Kawal Dana Desa, Kejari Paluta Dukung Pembangunan Daerah

  • Whatsapp

Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Kejari Paluta) berkontribusi aktif dalam pelaksanaan pembangunan kawasa perdesaan di Kabupaten Paluta dengan mengandalkan program Jaga (Jaksa Garda) Desa.

JAJARAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas Utara (Paluta), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), mendukung penuh pelaksanaan salah satu program unggulan Kejaksaan RI, yakni program Jaga (Jaksa Garda) Desa. Program Jaga Desa adalah salah satu program unggulan di bidang Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Kepala Kejari (Kajari) Paluta, Andri Kurniawan, SH, mengatakan, Kejari Paluta memberikan pendampingan dan pengawalan terhadap penyaluran dan pengelolaan Dana Desa kepada para kepala desa (Kades) se-Kabupaten Paluta terkait pemanfaatan Dana Desa, yang dikucurkan pemerintah langsung ke rekening pemerintahan desa yang menerima dana tersebut.

“Pendampingan dan pengawalan korps Adhyaksa dari Kejari Paluta pada penyaluran dan pengelolaan Dana Desa (DD)ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang bersifat tidak disengaja atau penyimpangan anggaran secara sengaja,” ,” tutur Andri Kurniawan kepada Majalah TRIAS.

Selaku institusi penegak hukum, lanjut Andri, Kejari Paluta tidak menginginkan pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan pruntukannya sehingga menyebabkan proses pembangunan inrastruktur desa tak terwujud dan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa juga tak tepat sasaran.

“Intinya, Dana Desa itu semaksimal mungkin bermanfaat bagi desa dan masyarakat desa itu sendiri,” imbuh Andri.

Andri menyebut, salah satu kendala yang ia temukan terkait pengelolaan Dana Desa adalah keterbatasan pemahaman dari SDM aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Paluta dalam tata kelola keuangan Dana Desa.

“Kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa khususnya di Paluta ini tentang regulasi terkait Dana Desa ini sangat minimal. Ini berpotensi menimbulkan penyimpangan baik penyimpangan administratif maupun penyimpangan terkait dengan aspek hukum dalam pengelolaan anggaran Dana Desa ini,” ungkap Andri.

Dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan itu, Kejari Paluta lebih mengedepankan aspek preventif (pencegahan) ketimbang aspek represif (penindakan). Langkah konkret yang dilakukan Kejari Paluta, antara lain, dengan memberikan pendampingan berupa bimbingan dan penyuluhan teknis tentang Tata Kelola Keuangan Dana Desa.

“Kejari Paluta menindaklanjuti arahan dari Pak Jaksa Agung agar korps Adhyaksa tidak mengedepankan penegakan hukum (pidana). Kami menginginkan dari segi administratif, pengelolaan Dana Desa ini transparan dan akuntabel. Apalagi kami sudah membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan para kepala desa di Kabupaten Paluta ini bahwa kami mem-back up mereka dari segi regulasi-regulasi yang berlaku,” papar Andri.

Kendati demikian, manakala ada oknum kepala desa yang dengan sengaja dan ada indikasi niat jahat melakukan penyimpangan, maka jajaran Kejari Paluta tetap akan melakukan tindakan penegakan hukum secara represif.

Menurut Andri Kurniawan, dari Bimtek yang telah diberikan intensif kepada para kepala desa dan aparatur pemerintah desa, serta banyaknya informasi tentang pengelolaan Dana Desa, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi para kepala desa untuk tidak paham tentang tata kelola Dana Desa.

“Satu hal lagi, keterlibatan dari masyarakat dan elemen masyarakat desa juga sangat efektif dalam mengontrol pengelolaan Dana Desa,” tandas Andri.TP

banner 300x250

Related posts