Jampidsus Optimis Kejari Depok Sandang Predikat WBK 2020

  • Whatsapp
Jampidsus Adi Toegarisman bersama jajaran Kejari Kota Depok

TRIASNews – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Adi Toegarisman mengaku optimistis bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), mampu menyandang predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2020.

“Mereka sudah mencanangkan, komitmennya kuat, design programnya nyata, dan saya kasih masukan tadi beserta tim, dan itu sangat realistis dan saya yakin itu bisa dicapai oleh Kejari Depok,” kata Jampidsus kepada awak media, didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar, Ade Eddy Adhyaksa, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Yudi Triadi, di Kantor Kejari Kota Depok, Rabu (26/2/2020).

Read More

Adi juga yakin, jika inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing seksi di lingkungan Kejari Kota Depok dikembangkan, maka Kejari Kota Depok bakal menjadi role model Kejari di Jabar.

“Karena pemahaman yang lebih detail dan terstruktur adalah yang dari Depok ini tadi. Bisa saja Depok jadi role model untuk Jawa Barat. Harus didorong, inovasi apa yang dikembangkan oleh masing-masing seksi,” ujarnya.

Adi menjelaskan, ada 6 area perubahan yang menjadi penilaian menuju WBK yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Contohnya di manajemen perubahan, kita mengajak mereka berkomitmen mengubah pola pikir, perilaku, mindset kita, bagaimana kita bekerja sebagai penegah hukum. Intinya, bagaimana kita maksimal dalam mewujudkan 6 area perubahan itu di Satker masing-masing,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Jampidsus, se-Jabar ada tiga Satker yang sudah meraih WBK yaitu Kejati Jabar, Kejari Kota Bandung dan Kejari Kabupaten Cirebon. Sedangkan 23 Kejari lainnya sedang dalam proses menuju WBK.

“Banyak Kejaksaan Negeri di Jabar yang sudah mencanangkan mengikuti program pembangunan zona integritas. Ketika mereka sudah berkomitmen untuk membangun itu kita support, kita dukung, sekaligus kita berikan gambaran wawasan yang menyeluruh dan strategi mencapai pembangunan zona integritas,” beber Jampidsus.

Adi menyebutkan, pembangunan zona integritas dibutuhkan karena pertama, peran Kejaksaan tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum. Tetapi menjadi bagian dari pemerintahan.

“Kami sangat menyadari, kejaksaan itu sangat berperan di penyelengaraan pemerintahan. Artinya, Kejaksaan harus bersatu dengan pemerintah terkait pembangunan. Kami yang mengawal pembangunan itu, kami mengawasi dan sekaligus terlibat,” terangnya lagi.

Sebagai penegak hukum, harus ada target-target perkembangan kemajuan termasuk bagaimana proses penegakan hukum itu bermuara, seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

“Intinya, ketika mekanisme kinerja kita tingkatkan, kemudian harapannya respon atau penilaian dari masyarakat bisa diterima dengan baik,” imbuhnya.

Masih di lokasi yang sama, Kajari Kota Depok Yudi Triadi, mengatakan, salah satu inovasi zona integritas yang dilakukan Kejari Depok yaitu membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada layanan tilang.

Dengan adanya PTSP, kata Yudi, ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hendak nebus tilang berceceran di luar lingkungan Kejari Depok.

“Mulai dari pengambil nomor antrian hingga nebus tilang nanti, ada ruang tunggunya. Jadi masyarakat ngga tercecer di sana-sini. Sakit mata lihatnya,” ujar Yudi.

Kejari Depok juga tengah mengembangkan aplikasi pelayanan besuk tahanan berbasis teknologi informasi (TI). Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang bolak-balik ke Kejari Depok hanya untuk sekadar melihat jadwal besuk dan meminta tanda tangan dan seterusnya.

“Kan kasian warga yang tinggalnya jauh, mau besuk ke sini, terus minta tanda tangan ke sini. Udah berapa waktu dan biaya terbuang untuk itu aja. Jadi ngga efisien, makanya ini mau kita benahi biar lebih praktis,” ujar mantan Asintel Kejati Jambi ini.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan mengembangkan aplikasi perkara berbasis TI. Sehingga masyarakat dapat melihat informasi status perkara. (Erwin Daulay/AF)*

banner 300x250

Related posts