IDI Peringatkan Dokter Pendukung Rokok Elektrik

  • Whatsapp

Triasnews — Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M Faqih, memperingatkan, dokter-dokter yang menyebut rokok elektrik aman dikonsumsi telah melanggar kode etik kedokteran.

“Dokter yang bilang kalau rokok elektrik aman maka dia telah melanggar kode etik kedokteran. Kami akan panggil dokter tersebut untuk memperingatkan,” kata Daeng di Jakarta, Kamis (21 November 2019).

Read More

Jika masih tetap memberikan pernyataan bahwa rokok elektrik aman, maka IDI akan menyerahkan dokter tersebut ke MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran).

Mengutip data Riskesdas 2018, Daeng menyebutkan, prevalensi pengguna rokok elektrik naik hampir 10 kali lipat, dari 1,2% pada 2016 (Sirkesnas, 2016) menjadi 10,9% pada 2018. Agresivitas perusahaan rokok elektrik yang menyasar generasi muda di Indonesia menjadi faktor peningkatan prevalensi, ditambah lagi tidak adanya regulasi yang mengatur rokok elektronik.

Daeng menambahkan, rokok elektrik bukan alternatif solusi bagi perokok. Konsumsi rokok elektrik harus dikendalikan.

Kehadiran rokok elektrik semakin meluas. Padahal rokok elektrik mengandung karsinogen, zat racun dan bahan yang bisa menimbulkan kecanduan.

Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dr Agus Dwi Susanto, mengatakan, untuk jangka panjang, bahaya rokok elektrik lebih rendah daripada rokok konvensional. Namun, untuk jangka pendek, dampak bahaya rokok elektrik lebih tinggi dibandingkan rokok konvensional.

Agus menekankan, rokok elektrik memiliki beberapa persamaan dengan rokok konvensional. Pertama, sama-sama mengandung nikotin. Kedua, sama-sama mengandung karsinogen. Ketiga, sama-sama mengandung partikel halus yang bersifat iritatif, toksik dan merangsang peradangan.

Risiko mengonsumsi rokok elektrik, muncul adiksi/ketagihan karena ada nikotin. Risiko lain memicu penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, asma, kanker dan penyakit paru obstruktif kronik.

Usulan BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan agar rokok elektrik dilarang pemerintah. Pasalnya, rokok elektrik dan vape yang belakangan ini banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia itu berbahan baku yang mengandung senyawa kimia yang berbahaya.

Menurut Kepala BPOM, Penny Lukito, usulan tersebut akan masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

“Ya harus ada payung hukum. Kalau belum ada BPOM tidak bisa mengawasi dan melarang. Payung hukumnya bisa revisi PP 109,” kata Penny, di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Penny mengungkapkan, ada beberapa fakta ilmiah yang sudah ditemukan BPOM sekaligus menjadi dasar usulan pelarangan electronic nicotine delivery system (ENDS) di Indonesia. BPOM telah menemukan, bahan baku vape mengandung senyawa kimia yang berbahaya.

“Fakta ilmiah BPOM menemukan bahwa rokok elektronik mengandung senyawa kimia berbahaya bagi kesehatan, di antaranya: nikotin, propilenglikol, Perisa (Flavoring), logam, karbonil, serta tobacco specific nitrosamines (TSNAs), dan diethylene glycol (DEG),” jelasnya.

Menurut Penny, klaim dari sisi kesehatan yang menyatakan rokok elektrik aman dan menjadi metode terapi berhenti merokok, merupakan studi yang subjektif.

“WHO (badan kesehatan dunia) menyatakan tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan rokok elektronik dapat digunakan sebagai terapi berhenti merokok,” tandas Penny. (AF)*

banner 300x250

Related posts