Hadi Purnomo: Pusat Data Pajak Tingkatkan Penerimaan Negara

  • Whatsapp
Mantan Ketua BPK dan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo
Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, mantan Ketua BPK dan Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, Hadi Poernomo, mendorong pemerintah agar memaksimalkan sistem big data (Pusat Data) pajak.

TRIASNews – Mantan Ketua BPK dan Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, Hadi Poernomo, mendorong pemerintah agar memaksimalkan sistem big data (Pusat Data) pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Menurutnya, data dan informasi merupakan instrumen kunci dalam sistem self assessment.

Target penerimaan pajak dinilai masih berpeluang untuk tetap dicapai, meski otoritas fiskal berencana memangkas tarif PPh Badan secara bertahap melalui RUU Omnibus Law Perpajakan.

Read More

Hadi Poernomo mengatakan, penurunan tarif PPh Badan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan tidak perlu dikhawatirkan bakal membuat tren shortfall—selisih antara realisasi dan target penerimaan pajak—berlanjut.

“Jangan takut dengan tarif turun dan fasilitas lainnya. Ditjen Pajak masih bisa mencapai target meski pada saat bersamaan ada banyak insentif,” ungkap Hadi Purnomo dalam Kongres I Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (15/02/2020).

Hadi meyakini, Ditjen Pajak mampu berkerja optimal dengan memaksimalkan penggunaan data yang saat ini sedang gencar dikumpulkan Ditjen Pajak.

Menurutnya, otoritas kini mempunyai ruang untuk mengatur strategi karena pemangkasan tarif dilakukan secara bertahap.

Pusat Data, lanjut Hadi Purnomo, merupakan senjata Ditjen Pajak paling ampuh dalam mengamankan agenda target penerimaan. Oleh karena itu, ia berharap Ditjen Pajak dapat mengolah Pusat Data (Big Data) secara maksimal dalam menguji kepatuhan wajib pajak.

Apalagi, kata Hadi, sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah self assesment, di mana pemerintah memberikan kuasa dan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Dengan big data, semua akan terbuka, dan ini diperlukan dalam sistem kita yang self assesment. Tanpa big data dan dukungan semua pihak akan berat bagi Ditjen Pajak dalam bekerja,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Ketua BPK ini.

Hadi juga menggarisbawahi, konsultan pajak memiliki peran penting dalam menerjemahkan proses bisnis berbasis big data tersebut kepada wajib pajak, termasuk memberikan edukasi. Peran para konsultan pajak sangat penting untuk membantu Ditjen Pajak meningkatkan penerimaan.

“Konsultan pajak bisa memberikan edukasi kepada kliennya bagaimana melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas,” tandas Hadi Purnomo. (Erman Tale Daulay/AF)*

banner 300x250

Related posts