Kebijakan Dana Desa Majukan Pedesaan di Tapsel

  • Whatsapp

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mendukung penyaluran Dana Desa tepat sasaran dengan memperkuat kapasitas perangkat pemerintahan desa di Kabupaten Tapanuli Selatan agar memahami tata kelola administrasi keuangan desa, terutama dalam menggunakan Dana Desa scraa transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita ketiga, yakni membangun Indonesia dari Pinggiran, serta amanat UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, kini desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola Dana Desa  

Dalam kaca mata M. Yusuf Nasution, SP., selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Tapanuli Selatan (Tapsel), kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan Dana Desa sangat tepat dan efektif dalam membangun kawasan pedesaan di Tapsel.

“Kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Maka secara otomatis jika desa itu berkembang atau maju, maka pastilah negara juga akan maju,” kata Yusuf.

Tak hanya itu. Kebijakan pemerintah yang memberikan anggaran yang besar sejak tahun 2015 sampai sekarang lewat Dana Desa, lanjut Yusuf, juga memberikan kewenangan yang begitu besar kepada desa.

“Untuk seluruh desa di Kabupaten Tapsel ini saja, saya hitung-hitung hingga tahun 2020 ini, Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat hampir mencapai Rp 600 miliar. Itu jumlah yang sangat luar biasa besar dan dampak positifnya juga sangat signifikan dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa di Tapsel ini,” tutur Yusuf.

Sebagai informasi, saat ini ada 212 desa yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Tapsel.

Berbagai sarana dan prasarana di perdesaan Tapsel sekarang boleh dikatakan sudah memadai dibangun dengan Dana Desa. Jalan-jalan di desa yang selama ini rusak tergenang kini sudah bagus.

Yusuf menunjuk salah satu indikator faktualnya. Di Tapsel ada daerah pedalaman Siteule yang selama ini bisa disebut terbelakang dan terisolasi. Dulu, sarana infrastruktur jalan di daerah tersebut masih sangat tertinggal. Akses dari satu desa ke desa lainnya relatif sangat sulit.

Namun, berkat adanya Dana Desa, 5 tahun terakhir daerah Siteule sudah terbuka aksesnya dari luar. Tingkat perekonomian masyarakat perdesaan di Siteule pun juga mengalami peningkatan drastis.

Secara umum, kalaupun ada kekurangan pada kebijakan Dana Desa ini, menurut Yusuf, hal itu lebih pada kapasitas kepala desa dan perangkat pemerintahan desa lainnya dalam mengelola Dana Desa.

Penguatan kapasitas SDM desa

Bertolak dari hal itu, Dinas PMD Tapsel yang dipimpin Yusuf Nasution berupaya mengurangi kesenjangan itu dengan sejumlah program penguatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa, berupa bimbingan teknis (Bimtek) terkait Tata Kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Misalnya Bimtek tentang teknik penyusunan perencanaan keuangan desa.

“Pihak kami di Dinas PMD berupaya mendampingi para kepala desa dan perangkat pemerintahan desa lainnya tidak gagap sama sekali soal tata kelola keuangan Dana Desa ini, sebab Dana Desa ini menyangkut keuangan Negara yang ada aspek hukum di dalamnya, karenanya kami juga menggandeng pihak kejaksaan dalam memberikan pendampingan,” cetus Yusuf Nasution.

Dinas PMD bersama-sama Kejari Tapsel setahun sekali menggelar kegiatan sosialisasi seputar Tata Kelola Dana Desa kepada para kepala desa melalui program yang disebut Jaksa Jaga Desa (Jaga Desa).

Dalam kesempatan itu, imbuh Yusuf, pihak Kejari Tapsel memberikan semacam penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa.

Output dari kegiatan sosialisasi hukum itu diharapkan para kepala desa itu tahu mana yang boleh di dilakukan dan mana  yang tidak boleh dilakukan. Intinya, kita menginginkan para kepala desa tidak terjerumus pada kesalahan hukum akibat ketidaktahuan administrasi tentang tata kelola keuangan Dana Desa,” tegas Yusuf lagi.

Selain itu, Dinas PMD Tapsel selalu mendorong desa-desa ysng memiliki potensi ekonomi agar mampu membentuk dan memiliki badan usaha milik desa (Bumdes). Bumdes-bumdes ini bakal mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa. Melalui Bumdes tersebut, setiap desa diharapkan mampu secara mandiri menghidupi dirinya sendiri sehingga untuk jangka panjang setiap desa memiliki asset penguatan ekonominya masing-masing.

“Usaha-usaha produktif di pedesaan, baik skala mikro, kecil maupun menengah (UMKM) di Tapsel juga harus diberdayakan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata M.Yusuf Nasution.

UMKM di pedesaan kini memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa tumbuh dan berkembang, termasuk untuk mendirikan Bumdes. Usaha-usaha di desa yang jumlahnya cukup banyak dan jenis usahanya beragam harus mendapat pembinaan secara berkesinambungan agar mampu berperan meningkatkan kesejahteran masyarakat.

“Pemerintah pusat setiap tahun telah menyalurkan Dana  Desa yang besar ke desa-desa, dan dana itu harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberdayakan desa, termasuk memberdayakan usaha-usaha di pedesaan,” lanjut M.Yusuf

Pada bagian lain, Dinas PMD Tapsel juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yakni dengan menggandeng sejumlah perusahaan swasta yang berlokasi di Tapsel sebgaai Pembina desa. Dengan demikian akan lahir semacam Desa Binaan. 

Langkah ini ditempuh Dinas PMD Tapsel mengingat tidak semua desa di Tapsel memiliki potensi ekonomi yang sama. Selain itu, kualitas SDM yang dimiliki setiap desa juga berbeda-beda.

“Di sini ada perusahaan tambang emas, perushaan pembangkit listrik tenaga air, dan lain. Perusahaan-perusahaan tersebut  kita minta bantuan membuat proyek percontohan desa maju dan mandiri. Proyek desa-desa percontohan ini, jika sudah sesuai dengan desa ideal yang pemerintah inginkan, maka bakal menjadi desa pilot bagi desa-desa lainnya. Tak perlu jauh-jauh studi banding sampai ke luar Sumatera Utara dengan mengeluarkan biaya tinggi,” beber Yusuf.

Mengakhir perbincangan Majalah TRIAS, M Yusuf Nasution menghimbau kepada seluruh perangkat pemerintahan desa di kabupaten Tapsel agar senantiasa bersinergi, melibatkan, serta memberdayakan berbagai elemen masyarakat desa lainnya seperti BPD, LPMD, Posyandu, PKK Desa, dan Karang Taruna selaku Mitra desa guna mendukung keberhasilan pembangunan desa. “Mitra-mitra Desa ini mesti juga diberdayakan sesuai porsinya masing-masing pada setiap kegiatan penyusunan alokasi anggaran desa agar keberadaan para mitra desa ini diapresiasi,” tandas M Yusuf Nasution. TP

banner 300x250

Related posts