Infrastruktur Depok Butuh Perhatian Pusat

  • Whatsapp
Jalan Dewi Sartika Depok, Jawa Barat

Sebagai daerah penyangga Ibukota, Kota Depok tak lepas dari kemacetan lalu lintas. Proyek tol pun melintasi kota ini. Ketersediaan jalan yang memadai menjadi keharusan. Dukungan pemerintah pusat pun sangat diharapkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Dadan Rustandi, berharap Pemerintah Pusat dapat membantu penyelesaian kondisi jalan di Kota Depok.

Read More

Masalahnya, kata Dadan, sekarang jalan tol sudah masuk ke dalam Kota Depok. Sementara infrastrukturnya belum siap. Sementara, akses keluar masuk jalan tol itu betul-betul harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kemacetan di Kota Depok.

Kepala Dinas PUPR Depok, Dadan Rustandi (kanan)

Sebagai salah satu solusi, pihak PUPR Depok berencana menambah panjang jalan dengan memfokuskan pada jalur Juanda–Cinere. Namun ada kendala teknis. Anggaran untuk pembebasan lahan yang dimiliki Pemko Depok untuk pembebasan lahan tersebut sangat terbatas. Sebab, sebagain besar anggarn sudah tersedot untuk kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya.

Ia menunjuk satu contoh. Untuk pembebasan lahan sepanjang 5.000 meter di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, terkait proyek pembangunan underpass atau jalan bawah tanah Pemko Depok, melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Depok, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar.

Underpass

Keberadaan underpass itu, lanjutnya, sangat urgen untuk mengurai kepadatan lalu lintas di persimpangan Jalan Dewi Sartika yang dilintasi KRL (Kereta Api Listrik) dari Bogor-Jakarta

“Kita sudah membuat sebuah perencanaan detail, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Kita juga sudah siapkan dana Rp150 miliar,” terang Dadan.

Dadan menambahkan, tim penaksir (appraisal) independen bakal turun ke lapangan untuk mengkaji harga lahan dalam tahap pengadaan tanah. Ia menargetkan pembebasan lahan tidak berlangsung lama dan sudah rampung pada akhir 2019 sehingga kontruksi fisik proyek underpass itu bisa dibangun pada 2020.

“Keuntungan proyek pembangunan underpass nantinya setidaknya bisa membantu mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Margonda,” cetus Dadan.

Dikatakannya, kemacetan parah di Depok akibat tidak sebandingnya jumlah  kendaraan dengan lebar jalan-jalan yang ada. Pihak Dinas PUPR Kota Depok harus mencari berbagai terobosan baru misalnya dengan melebarkan jalan ½ meter atau 1 meter, termasuk pelebaran jembatan. Pada 2019, Dinas PUPR Depok telah melakukan pelebaran pada sebanyak 22 jembatan. Berbarengan dengan itu, saluran-saluran di pinggir jalan akan ditutup seperti yang dilakukan Pemko Surabaya.

Fokus perhatian Dinas PUPR Depok juga untuk kegiatan pembenahan masalah banjir. Sejak dulu, Depok dikenal sebagai daerah irigasi ditandai oleh keberadaan banyak setu di Depok.

Faktanya, kata Dadan, yang ada saat ini saluran-saluran irigasi di Depok sebagian besar sudah difungsikan sebagai saluran pembuangan sampah rumah tangga. Kondisi makin diperparah oleh pola masyarakat Depok yang masih membuang sampah sembarangan. Akibatnya, banjir kerap melanda Kota Depok.

“Untuk mengatasi banjir itu bukan hanya kami Dinas PUPR yang berjibaku, dengan memperpanjang/melebarkan saluran, dan memperbaiki infrastruktur saluran air setu tapi peran serta masyarakat Depok sangat dibutuhkan, dengan tidak membuang sampah sembarangan,” ujar Dadan Rustandi.

Menurut Dadan, banyak permintaan dari masyarakat Depok agar ada perubahan tata ruang di Kota Depok. Pihak PUPR Depok tengah mengajukan revisi soal tata ruang kota. (AF)*

banner 300x250

Related posts