Geliat Kejati Aceh Menuju ZI WBK & ZI WBBM

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Irdam, SH, MH

Dalam rangka menguatkan internal untuk meraih Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh telah membuat komitmen bersama. 

TRIASnews —  Komitmen bersama menjadikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh sebagai  Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)tersebut ditandai oleh pembubuhan tanda tangandi piagam oleh seluruh insan Adhyaksa darijajaran Kejati Aceh, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan cabang Kejari se-Provinsi Aceh secara serempakpada Kamis (20 Desember 2018) silam.

Read More

“Dari atas sudah membuat komitmen, makanya kita yang dibawah juga harus ikut komitmen dengan melakukan tanda tangan di piagam sebagai wujud  komitmen kita menjadikan lingkungan kerja kita sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,” ungkap Kepala Kejati (Kajati) Aceh, Irdam, SH, MH, sebagaimana dituturkan kepada TRIASnews, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Irdam SH, MH

Menindaklanjuti komitmen bersama yang sudah dicanangkan tersebut, selaku Kajati Aceh, Irdam juga melakukan pembenahan kedalam, antara lain meningkatakan aspek kesejahteraan pegawai yakni melalui pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kejati Aceh.

“Perumahan itu kita bangun untuk persiapan ke depan jangan sampai pegawai di lingkungan kerja Kejati Aceh memikirkan kontrak rumah. Sehingga, mereka bisa lebih fokus pada pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara,” ujar Irdam membeberkan alasan.

Seiringan dengan kebijakan itu, mantan Wakajati Sumtera Barat ini mengadakan pengawasan melekat dengan tujuan agar para insan Adhyaksa di Kejati Aceh terhindar dari berbagai perbuatan tercela, seperti terlibat narkoba atau perilaku-perilaku tercela lainnya. Hampir dalam setiap kesempatan apel pagi, Irdam selalu mengingatkan bawahannya agar jangan sampaimelakukan perilaku tercela.

Pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi jaksa juga menjadi perhatian Irdam sebagai pimpinan.Jaksa-jaksa yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan personalnya disekolahkan atau diikutkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat).

“Pendidikan dan diklat yang mereka ikuti itu akanmenjadi  modal pengembangan karier mereka kelak kedepan,” tukas Irdam, yang resmi menjabat Kajati Aceh pada Oktober 2018.

Asintel Kejati Aceh Muklis, SH dan Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, SH, MH, mengikuti lomba di ajang peringatan HBA

Selainperumahan, lanjut Irdam, juga ada koperasi simpan pinjam (KSP) mengingat tidak semua pegawai punya kemampuan yang sama secara finansial.

“Saya sendiri pernah alami, dalam satu masa itu,saya pernah tidak punya uang sama sekali.Berkat adanya Koperasi ini terbantulah hidup saya. Koperasi dibentuk memang untuk membantu ketidakmampuan finansial seorang pegawai,” ucap Irdam mengisahkan pengalaman hidupnya yang terbantukan oleh adanya KSP.

Program Andalan

Kajati Aceh menyebut, ada dua bidang yang tupoksinya bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni bidang intelijen dan bidang datun (perdata dan tata usaha negara).

“Tupoksi dua bidang itu memang lebih banyak pada pelayanan publik. Contohnya melalui program Jaksa Menyapa, kita hampir setiap bulan sekali berinteraksi dengan masyarakat luas melalui siaran langsung interaktif  di stasiun RRI. Dalam siaran itu, kita menampung dan mendengarkan persoalan hukum yang dialami masyarakat, dan memberikan konsultasi berupa saran/nasihat hukum.Selain itu, kita juga mengulas isu-isu hukum yang aktual dan mendapat perhatian masyarakat luas,” jelas Irdam.

Kejati Aceh juga menggalakkan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Sejauh ini, Kejati Aceh telah melaksanakan 26 kegiatan JMS di 23 kabupaten/kota  se-Provinsi Aceh secara serentak.

Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, SH, MH, di kegiatan Jaksa Masuk Sekolah kerja sama Kejati Aceh dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Melalui program JMS tersebut, jaksa-jaksa turun ke sekolah-sekolah dalam rangka memberikan penyuluhan dan penerangan hukum antara lain tinjauan hukum tentang penyalahgunaan narkotika, UU ITE, sistem peradilan anak, antiradikalisme, tindak pidana korupsi, dan lain-lain.

“Jadi tujuan kita dengan program Jaksa masuk Sekolah ini untuk memberikan penerangan kepada generasi muda sebagai bekal pengetahuan mereka menghadapi tantangan yang di kehidupan mereka sehari-hari,” terang Irdam.

