Kejari Banda Aceh Kawal Dana “Gampong”

  • Whatsapp
https://triasnews.com/wp-content/uploads/2019/12/Kajari-Banda-Aceh-Erwin-Desman-SH-e1576131540909.jpg

Kejaksaan Negeri Banda Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk Tim Dalwas (Pengendalian dan Pengawasan) Dana Desa atau gampong. Seluruh kepala desa, satu persatu, dipanggil dan diberikan pemahaman teknis tentang pengelolaan Dana Desa.

TRIASnews, Banda Aceh —   Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh, Erwin Desman, SH, mengatakan, di seluruh Banda Aceh terdapat 90 desa/kampung (gampong), yang tersebar di 9 kecamatan. Setiap desa menerima jumlah anggaran berbeda.

“Salah satu desa mungkin bisa menerima Rp 1,6 miliar dari 4 sumber yakni  Dana Desa, Anggaran Dana Gampong (ADG), BHN, dan dana Bagi Hasil Pajak (BHP). Inilah yang di kelola oleh desa. Persatu desa terhadap dana yang di kucurkan oleh 4 sumber ini dikelola oleh kepala desa,” kata Erwin Desman kepada TRIASnews, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Kajari Banda Aceh, Erwin Desman, SH bersama isteri

Ada perbedaan di Kota Banda Aceh, dan tidak ada di Kabupaten/Kota yang lain, sejak 2019 ini Kejaksaan Negeri (Kejari)Banda Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh membentuk Tim Dalwas (Pengendalian dan Pengawasan) Dana Desa.

Menyusul pembentukan Dalwas Dana Desa ini, pihak Kejari Banda Aceh telah memanggil seluruh kepala desa, satu persatu, untuk diberikan pemahaman teknis tentang pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Sampai saat ini, kami sudah memanggil sebanyak 78 kepala desa, tersisa 12 kepala desa lagi yang belum dipanggil,” ujar Erwin.

Kajari Banda Aceh, Erwin Desman, SH mendampingi Wali Kota Banda Aceh meninjau kegiatan Gampong

Sejauh pengamatan dan evaluasi Erwin selaku Kajari, ada keterbatasan pemahaman aparatur perangkat pemerintahan desa terkait tata kelola keuangan terhadap pemanfaatan Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui APBN.

“Banyak fakta yang kami temukan di lapangan, pemanfaatan Dana Desa tidak dibarengi kapasitas pengelolaan perangkat desa, misalnya cara belanja barang yang efisien sehingga tidak sampai melakukan pembelian barang dengan harga kemahalan. Akibatnya, setelah diaudit di akhir tahun, akibat kemahalan belanja barang tersebut pihak desa harus mengembalikan kelebihan selisih harga barang tersebut,” jelas Erwin.

Dalam kesempatan bertemu dengan setiap kepala desa dan perangkat desa, pihak Kejari Banda Aceh bersama tim inspektorat, kepolisian, dan dinas terkait menjelaskan tentang adanya HPS sebagai dasar pembelian/belanja barang.

Pola ini ternyata efektif dengan indikasi hingga akhir tahun 2019 auditor tidak menemukan pos belanja barang yang melewati harga pasar alias kemahalan pada 40% sistem manajemen keuangan desa yang diaudit.

“Model Dalwas Dana Desa ini sangat membantu perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa,” ujar Erwin.

Kajari Banda Aceh, Erwin Desman, SH jadi narasumber dalam program siaran langsung Jaksa Menyapa di RRI Regional Aceh

Menurut Erwin, sejauh ini sudah sekitar 75% anggaran Dana Desa yang sudha dicairkan kepada desa-desa di Banda Aceh. Sisa yang 25% diperkirakan segera dicairkan sebelum tutup tahun 2019.

