Kejaksaan Kawal Dana Desa dan Pembangunan di Sulbar

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Darmawel Aswar, SH, MH

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sangat berkepentingan bahwa pemanfaatan Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat dari APBN benar-benar optimal, tepat sasaran.Melalui program andalan Adhyaksa, Jaksa Garda (Jaga) Desa, Dana Desa dikawal agar dikelola untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

TRIASNews –  Penegakan hukum sepatutnya dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan iklim yang kondusif bagi kesinambungan pembangunan dan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan demi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional masyarakat adil dan makmur.

Read More

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat (Sulbar) selalu menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku institusi penegak hukum di wilayah Sulbar dengan bersandar pada Nawacita, termasuk pencapaian Cita ke-3 terkait dengan pengawalan Dana Desa.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Darmawel Aswar, SH, MH dan istri

Sebagai sebuah institusi penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan RI ingin memberikan kontribusinya dalam dinamika program Dana Desa.

Kejaksaan RI telah menggagas dan meluncurkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sebagai wujud kontribusi institusi Kejaksaan RI dalam rangka mendukung Nawacita butir ke-3.

Dalam kesempatan berbincsng dengan TRIAS, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Darmawel Aswar, SH, MH, mengatakan, dengan mengedepankan aspek pencegahan (preventif), institusi Kejaksaan RI menjalankan program Jaga Desa dalam rangka terwujudnya pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa secara optimal.

Jajaran Kejati Sulbar selalu mengingatkan para pemerintahan desa se-Sulbar betapa pentingnya mengelola dan memanfaatkan dana Desa yang baik menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan Jaksa Sahabat Gowes oleh jajaran Kejati Sulbar

Tak hanya itu, lanjut Darmawel, membangun desa penting dalam menunjang kelangsungan pembangunan nasional.Untuk itu, semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan desa harus bergerak bersama dan bersinergi sehingga pembangunan daerah di Sulbar dapat terdorong secepat mungkin.

Darmawel menekankan, wajib hukumnya bagi insan Adhyaksa di Kejati Sulbar untuk ambil andil dalam mendorong percepatan pembangunan Sulbar dengan mengawal optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.

“Wujudnya, kami berjalan bergandengan tangan dengan aparatur Desa di seuruh Sulbar dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran Dana Desa seoptimal mungkin, sesuai sasaran,” ujar Darmawel.

Untuk memastikan itu terwujud, pihak Kejati Sulbar memberikan pendampingan kepada para kepala desa beserta perangkatnya berupa penyuluhan hukum seputar Tata Kelola Keuangan yang baik dan benar sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Tujuan utama program Jaga Desa adalah menjadikan Kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa dalam berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga bisa dihindari kesan ketakutan bagi Kepala Desa dan jajaran perangkat desa dalam mengelola Dana Desa,” cetus Darmawel.

Kepada seluruh jajaran Adhyaksa terutama para Kajari di seluruh Provinsi Sulawesi Barat, Kajati Sulbar mendelegasikan tanggung jawab dan amanahuntuk mengawal pendistribusian dan pemanfaatan anggaran Dana Desa yang sangat besar itu di lingkungan kerja masing-masing. Perhatian tersebut diberikan dalam wujud penyuluhan kepada para aparat pemerintahan desa tentang Tata Kelola Keuangan Negara.

Pendekatan yang dikedepankan oleh jajaran Kejati Sulbar dalam mengawal Dana Desa adalah pencegahan (preventif).Hal itu sangat penting mengingat para aparat pemerintahan desa penerima Dana Desa itu berisiko melakukan kesalahan pengelolaan Dana Desa, akibat ketidakpahaman semata.Jadi bukan karena unsur kesengajaan atau dilatarbelakangi niat yang tidak baik.

Karena itu, pihaknya mengedepankan pendekatan preventifdalam memberikan pendampingan pada para perangkat desa penerima Dana Desa ini.

Darmawel menambahkan, saat ini jamannya pencegahan, institusi kejaksaan tampil sebagai agen dan sarana pendorong pembangunan nasional.

