Gubernur Anies Siapkan Sistem e-Budgeting Anyar

  • Whatsapp
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Sistem e-budgeting anyar milik Pemprov DKI Jakarta ini nanti mampu menaklukkan semua, termasuk anggaran yang lucu-lucu.

Triasnews — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut pihaknya tengah menyiapkan sistem e-budgeting baru yang lebih pintar daripada sistem e-budgeting yang saat ini digunakan, peninggalan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Read More

Mengapa sistem peninggalan lama yang saat ini digunakan Pemprov DKI harus diganti karena, menurut Anies, memiliki kelemahan antara lain tidak bisa menyaring penyimpangan anggaran. Pernyataan Anies itu terkait polemik mata anggaran pada RAPBD DKI Jakarta 2020.

Sistem e-budgeting teranyar itu nanti, terang Anies, bakal mampu mengecek detail anggaran sampai komponen yang tidak perlu dicek secara manual oleh manusia.

Sistem yang bakal diberlakukan pada Januari 2020 itu diharapkan dapat membuktikan pembuatan anggaran di DKI Jakarta memiliki proses yang transparan.

“Di dalam semua organisasi. Selalu ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua itu,” kata Anies.

Sistem yang sudah ditingkatkan (upgrade) itu, menurut Anies, akan berbeda dari sistem saat ini digunakan dalam perancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019 yang memiliki banyak celah penyelewengan.

“Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, atau ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas begitu,” kata Anies di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (3/11/2019).

E-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran elektronik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013. Sistem ini digalakkan pada era Ahok.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada Kabinet Kerja itu menegaskan, sistem e-budgeting baru nantinya akan lebih transparan.

“Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua. Sehingga harus rajin, harus jujur. Kalau sistem itu hanya berfungsi jika penggunanya jujur, nah, jika penggunanya rajin, maka akan kecolongan terus,” ujarnya.

Seperti diketahui, khalayak dihebohkan dengan serangkaian anggaran janggal dalam APBD DKI Jakarta 2020. Beberapa di antaranya adalah anggaran pengadaan lem aibon senilai total Rp 82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp 123 miliar.

Anies sangat menyayangkan kelemahan sistem e-budgeting milik Pemprov DKI Jakarta dibuat ramai. Seharusnya, kata Anies, kelemahan tersebut cukup dikoreksi.

“Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan (diviralkan). Insya Allah nanti segera beres,” kata Anies, dikutip Antara, Minggu (3/11/2019). (AF)*


banner 300x250

Related posts