“Ada tiga kali tahap penarikan/pencairan Dana Desa, yaitu tahap pertama di bulan 4, tahap kedua di bulan 7, dan tahap ketiga di akhir tahun ini, dan Alhamdulillah terserap semuanya,” cetus Erwin Desman.

Pelayanan Publik

Mengenai kinerja pelayanan publik, Kajari Banda Aceh mengungkapkan bahwa sejak awal jajaran insan Adhyaksa di Kejari Banda Aceh sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan kepada publik. Komitmen bersama itu semakin menguat sejak pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Deklarasi ZI menuju WBK dan WWBM di jajaran Kejari Banda Aceh

Salah satu buktinya adalah keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP itu, kata Erwin,masyarakat bisa mengakses informasi terbuka dan transparan penanganan satu perkara hukum, mulai dari identitas terdakwa sampai tim jaksa yang menangani perkara tersebut. Saat ini sedang disipkan sistem yang memungkinkan masyarakat megetahui hingga tahap penuntutan tim jaksa Kejari Banda Aceh terhadap satu perkara hukum yang sedang dalam tahap persidangan di pengadilan.

Mal Pelayanan Publik (MPP)

Baru saja, di awal Desember 2019 ini, Kejari Banda Aceh membuka konter Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lantai 3 Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

Konter MPP Kejari Banda Aceh tersebut diresmikan dalam Soft Launching MPP Kota Banda Aceh yang dibuka oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemenpan-RB) , Prof. Diah Natalisa, MBA, di Banda Aceh, pada Selasa (3 Desember 2019).

“MPP Kejari Banda Aceh ini memiliki 21 jenis layanan baik dari Pemko Banda Aceh, bank nasional dan daerah, serta instansi vertikal yakni Kementrian Agama, Polresta, Badan Pertanahan Negara, Imigrasi dan Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh,” ungkap Erwin Desman.

Kejari Banda Aceh sendiri membuka 2 (dua) jenis pelayanan di MPP tersebut yaitu pelayanan Pembayaran Denda dan Pengambilan Barang Bukti Tilang dan pelayanan Konsultasi Hukum Gratis.

“Masyarakat yang berurusan dengan tilang dapat langsung datang ke Mal Pelayanan Publik di Pasar Aceh tanpa harus mengantri ke kantor Kejari Banda Aceh untuk mengambil barang bukti tilang. Masyarakat juga bisa melakukan pembayaran denda tilang di Konter BRI yang lokasinya hanya bersebelahan dengan Konter Kejari Banda Aceh,” terang Erwin lagi.

Selain itu, lanjutnya, warga Banda Aceh yang memiliki permasalahan hukum juga bisa melakukan konsultasi hukum dengan petugas dari kejari Banda Aceh secara gratis (tidak dipungut biaya).

Pelayanan Sistem Online

Kajari Banda Aceh Erwin Desman juga menggarisbawahi bahwa semua kinerja penanganan hukum oleh jajaran Kejari Banda bisa dipantau secara online oleh masyarakat luas.

“Tinggal satu kali klik saja sudah muncul semua dan itu ada di website kita. Masyarakat di luar tinggal klik website Kejari Banda Aceh di http://kejari-bandaaceh.go.id/, maka akan keluar semua kinerja kita di semua bidang. Selain itu juga ada namanya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di mana masyarakat luas dapat menyampaikan pengaduan terkait kinerja atau perilaku jajaran Kejari Banda Aceh di luar, termasuk jika ada indikasi melakukan tindak korupsi,” beber Erwin.

Kecanggihan teknologi informasi betul-betul didayagunakan untuk pengawasan internal terkait kinerja jajaran Kejari Banda Aceh.

Erwin menunjuk contoh, manakala ada penanganan perkara pidana umum (Pidum), maka sejak SPDP dari Polri masuk, proses penanganan kasus di kejaksaan  hingga tahap jaksa mengeksekusi bakal muncul di HP jaksa dan juga di HP Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum). (ETD/AF)*

banner 300x250

Related posts