Menyoal beberapa temuan kasus penyimpangan Dana Desa, menurut Darmawel, bisa saja hal itu terjadi akibat kekurangtahuan kepala/perangkat desa mengenai tata kelola Dana Desa yang baik dan benar.

“Jadi tidak ada unsur kesengajaan dari para kepala/perangkat desa terkait temuan maladministrasi keuangan desa bersumber Dana Desa itu.Tapi karena faktor terbatasnya pemahaman para kepala desa/perangkat desa tentang pengelolaan keuangan negara. Kalau ada kesengajaan penyimpangan tentu ditindak tegas,” ujarnya.

Darmawel mengatakan, program Jaga Desa merupakan bagian program besar yang diinisiasi institusi Kejaksaan RI yang diber namaJaga Negeri. Dengan program Jaga Desa, lanjut Damawel, diharapkan ada kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum (kejaksaan) danperangkatdan masyarakat desa penerima Dana Desa terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa untuk kemajuan desa.

Gagasan Jaga Desa ini merupakan salah satu kebijakan adaptif institusi kejaksaan merespons instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan di berbagai kesempatan agar korps Adhyaksa selaku institusi penegak hukum tidak memberi rasa takut terhadap aparat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, yang melaksanakan pembangunan.

Kawal investasi di Daerah

Sebagai informasi, program adaptif institusi kejaksaan RI berspirit pencegahan yang sudah lebih dulu diluncurkan adalah TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) dalam konteks pendampingan pada pembangunan infrastruktur di pusat dan daerah.

Berkenaan dengan pengawalan yang dilakukan kejaksaan pada pembangunan, Darmawel mengatakan, pihaknya dipastikan menindaklanjuti arahan dari Presiden Jokowi tentang 5 program prioritas Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu penekanan Presiden adalah agar institusi penegak hukum mampu bekerja sama dengan pimpinan daerah dalam hal mengawal dan mengamankan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah.

Presiden Jokowi juga meminta institusi penegak hukum untuk mengamankan investor yang menanamkan modalnya ke Indonesia.Amanat presiden selanjutnya, masih berhubungan dengan hukum,perampingan dan penyederhanaan sekian banyak regulasi yang dinilai saling tumpang tindih dengan regulasi lainnya, serta dianggap kontraproduktif dengan spirit investasi.

Pada 20 Oktober 2019, usai dilantik, Presiden Jokowi menyampaikan gagasannya untuk mengeluarkan Omnibus Law(penyederhanaan peraturan). Omnibus Lawala Jokowi ini diarahkan pada peningkatan investasi dan kemudahan berusaha/bekerja.

Presiden Jokowi pernah mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia.Ada berkisar 42.000 regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan wali kota/bupati.Regulasi yang tumpang tindih ini ditengarai menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

Bertolak dari kenyataan itu, kata Darmawel, melalui skema Omnibus Law, pemerintah dan DPR RI akan melakukan pemangkasan berbagai regulasi yang dinilai menghambat investasi. Dalam konsep yang lebih besar lagi, beberapa undang-undnag menyangkut bidang ekonomi dan investasi akan dijadikan satu UU besar saja.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan dan menggodok 2 UU besar dimaksud, yakni (1) UU Cipta Lapangan Kerja dan (2) UU Pemberdayaan UMKM.

Dalam kapasitas Kajati Sulbar, Darmawel menegaskan, jajaran Kejati Sulbar berkewajiban mengimplementasikan kebijakan di pusat tersebut ke  daerah Sulbar.

Yang menjadi pegangan Kejati Sulbar adalah 7 program pokok yang diinstruksikan oleh Jaksa Agung RI, di mana salah satunya adalah mendukung iklim investasi.

“Artinya setiap investasi yang masuk ke Sulbar harus kami kawal, kami amankan, dan tidak bersikap arogan dalam menjalankan tugas,” tukas Darmawel.

