Ir. H. A. Noor Zaelan: Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat Takalar

  • Whatsapp
Andi Noor Zaelan
DPRD Kabupaten Takalar mengubah konsep penganggaran kegiatan pembangunan daerah, dari sebelumnya prinsip Money Follows the Function menjadi prinsip Money Follows Programs, dalam menjalankan fungsi penganggaran. Tujuannya agar alokasi anggaran mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Takalar.

TRIASNews –  Sebagai anggota wakil rakyat yang bertugas di DPRD Kabupaten Takalar, Andi Noor Zaelan mengaku berbangga hati karena dengan kapasitasnya tersebut ia dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Takalar. Apa itu?

“Dengan wewenang dan fungsi budgeting yang dimiliki, kami di DPRD Takalar selalu mengawal agar penggunaan anggaran daerah seefektif mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Takalar. Kami selalu mendorong agar penganggaran itu sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh perundang-undangan,” kata Andi Noor Zaelan, angota Fraksi Takalar Hebat DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kepada TRIASNews.

Read More

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Takalar ini menambahkan, selama ini, sistem penganggaran yang dijalankan oleh DPRD Takalar masih menganut prinsip Money Follows the Function.

Andi Noor Zaelan

Prinsip ini menunjuk pada fenomana di mana Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemkab diberikan anggaran, tanpa lebih dahulu mengetahui apa program-program unggulan yang setiap OPD persiapkan.

“Prinsip Money Follows the Function ini menimbulkan persoalan karena kebanyakan OPD itu menghabiskan anggaran tanpa jelas manfaatnya,” ucap Noor Zaelan.

Prinsip Money Follows the Function secara sederhana menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran harus didasarkan pada fungsi masing-masing unit/satuan kerja yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan begitu, lanjut Noor Zaelan, syarat awal yang harus dipenuhi dalam penerapan prinsip penganggaran ini adalah “the right man in the right place” agar prinsip ini semakin tepat sasaran.

Prinsip Money Follows the Function ini ditetapkan dengan harapan akan mengoptimalkan kinerja dari setiap instansi pemerintah dengan anggapan, jika setiap orang telah ditempatkan di posisi yang tepat/sesuai dengannya, tentu kinerja yang dihasilkan akan lebih baik.

Orang yang ahli dalam bidangnya akan bekerja lebih profesional dan lebih mudah diarahkan karena sudah mengerti tugas dan fungsinya sendiri. Inti prinsip dari Money Follows the Function dapat dikatakan sebagai konsep yang sasaran utamanya adalah prestasi kerja/kinerja dari setiap unit/satuan kerja.

Suatu proyek pekerjaan akan lebih optimal jika dilakukan tidak hanya oleh satu unit/satuan kerja, melainkan dikerjakan secara bersama dengan adanya pembagian bidang pekerjaan menurut keahlian masing-masing.

Terapkan Prinsip Money Follows Programs
Sekarang ini, lanjut Noor Zaelan, DPRD Takalar melakukan perubahan mendasar dalam menjalankan fungsi penganggaran. Kini, prinsip dan pendekatan Money Follows Programs yang diterapkan DPRD Takalar dalam melaksanakan fungsi penganggaran (budgeting).

Noor Zaelan mengemukakan, prinsip Money Follows Programs adalah pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas setiap OPD di Pemkab Takalar, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Takalar.

“Ini perubahan mendasar yang kami coba lakukan sehingga komitmen yang kami bangun dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), untuk tahun 2020 proses perencanaan anggaran untuk 2021 itu betul-betul melalui tahapan dan mekanisme yang sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Noor Zaelan.

Untuk itu, setiap OPD di Pemkab Takalar harus menyampaikan program-program unggulan terkait dengan pencapaian tujuan Pemkab Takalar sebagaiaman tertuang dalam visi dan misi bupati/wakil bupati Takalar.