Masih berhubungan dengan pemahaman dan penyadaran hukum kepada kalangan pelajar di Aceh, Kejati Aceh juga mengadakan lomba pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum antar sekolah.

“Yang terpilih sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum kita bawa ke Rakernas supaya minimal anak-anak itu mengerti sedikit tentang hukum,” kata Irdam.

Institusi Korps Adhyaksa di bawah koordinasi Kajati Aceh juga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Aceh, berupa pengawalan dan pengamanan (Walpam).

“Sejauh ini, kita telah memberikan pengawalan dan pengamanan pada hamper sebanyak 216 kegiatan proyek pembangunan yang memakai anggaran negara senilai totalRp 6,8 triliun,” kata Irdam.

Peran JPN Datun

Berperan sebagai jaksa pengacara negara (JPN), satuan kerja bidang Datun juga berkontribusi aktif dalam memberikan pendampingan hukum ke pemerintah daerah kabupaten/kota se-Acehatau badan usaha milik daerah (BUMD), yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan.

“Peran Satker bidang Datun ini sangat strategis ke depan selaku Jaksa Pengacara Negara, mengingat realitas perkembangan dunia usaha dan bisnis dewasa ini seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif dan nyaman bagi para pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri,” ungkap Irdam.

Ada kalanya terdapat ketidakharmonisan antara pengusaha atau investor dengan pemerintah, terkait kebijakan ataupun langkah-langkah pemerintah yang dinilai berpotensi menyebabkan kerugian bagi suatu lingkup usaha.

Bahkan, dalam situasi yang lebih jauh, acap kali ketidakharmonisan tersebut kian berkembang dan harus diselesaikan melalui jalur hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (out of court settlement) seperti forum arbitrase dan mediasi.

“Dalam situasi demikian, peran Jaksa Pengacara Negara menjadi sangat penting.Sebab, JPN tidak hanya dituntut untuk menjamin kebenaran dari kebijakan ataupun langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, tetapi juga sekaligus untuk menjamin terjaganya kepastian hukum dalam praktik bisnis,” pungas Irdam.

Reformasi Birokrasi di Kejati Aceh

Menyambung pernyataan Kajati Aceh, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Aceh, Muhammad Yusuf, SH, MH, mengatakan, satuan kerja (Satker) di lingkungan kerja Kejati Aceh telah melakukan sejumlah langkah penyesuaian pada amanat Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Wakil Kepala Kejaksaan Tingi Aceh, Muhammad Yusuf, SH, MH, menyerahkan bantuan kepada warga

Kata Yusuf, refomasi birokrasi di lingkungan Kejati Aceh ini berlandaskan pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Yusuf yang efektif menjabat Kajati Aceh pada 23 Januari 2019, menambahkan, ada 6 (enam) indikator/parameter pelaksanaan Reformasi Birokrasi sekaligus menjadi tolok ukur satu institusi telah menerapkan ZI menuju WBK dan WBBM.

Keenamnya adalah (1) Manajemen Perubahan, (2) Penataan Tata Laksana, (3) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, (5) Penguatan Pengawasan, dan (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Manajemen Perubahan yang telah diberlakukan di lingkungan Kejati Aceh berupa Pembentukan Tim Kerja ZI WBK dan WWBM serta Pencanangan ZI WBK dan WWBM dan Komitmen Bersama dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Bagaimanapun, niat untuk berubah itu ditanamkan ke dalam diri kita terlebih dahulu. Apalagi sekarang dengan ada konsep Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Menpan-RB, terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang disebut dengan Zona Integritas,” ungkap Muhammad Yusuf.

Untuk Penataan Tata Laksana, kinerja semua Satker di masing-masing bidang di lingkungan Kejati Aceh diukur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing bidang.

Penataan Sistem Manajemen SDM di Kejati Aceh menyangkut keseimbangan antara jumlah perkara yang ditangani dan kuantitas SDM. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Pengawasan di Kejati Aceh ditandai oleh kemudahan masyarakat mendapatkan akses informasi seputar perkara yang sedang ditangani jaksa.

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kejati Aceh ditandai oleh sistem Buku Tamu, untuk melakukan pendataan eletronik terhadap tamu yang berkunjung ke Kejati Aceh.

“Pengunjung mengisi formulir yang telah disediakan dan menyampaikan tujuan kedatangannya. Masyarakat pun kini lewat elektronik bisa mengetahui proses perkara,” pungkas Yusuf. (ETD/AF)*

banner 300x250

Related posts