Geliat Insan Adhyaksa dalam Pembangunan Batam

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Dedie Tri Haryadi, SH, MH

Di bawah komando Dedie Tri Haryadi, Kejaksaan Negeri Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sukses melaksanakan tugas TP4D dalam mengawal pembangunan daerah di Kota Industri itu. Keberhasilan spektakuler tim intelijen Kejari Batam menangkap dua buronan kasus besar yang menyita perhatian publik.

Triasnews — Ibarat mesin, Dedie Tri Haryadi, SH, MH, adalah tombol utama penggerak mesin Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam dalam menegakkan hukum dan melayani warga. 

Read More

Dedie relatif baru satu tahun menjabat Kajari Batam. Sebelumnya, ia adalah Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Namun, dalam setahun menjalankan tugas, mantan Kajari Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), itu telah sukses memimpin tim TP4D Kejari Batam dalam mengawal dan mengamankan pembangunan daerah di Kota Industri tersebut.  

“Saya dilantik sebagai Kajari Batam pada tanggal 10 Oktober 2018. Alhamdulillah, untuk kegiatan TP4D, Kejari Batam telah mendapatkan kepercayaan dari banyak OPD Pemko Batam untuk mendampingi berbagai kegiatan pembangunan yang mereka laksanakan,” kata Dedie, yang secara berturut-turut (tahun 2008 dan 2009) dinobatkan sebagai Jaksa Terbaik Rangking Kedua se-Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Kajari Batam, Dedie Tri Haryadi, SH, MH

Jaksa kelahiran Tangerang, Banten, tahun 1969, itu menyebutkan TP4D Kejari Batam hanya memprioritaskan pendampingan pada kegiatan pembangunan daerah yang bernilai strategis saja.

Suami dari seorang istri bernama Safty Andriana, yang juga berprofesi sebagai jaksa dan kini menjabat Jaksa Fungsional Bidang Daskrimti Kejaksaan Agung RI, itu menerangkan, pada  2018, TP4D Kejari Batam mendampingi proses pembangunan masjid megah dan ikon baru di Kota Batam, yakni Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batam. Masjid ini baru saja diresmikan pada September 2019 lalu.

Tak berhenti di situ saja. Atas kinerja pendampingan yang profesional pada proyek pembangunan Asrama Haji Batam, TP4D Kejari Batam menerima penghargaan dari Kementerian Agama RI.

“Berbagai penghargaaan itu tak lepas dari komitmen dan integritas insan-insan Adhyaksa yang tergabung dalam TP4D Kejari Batam untuk mengawal dan mengamankan pekerjaan pembangunan yang didampingi agar benar-benar dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” cetus mantan Kajari Sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu.

Anggota Satuan tugas Khusus Tindak Pidana Korupsi (Satgasus Tipikor) Divisi Penuntutan Kejaksaa Agung RI (2010) ini, TP4D Kejari Batam memberikan pendampingan sejak dari tahap awal perencanaan pekerjaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi (Monev). Setiap bulan, TP4D melakukan Monev baik utk hal-hal administratif maupun Monev pekerjaan di lapangan (on the spot), dengan melibatkan para ahli di bidangnya.

“Pelibatan para ahli ini dalam rangka menilai sejauh mana kecocokan dan kesesuaian data antara perencanaan administrasi dan fakta pekerjaan di lapangan. karena pada prinsipnya, kami menginginkan pekerjaan itu diselesaikan secara tepat waktu, tepat waktu, dan tepat anggaran,” imbuhnya.

Tidak semua permohonan pendampingan dipenuhi. Sebab, TP4D lebih memprioritaskan pendampingan (pengawalan dan pengamanan) pada pekerjaan proyek-proyek pembangunan yang terkategori strategis.

Untuk proyek-proyek berskala non strategis, Kejari Batam siap berikan asistensi berupa opini dan saran hukum manakala pihak pemohon meminta solusi terkait kendala-kendala di dalam melaksanakan pekerjaannya.

Jajaran TP4D Kejari Batam juga melakukan Walpam (Pengawalan dan Pengamanan) pekerjaan-pekerjaan di Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang dulu populer dengan Otoritas Batam.

Prestasi  dalam Intimidasi

Pada 2013-2014, Dedie Tri Hariyadi diberi tanggung jawab memimpin Kejari Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun minoritas dari sejumlah aspek kehidupan (etnis dan agama) di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste tersebut, sebagai insan Adhyaksa Dedie tetap mampu memberikan hasil terbaik dan manfaat diri bagi masyarakat kabupaten kepulauan yang beribukota di Kota Kefamenanu itu.

Pengalaman sebagai Kajari Kefamenanu itu sangat berkesan bagi seorang Dedie. Ia bahkan diangkat sebagai Warga Kehormatan oleh warga Kefamenanu.

Ia mengaku kerap miris hati menyaksikan kondisi kehidupan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Mengapa?

“Saat saat menyaksikan kondisi kehidupan warga di sana, hati saya menjadi miris sekali. Betapa tidak. Anggaran yang dialokasikan untuk di NTT kan besar tapi justru yang paling besar mendapatkan adalah brokernya. Karakter masyarakat di sana sangat suportif untuk yang namanya pembangunan,” ungkap Dedie.

Bagi Dedie, profesi sebagai jaksa selalu diliputi risiko. Termasuk ancaman dalam melaksanakan tugas dari pihak-pihak yang merasa terusik. Mengaku sering menerima ancaman, latar belakangnya dibesarkan di keluarga militer membuat Dedie tidak pernah patah semangat menghadapi ancaman dan tekanan. Karena menurutnya yang namanya mati bisa di mana saja kalau memang sudah waktunya.

