Jaga Desa, Jaga Indonesia

  • Whatsapp
JAM Intel Kejaksaan RI, Dr. Jan S. Maringka, SH, MH

Dengan mengedepankan aspek pencegahan (preventif), Kejaksaan RI menjalankan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam rangka terwujudnya pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa secara optimal.

JAM Intel Kejaksaan Ri, Dr. Jan S. Maringka, SH, MH

DARI perspektif Pemerataan Pembangunan, program Dana Desa yang telah digulirkan sejak tahun 2015 merupakan implementasi konkret dari amanah butir ke-3 dari Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.

Read More

Program Dana Desa yang digulirkan pemerintah Jokowi-JK ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat desa, pada gilirannya akan tercipta desa-desa yang mandiri. Kemandirian di perdesaan pada akhirnya menjadi basis kuat kemandirian Indonesia, sebagai sebuah negara bangsa.

Sebagai sebuah institusi penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan RI tak ingin sekadar menjadi pengamat. Korps Adhyaksa juga ingin memberikan kontribusinya dalam dinamika program Dana Desa, sesuai dengan tupoksinya sebagai agen pembangunan hukum di Indonesia.

Apa bentuk kontribusi institusi Adhyaksa dimaksud?

Dalam sebuah kesempatan berbincang dengan Majalah TRIAS, di ruang kerjanya, belum lama ini, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan RI, Dr. Jan Samuel Maringka, SH, MH, membeberkan banyak hal seputar kontribusi Kejaksaan RI dalam program Dana Desa, yang menjadi ikon Nawacita Butir ke-3.

Jan Maringka menuturkan, Kejaksaan RI telah menggagas dan meluncurkan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sebagai wujud kontribusi institusi Kejaksaan RI dalam rangka mendukung Nawacita butir ke-3 pemerintahan Jokowi-JK.

Kejaksaan RI telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT) RI guna mengakselerasikan program Jaga Desa.

Kerja sama itu diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) antara Jaksa Agung RI, Dr (HC) H.M. Prasetyo dan Menteri Desa dan PDTT RI, Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA pada tanggal 15 Maret 2018.

Melalui program unggulan Jaga Desa, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat ini menambahkan, Kejaksaan RI dan Kemendes PDTT membangun sinergi untuk mengawal pendistribusian, pemanfaatan, dan pengawasan Dana Desa sebagai salah satu program prioritas Pemerintah.

“Tujuan utama program Jaga Desa adalah menjadikan Kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa dalam berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga bisa dihindari kesan ketakutan bagi Kepala Desa dan jajaran perangkat desa dalam mengelola Dana Desa,” ungkap Jan Maringka.

Gagasan Jaga Desa ini, lanjut Maringka, merupakan salah satu kebijakan adaptif institusi kejaksaan merespons instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan di berbagai kesempatan agar korps Adhyaksa selaku institusi penegak hukum tidak memberi rasa takut terhadap aparat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, yang melaksanakan pembangunan.

“Program adaptif berspirit pencegahan yang sudah lebih dulu kita luncurkan adalah TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) dalam konteks pendampingan pada pembangunan infrastruktur,” ucap Maringka.

Tindak lanjut dari kerja sama tersebut dijabarkan di lapangan dalam bentuk Sosialisasi Bersama tentang Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa di sejumlah daerah di Indonesia, dengan melibatkan jajaran Kejaksaan RI di 13 wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) antara lain di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (13 Februari 2019), Medan, Sumatera Utara (5 Maret 2019), Denpasar, Bali (28 Maret 2019), Makassar, Sulawesi Selatan (8 April 2019), dan Balikpapan, Kalimantan Timur (9 Oktober 2019).

Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan persamaan pemahaman dan persepsi di antara jajaran Kejaksaan di daerah dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa di wilayahnya masing-masing.

Dengan program Jaga Desa, lanjut Maringka, diharapkan ada kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum (kejaksaan) dan perangkat dan masyarakat desa penerima Dana Desa terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa untuk kemajuan desa.

Desa adalah wujud pemerintahan yang paling demokratis yang ada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Potret desa yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia mesti dipertahankan.

Menyoal beberapa temuan kasus penyimpangan Dana Desa, Jamintel Kejagung RI menjelaskan bahwa bisa saja hal itu terjadi akibat kekurangtahuan kepala/perangkat desa mengenai tata kelola Dana Desa yang baik dan benar.

“Jadi tidak ada unsur kesengajaan dari para kepala/perangkat desa terkait temuan maladministrasi keuangan desa bersumber Dana Desa itu. Tapi karena faktor terbatasnya pemahaman para kepala desa/perangkat desa tentang pengelolaan keuangan negara,” ujar Maringka.

Sulit dibayangkan, dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda, para kepala desa harus bertanggung jawab dengan sistem keuangan negara. Untuk melakukan ini memerlukan keahlian sendiri.

Di sinilah peran kejaksaan memberikan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman hukum kepada perangkat desa penerima Dana Desa tentang tata kelola keuangan yang benar.

Pendampingan intensif yang diberikan korps Ahyaksa kepada para kepala desa memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuh-kembangan ekonomi desa bersangkutan.

Sebagai ilustrasi, sejak digulirkan program Dana Desa dan didukung program Jaga Desa dari Kejaksaan RI, arus urbanisasi warga desa ke perkotaan berkurang pesat. Sebab, alokasi anggara Dana Desa diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan desa dengan sistem swakelola, yang melibatkan serta memanfaatkan potensi yang ada di desa bersangkutan, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya sebagai tenaga kerjanya. Sehingga, peredaran uang hanya terjadi di desa bersangkutan.

“Peran Adhyaksa di sini ingin memberikan kontribusi nyata bahwa penegak hukum tidak lagi di belakang tetapi justru di depan bersama-sama masyarakat dan perangkat desa, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya,” pungkas Maringka. (Erman Tale Daulay/AF)*

banner 300x250

Related posts