Kejari Bintan Pastikan Dana Desa Tepat Sasaran

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Sigit Prabowo, SH, MH

Untuk memastikan agar Dana Desa  benar-benar didistribusikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan desa dan kemajuan masyarakat desa, jajaran adhyaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bintan, Kepri, mengawal dengan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

TRIASnews, Bintan — Sebagai sebuah institusi penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan RI tak ingin sekadar menjadi pengamat. Korps Adhyaksa juga ingin memberikan kontribusinya sebagai agen pembangunan hukum di Indonesia. Termasuk dalam konteks program Dana Desa.

Bertolak dari spirit pembangunan itu lah jajaran Adhyaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan ikut serta mengawal dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bintan, dengan mengandalkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), yang telah dicanangkan JAMintel Kejaksaan RI.

Read More

Jajaran Kejari Bintan memastikan agar Dana Desa yang telah dikucurkan ke desa-desa di Kabupaten Bintan supaya penggunaannya terarah dan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga, pada akhirnya, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyaarkat yang tinggal di desa bersangkutan.

Gedung Kejari Bintan

“Kami di Kejari Bintan ini telah menjalankan program Jaga Desa yang dicanangkan oleh Pak Jamintel untuk mengawal penyaluran dan penggunaan Dana Desa di seluruh desa se-Kabupaten Bintan, berkoordinasi dengan jajaran Dinas PMD PMD dan dinas-dinas terkait lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bintan,” tutur Kepala Kejari Bintan, Sigit Prabowo, SH, MH, kepada TRIASnews.

Dikatakan Sigit, ada sebanyak 36 desa penerima Dana Desa di Kabupaten Bintan yang selalu berkoordinasi dengan Dinas PMD dan juga Kejari Bintan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Pemkab Bintan, yaitu minimal sebesar 10% dari DAU (Dana Alokasi Umum) ditambah DBH (Dana Bagi Hasil).

Manakala tidak bisa dicari solusi dari permasalahan yang ada seputar DD dan ADD, biasanya Kepala Dinas PMD akan menghubungi Kajari Bintan untuk berkonsultasi bagaimana langkah-langkah terbaik seputar pengelolaan DD dan ADD itu.

“Kami dari kejaksaan akan memberikan solusinya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku jangan sampai nanti Dana Desa yang sudah dikucurkan miliaran rupiah ke desa-desa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ungkap Sigit Prabowo lagi.

Senada dengan Kajari Bintan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Ronny Kartika mengatakan, untuk tahun anggaran 2019, desa-desa di Kabupaten Bintan menerima kucuran anggaran Dana Desa sebesar Rp 120 milyar. Selain itu, desa-desa di Kabupaten Bintan juga menerima kucuran anggaran ADD dari APBD Kabupaten Bintan.

“Dengan anggaran Rp 120 milyar Dana Desa yang diterima desa itu, bekerja sama dengan pihak Kejari Bintan tentu, pihak Dinas PMD Bintan punya konsep pengawalan bersama Kejaksaan terhadap poses penganggaran DD ini agar bisa tepat sasaran,” ujar Ronny Kartika kepada TRIASnews.

Ronny menyebut, pihak Kejari Bintan sangat mendukung langkah Dinas PMD Bintan dalam membeirkan pembinaan dan pengawalan pada para perangkat pemerintahan desa se-Kabupaten Bintan dalam mengeloa DD dan ADD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Bintan, Ronny Kartika

“Beberapa kali Dinas PMD menjain koordinasi dengan Kejari Bintan melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada para kepala desa terait pengelolaan Dana Desa dan AD,” imbuhnya.

Menurut hemat Ronny, kehadiran insan Adhyaksa di lapangan dalam proses pembinaan dan pengawasan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menimbulkan persepsi dan kesan bagus pada profil institusi kejaksaan.

“Kehadiran rekan-rekan jaksa di lapngan langsung dalam Binwas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menghapus imej yang berkembang selama ini di benak masyarakat bahwa sosok jaksa adalah pribadi-pribadi yang harus ditakuti,” tukas Ronny.

Justru dengan pendekatan preventif (pencegahan) yang diperankan insan Adhyaksa dari Kejari Bintan, lanjut Ronny, membuat perangkat desa penerima DD dan ADD menjadi  selalu unuk mawas diri dan berhati-hati dalam mengelola DD dan ADD.

“Penampilan teman-teman kejaksaan yang lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pencegahannya ketimbang aspek represinya,  memberikan kepercayaan diri pada kami di lingkungan Dinas PMD Bintan bahwa tata kelola anggaran Dana Desa sebesar Rp 120 milyar akan benar-benar bisa dijalankan secara optimal oleh para perangkat desa, serta tidak ada penyimpangannya,” tandas Ronny Kartika.

Dikatakan Ronny, setiap desa di Kabupaten Bintan mendapatkan anggaran DD sebesar Rp Rp 3-5 milyar lebih setiap tahun. Dinas PMD dan Kejari Bintan, juga bersama pihak-pihak lain seperti unsur kepolisian, BPKP, dan APIP daerah, secara intensif melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap pengelolaan  anggaran pembangunan desa sebesar itu mulai dari tahap musyawarah desa, perencanaan hingga ke tahap pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, kata Ronny, peran tim di BPD juga diperkuat sebagai salah satu ujung tombak pembinaan dan pengawasan dari Dana Desa.

Salah satu Desa Wisata di Kabupaten Bintan

Pihak Dinas PMD senantiasa memberikan arahan kepada para perangkat pemerintahan desa agar memanfaatkan seoptimal mungkin anggaran Dana Desa untuk mejauan desanya dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami mengarahkan bagaimana desa bisa menjadi magnet bagi orang kota. Tentunya desa harus menawarkan sesuatu yang bermakna. Apa saja potensi menarik yang dimiliki desa kami arahkan agar itu dijadikan sumberdaya membangun desa sesuai dengan karakter geografis dan demografisnya. Misalnya, kami arahkan agar satu desa yang memiliki sumber alam yang menarik mampu menjelma menjadi Desa Wisata. Alhamdulillah, beberapa desa di Kabupaten Bintan teah menjadi Desa Wisata. Indikasinya, pada setiap hari Sabtu-Minggu, jalan menuju Bintan itu pasti macet. Ppotret ini tak lepas dari adanya kemajuan perkembangan Desa-desa Wisata di Bintan ini,” papar Ronny.

Saat ini Dinas PMD Bintan tengah menyusun Kalender Even Desa selama satu tahun. Jadi, setiap desa di Kabupaten Bintan setiap bulan harus menggelar kegiatan/even sepanjang Januari-Desember.

Desa Wisata di Kabupaten Bintan

“Tujuannya adalah nanti akan kita publish ke Dinas Pariwisata Bintan untuk mengkomunikasikan ke asosiasi pariwisata di Bintan dan juga di malaysia. Jadi wisatawan mancanegara bisa dialihkan ke sana untuk menikmati agenda wisata bulanan yang ditampilkan desa-desa Wisata ini,” ungkap Ronny. (ED/AF)*

banner 300x250

Related posts