Kajati DIY Siap Ayomi Pelaksana Penyerapan Anggaran Pembangunan

  • Whatsapp
Kajati DI Yogyakarta, DR. Masyhudi, SH, MH
Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) DI Yogyakarta menjamin akan mendukung para stakeholder pembangunan di daerah bisa dengan nyaman  melaksanakan pekerjaannya dalam rangka penyerapan anggaran APBD.

TRIASNews – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DI Yogyakarta, Dr. Masyhudi, SH, MH, menyebut, pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu tolok ukur kinerja instansi/institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Karenanya, menurut hemat Masyhudi, tak hanya pimpinan tapi seluruh jajaran bawahan instansi/institusi pemerintah harus ikut menggelorakan semangat Zona Integritas itu.

Read More

Untuk pembangunan Zona Integritas, kata Masyhudi, bukan hanya di Kejaksaan Tinggi, tetapi juga di Kejaksaan-kejaksaan Negeri se-DI Yogyakarta.

Selaku pimpinan di lingkungan Kejaksaan di Provinsi DI Yogyakarta, Masyhudi mengaku selalu mengingatkan kepada jajaran Adhyaksa se-DI Yogyakarta akan pentingnya Zona Integritas WBK dan WBBM.

“Sejauh penilaian saya, pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di wilayah DI Yogyakarta sudah sangat bagus berlangsung, dengan indikator utamanya adalah pemanfaatan teknologi informasi atau IT untuk memudahkan institusi kejaksaan dalam melayani masyarakat dengan baik.

Dalam waktu dekat ini, Kejati DI Yogyakarta akan mencanangkan pembangunan Zona Integritas WBK dengan mengundang pihak Kemenpan-RB, BKN, dan pejabat Kejaksaan Agung.

Masyhudi sangat apresiatif dengan arahan Presiden bahwa kinerja aparat dan institusi Kejaksaan RI harus ikut serta mendorong terciptanya iklim investasi yang sejuk dan ramah sehingga para investor mau berinvestasinya di seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya investasi asing, masyarakat daerah bersangkutan akan sejahtera berkat terbukanya lapangan kerja.

“Tugasnya aparat penegak hukum adalah menjamin bahwa para investor atau para pengusaha itu nyaman dalam melakukan kegiatan berusahanya. Insan Adhyaksa sebagai aparat penegak hukum menjamin bahwa perizinan yang dibutuhkan oleh para investor ini juga akan terlayani dengan baik,” tutur Masyhudi kepada TRIASNews.

Tak berhenti di situ, Masyhudi menyebut pihaknya juga menjamin akan mendukung para stakeholder pembangunan di daerah dapat dengan nyaman  melaksanakan pekerjaannya dalam rangka penyerapan anggaran APBD.

“Kita akan jamin memberikan dukungan, pendampingan, dan pengayoman hukum sehingga proyek-proyek pembangunan apalagi proyek strategis nasional bisa dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, dan tepat sasaran. Kita siap mendampingi setiap ada permasaalah, diminta atau tidak diminta, kita siap ada di situ,” beber Masyhudi, sosok jaksa yang dikenal sebagai pencetus Reformasi Birokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan institusi Kejaksaan RI.

Sosok Masyhudi populer di lingkungan Adhyaksa setelah sukses menempatkan Biro Kepegawaian (Biropeg) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI sebagai satu-satunya unit yang mengelola SDM, yang mampu mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sebagaimana program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.

Jaksa Agung RI, lanjut Masyhudi, telah memberikan instruksi ke jajaran Adhyaksa di seluruh Indonesia agar melakukan upaya-upaya preventif/pencegahan, baik secara internal maupun pencegahan dalam konteks penegakan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Yogyakarta, Umbu L Woleka, SH, MH, mengkonfirmasi pernyataan Kajati DI Yogyakarta tentang upaya membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Adhyaksa se-DI Yogyakarta.

Jajaran Kejari Yogyakarta telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka membangun Zona Integritas menuju WBK. Menurut Umbu L Woleka , upaya itu semata-mata ditujukan untuk memberikan pelayanan maksimal dan memuaskan kepada masyarakat.

Menunjuk satu contoh, Umbu mengatakan, pihaknya telah membentuk Pos Pelayanan Hukum di Kejari Yogyakarta di mana semua lapisan masyarakat Yogyakarta dapat menanyakan masalah hukum.

Selain itu, Kejari Yogyakarta juga telah membentuk Pelayanan Satu Atap untuk melayani urusan Tilang, pengambilan barang bukti, atau kunjungan masyarakat ke tahanan.

“Dalam bidang pelayanan publik, kami punya komitmen bahwa semua urusan harus dilayani secara cepat, tepat,dan sepenuh hati termasuk untuk kaum difabel,” ujar Umbu kepada TRIASNews.

Kajari Yogyakarta, Umbu L Woleka, SH, MH

Terkait dengan fungsi pendampingan, Umbu menyebut, pihak Kejari Yogyakarta sampai saat ini terus memberikan pendampingan pada para pihak dengan melibatkan jaka-jaksa bidang Datun.

“Kami menerima permohonan pendamoingan dan permintaan pendapat hukum (legal opinion) sampai sekarang. Kami telah menjalin kerja sama antara lain dengan Dinas Pendapatan Daerah Yogyakarta, PDAM, Kantor Pajak Yogyakarta,” lanjut Umbu L Woleka.

Untuk bidang intelijen, masih kata Umbu, memang tugas pokoknya dalam pengawalan dan pengamanan pembangunan. Tugas pokok bidang intelijen melihat, mengamati, dan mengamankan pembangunan.

“Memang yang namanya TP4/TP4D itu sudah tidak ada namun tidak berarti tugas pokok kejaksaan mengawasi pelaksanaan pembangunan hilang,” cetus Kajari Yogyakarta. (Erman Tale Daulay/AF)*

banner 300x250

Related posts