Menurut Noor Zaelan, model dan pendekatan penganggaran Money Follows Programs yang diberlakukan oleh DPRD Kabupaten Takalar ini bernilai positif lantaran ada ruang bagi seluruh OPD untuk melakukan inovasi pada program-program unggulannya.

Noor Zaelan mengaku, sebenarnya di Takalar banyak OPD punya inovasi dan kreativitas pada program-program unggulannya, Namun, tidak ada ruang untuk menyalurkan itu karena keterbatasan anggaran.

“Di sisi lain, ada OPD yang tidak punya program tapi anggarannya begitu besar karena mereka diberi anggaran sesuai keinginan dan jatah-jatah yang diberikan PAPD,” ungkap Noor Zaelan.

Berangkat dari kenyataan itulah, Noor Zaelan menggarisbawahi, untuk pengalokasian anggaran 2021 disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Konsekuensinya, nanti setiap OPD di Pemkab Takalar harus menyampaikan program-program unggulannya masing-masing.

Berdasarkan daftar program yang diajukan OPD-OPD tersebut, DPRD bersama-sama dengan PAPD untuk menyurus prioritas. Dari situlah nanti kemudian masing-masing OPD yang punya banyak program yang sangat prioritas bisa menerima anggaran yang sangat besar juga.

Fungsi Pengawasan DPRD, kata Noor Zaelan, tetap berlangsung. Selama ini, fungsi pengawasan dilakukan setiap triwulan sebelum OPD menyampaikan registrasi pada setiap anggaran.

Fungsi pengawasan juga dilakukan dengan meminta setiap OPD menyampaikan realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja per triwulan.

Di samping itu, DPRD juga menyerap kebutuhan masyarakat Takalar dengan turun langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan OPD terkait. DPRD intensif mengadakan rapat kerja dengan setiap OPD bersama komisi-komisi terkait.

Soal Distribusi Pupuk
Andi Noor Zaelan juga mengomentari distribusi pupuk yang banyak dipersoalkan oleh petani doi Takalar. Menurutnya, persoalannya bukan pada pupuk, stok pupuk di Takalar relatif sangat besar jumlahnya.

Ir. H. A. Noor Zaelan sedang mendata pupuk bersubsidi bagi petani Takalar

Hanya, yang jadi persoalannya, pendataan terkait dengan rencana defenitif kebutuhan kelompok yang biasa disebut RDKK tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Karena ketika petugas penyuluh lapangan (PPL) tidak menjalankan tugasnya, sesuai dengan apa yang diatur oleh Kementan bahwa sistem kerjanya itu adalah latihan, kunjungan dan supervisi.

Sementara di lain pihak, masih banyak PPL di lapangan yang belum paham tentang tugas pokoknya sehingga untuk tahun anggaran 2021, DPRD Takalar memutuskan untuk mengalokasikan anggaran bagi program peningkatan kompetensi para PPL, melalui sejumlah kegiatan pelatihan.

Stok pupuk cukup memadai. Namun, permasalahannya, kata Noor Zaenal lagi, petani penerima pupuk subsidi itu ternyata tidak terkategori sebagai petani yang berhak. Akibatnya, untuk mendapatkan pupuk, para petani tersebut terpaksa membeli pupuk yang nonsubsidi.

Mereka mengganggap berhak mendapatkan pupuk nonsubsidi tapi ternyata berdasarkan daftar RDKK, mereka belum terdaftar.

Sebagai ujung tombak, PPL diharapkan betul-betul mampu membina petani dan kelompok tani. Fakta di lapangan, banyak petani yang justru tidak mengetahui nama kelompok taninya dan ketua kelompok taninya. Akibatnya tidak terjalin komunikasi di antara petani.

“Kami berharap, produktivitas pertanian di Takalar ini betul-betul bisa dipacu agar bisa meningkatkan derajat hidup para petani. Kami juga berusaha menciptakan lapangan kerja baru di Takalar,” pungkas Andi Noor Zaelan. (Erman Tale Daulay/TP)

banner 300x250

Related posts