“Arogan yang saya maksudkan di sini, misalnya, belum apa-apa di awal kita sudah memeriksa pihak-pihak yang melaksanakan program pembangunan bersumber investasi tadi.Jadi kami dituntut untuk lebih bijaksana dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, dengan melihat juga aspek-aspek lainnya jangan sampai justru menghambat kinerja investasi di Sulbar. Kalaupun ditemukan ada masalah di awal, maka kami berkewajiban  menyampaikanpendapat hukum kepada kepala daerah sekaligus solusi yang sesuai dengan koridor hukum.”

Arahan lain yang disampaikan Jaksa Agung RI, kata Darmawel, adalah agar insan Adhyaksa senantiasa lebih mendahulukan tindakan pencegahan ketimbang penindakan. Namun, hal ini bukan berarti Kejati Sulbar mengesampingkan apalagi menihilkan aspek penindakan terhadap pelanggaran hukum.

“Pencegahan yang dimaksudkan ini adalah tentunya kita melakukan pengawalan atau istilahnya itu pendampingan dalam bahasa secara hukum,” jelas Darmawel.

Ditanyakan soal diakhirinya tugas TP4/TP4D oleh pemerintah, Kajati Sulbar mengaku, pihaknya tidak mempersoalkannya. Namun, ia mengemukakan, kejaksaan diminta untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga iklim investasi, begitu juga halnya pembangunan infrastruktur mesti didampingi.

Jadi, kehadiran aparat penegak hukum tetap dibutuhkan dalam mendukung program pembangunan.Terlebih lagi, ada amanah Presiden RI bagi institusi penegak hukum untuk mengamankan pembangunan.

Kalaupun TP4/TP4D dihapus, menurut Darmawel, insan Adhyaksa tetap bisa memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan.Di struktur organisasi Kejaksaan RI, sejak 2017, sudah ada Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM Intelijen yang diatur dalam Perja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kejaksaan RI.

“Ke depan, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis ini lah yang akan memberikan masukan, saran kepada pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan di pusat dan daerah,” tandas Darmawel Aswar.

Peran JPN Datun

Berperan sebagai jaksa pengacara negara (JPN), satuan kerja bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) juga berkontribusi aktif dalam memberikan pendampingan hukum manakala diminta oleh pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan.

“Peran satker bidang Datun ini sangat strategis ke depan selaku jaksa Pengacara Negara, mengingat realitas perkembangan dunia usaha dan bisnis dewasa ini seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif dan nyaman bagi para pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Darmawel.

Ada kalanya terdapat ketidakharmonisan antara pengusaha atau investor dengan pemerintah, terkait kebijakan ataupun langkah-langkah pemerintah yang dinilai berpotensi menyebabkan kerugian bagi suatu lingkup usaha.

Bahkan, dalam situasi yang lebih jauh, acap kali ketidakharmonisan tersebut kian berkembang dan harus diselesaikan melalui jalur hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (out of court settlement) seperti forum arbitrase dan mediasi.

“Dalam situasi demikian, peran Jaksa Pengacara Negara menjadi sangat penting. Sebab, JPN tidak hanya dituntut untuk menjamin kebenaran dari kebijakan ataupun langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, tetapi juga sekaligus untuk menjamin terjaganya kepastian hukum dalam praktik bisnis,” kata Darmawel.

Dalam kasus, misalnya, dalam perjalanannya meminta saran atau pertimbangan hukum kepada Kejati Sulbar, demikian Darmawel melanjutkan, maka ada lagi namanya Direktorat Pertimbangan Hukum pada JAM Datun Kejaksaan yang siap memberikan pendampingan hukum.

Ke depan, permohonan pertimbangan hukum, bantuan hukum, atau pendampingan hukum kepada Kejati Sulbar, kata Darmawel, mesti melalui surat permohonan resmi yang menyertakan juga detail pekerjaan pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan.

Last but not least, dalam rangka menguatkan aspek pencegahan, Kejati Sulbar juga melaksanakan sejumlah program andalan, antara lain Penyuluhan Hukum, Penerangan Hukum, Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Masuk Desa, Jaksa Masuk Pesantren, Jaksa Masuk Kebun, Jaksa Masuk Tambang, Jaksa Masuk Laut, Jaksa Masuk Masjid, dan Jaksa Sahabat Gowes. (ETD/AF)*

banner 300x250

Related posts