 pendapat hukum (legal opinion) juga telah dikeluarkan Kejari Kabupaten Mojokerto kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, PLN, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, dan perangkat pemerintah beberapa desa di Kabupaten Mojokerto.

“Pendapat hukum yang kami sampaikan kepada para perangkat pemerintah desa umumnya terkait kegiatan pembangunan infrastruktur desa misalnya penambahan sarana jalan di perdesaan,” ujar Hari Wahyudi, yang sebelumnya menjabat Kajari Dharmas Raya, Sumatera Barat.

Prestasi lain dari kinerja para insan Korps Adhyaksa di Kejari Kabupaten Mojokerto yang tak kalah pentingnya, dan patut diacungi jempol, adalah penyelamatan dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 424.300.589 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu lima ratu delapan puluh sembilan rupiah), terhitung sampai bulan September 2020.

Seksi intelijen Kejari Kabupaten Mojokerto seringkali memberikan pencerahan dan penyuluhan hukum kepada para perangkat pemerintahan desa berkenaan dengan tata kelola penggunaan anggaran pembangunan, khususnya menyangkut pengadaan barang dan jasa.

Seksi Datun Kejari Kabupaten Mojokerto kerap memberikan bantuan hukum (legal assistance kepada dinas-dinas di lingkup Pemkab Mojokerto, yang meminta pengadaan lahan supaya mereka juga tidak melakukan kesalahan, dan menyalahi aturan perundangan yang berlaku.

“Untuk peran sebagai Jaksa Pengacara Negara, seksi Datun kami telah mendampingi Bupati Mojokerto dan memenangkan perkaranya, terkait gugatan hukum terhadap Bupati Mojokerto atas masalah SK Pemberhentian pegawai. Bupati digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)  Surabaya, namun Bupati Mojokerto menang perkara setelah mendapat pendampingan hukum dari JPN dari Kejari Mojokerto,” beber Hari Wahyudi.

Korps Adhyaksa di seksi Pidsus Kejari Mojokerto, lanjut Hari Wahyudi, tengah melakukan penyidikan pada dua kasus, dimana salah satunya sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, dan tinggal masuk ke tahap persidangan.

Pengembalian Kerugian Negara

Belum lama ini, ada satu kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang disidangkan dan sempat menyita perhatian publik, yakni perkara yang menyangkut terdakwa atas nama Didik Pancaning Argo terkait kasus penggalian mineral tanpa izin dalam proyek  normalisasi sungai.

Pengembalian kerugian negara berupa uang tunai itu diserahkan melalui keluarga terdakwa. Sedangkan, kalkulasi kerugian negara telah tertuang dalam berkas perkara dan seusai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Perkara terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan penggalian mineral tanpa izin dari yang berwenang dan disangkakan Pasal 2 UU Tipikor,” ungkap Hari.

Dalam perkara ini, diduga kerugian negara mencapai Rp 1.030.200.000. Pada 15 September 2020 yang lalu, terdakwa beritikad mengembalikan kerugian negara tersebut.

Uang negara yang diselamatkan oleh Kejari Kabupaten Mojokerto

“Kami sempat dikejar pertanyaan media, mengapa perkara tersebut dianggap selesai? Saya sampaikan bahwa pada kasus ini pada intinya ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya. Sebab, filosofi penanganan Tipikor itu adalah pengembalian kerugian negara. Dengan kata lain, pengembalian kerugian negara yang diutamakan,” jelas Hari.

Ada dari Datun beberapa penagihan yang dilakukan terhadap temuan BPK untuk PUPR cuman persisnya seperti apa coba ke Kasi Datun. Cuman ada, kita mungkin bisa narik itu sekitar puluhan juta sampai ratusan juta. Terus ada penagihan di BPJS kita berhasil juga, jadi iuran ini tidak dibayar kemudian kita yang diminta oleh itu kemudian kita berhasil menarik iuran yang tidak di bayar itu.

Seksi Pidum, kata Kajari, telah menjalankan tugasnya secara profesional. Misalnya dalam kondisi pandemi Covid-19, jaksa sudah mengikuti ketentuan persidangan online. 

“Kita telah mengikuti ketentuan persidangan online yang mensyaratkan antara lain terdakwa ditempatkan di Lapas, majelis hakim berada di ruang pengadilan, sedangkan jaksa selaku penuntut umum bersama para saksi berada di kantor kejaksaan,” ucap Hari Wahyudi, menutup perbincangan. (TRIASNEWS/AF)

banner 300x250

Related posts