Bahkan ada beberapa kasus yang tidak pernah tersentuh secara hukum, di tangan Dedie justru bisa terungkap. Pengalaman merantau di luar Pulau Jawa agaknya memberikan andil signifikan memperkuat karakter dan mental pribadi Dedie Tri Haryadi sebagai penegak hukum.

“Ketika orang lain tidak berani, saya ambil risiko. Di situlah jiwa dan mental saya teruji,” imbuhnya.

Kembali ke soal ancaman, Dedie mengaku ada warga yang suka dan ada yang tidak menyukai sepak terjang dirinya dan orang Kejari di sana. Sering ia dan bawahannya pulang pukul 12.00 malam dari Kota Kupang ke Kefa. Sesampai di Kefa bisa pukul 05.00 pagi. 

Saat sampai di rumah dini hari itu, dirinya mendapatkan teror. Sampai ia berpindah tugas, kasus teror itu tak terkuak dan terungkap siapa oknum pelaku dan dalangnya.

Sukses tangkap buronan

Dedie Tri Haryadi dikenal sebagai sosok Kajari yang sukses membongkar kasus-kasus Tipikor. Tak hanya itu. Ia juga menguasai bidang intelijen sehingga  berhasil menangkap beberapa buronan kasus tindak pidana korupsi yang termasuk DPO (Daftar Pencarian Orang).  

Saat menjabat Kajari Sumber, Dedie Tri Haryadi pernah menangani beberapa kasus besar korupsi. Salah satunya, dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) tahun 2009–2012 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang melibatkan Hj. Darini istri Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2014 lalu.

Saat bergulirnya kasus ini, Emon Purnomo dan Subekti Sunoto, dua tersangka dugaan korupsi dana hibah bansos APBD Kabupaten Cirebon 2009-2012 ditahan. Keduanya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung kala itu. Dan juga melibatkan Wakil Bupati Cirebon, Tasiya Soemadi alias Gotas pada kasus yang sama.

Saat menjabat di kajari Kefamenanu, Dedie juga berhasil menangkap Bambang Irawan (54 tahun) buronan kasus Narkotika, Selasa (26/2/2014).

Seiring perjalanan karirnya, Dedie saat menjabat di Jambi juga berhasil menangkap buronan (DPO) kasus kredit fiktif senilai Rp 10 miliar di BRI Unit Kayu Aro, Edi Warman bin Nasir di Padang, Sumatera Barat, Senin (6/8/2018). DPO Kejari Sungai penuh ini sudah menjadi buron sejak tahun 2014 lalu.

Dedie bersama tim kejaksaan Jambi juga berhasil menangkap Dirut CV. Rahmatia bernama Adnan bin Ugut, terpidana kasus korupsi pengadaan dan pemasangan ajir papan pada Dinas Kehutanan, Kabupaten Muaro, Jambi, Senin (5/2/2018) malam.

Saat menjabat Kajari Timor Tengah Utara, ia bersama tim berhasil menangkap dua DPO. DPO pertama ia tangkap di Bali, buronan kasus korupsi. DPO kedua ditangkap di Mega Mal Surabaya, buronan kasus Narkotika yang akan melakukan transaksi 2 kg narkotika di perbatasan NTT-Timor Leste.

Ada cerita unik dikisahkan Dedie saat menangkap DPO kasus Narkotika ini. Saat buronan sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil, si buronan berupaya menyogok dirinya dengan uang berjumlah fantastis. Tawaran itu ia tolak mentah-mentah.

“Kita kembali lagi kalau iman kita kuat, apa yang kita cari itu. Kita meninggal cuma bawa kain putih. Kalau uang begitu banyaknya, apa kita bisa bawa ke dalam kubur? Tidak kan,” ucapnya.

Kehadiran Dedie sebagai Kajari Timor Tengah Utara ternyata meninggalkan jejak yang sangat baik. Saat ia berpamitan untuk melaksanakan tugas baru di tempat baru, sampai ada tokoh masyarakat di sana menangis tersedu saat memberikan kata sambutan.

“Terlalu cepat Bapak di sini, sementara di sini sangat butuh Bapak. Apa perlu kami buat surat ke Jaksa Agung supaya Bapak tetap dipertahankan tugas  di sini,” pungkas Dedie.

Prestasi Dedie kian moncer dan pantas diacungkan dua jempol. Kepiawaian Didie di korps Adhyaksa cukup luar biasa dalam menangkap buronan. Tim Gabungan Intelijen Kejaksaan Agung dan Kejari Batam, Kepri, menangkap Mindo Tampubolon, mantan perwira polisi berpangkat AKBP, di tempat persembunyiannya di Desa Jagabaya II, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 25 Juni 2019.

Mindo divonis bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Putri Mega Umboh, yang tidak lain adalah istrinya sendiri, berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1691K/PID/2012 tertanggal 12 september 2013.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar, ST, mengatakan, pihaknya telah mendapatkan pendampingan dari TP4D Kejari Batam untuk sejumlah pekerjaan proyek.

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar, ST

Suhar sangat mengapresiasi kinerja TP4D Kejari Batam karena bukan hanya intensif mengawal pekerjaan fisik tetapi juga aspek-aspek terkait dengan proyek tersebut. Contohnya, proyek pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batam.

“Tim TP4D bukan hanya mengawal di dalam tapi juga di luar karena pembangunan masjid ini bukan hanya pembangunan fisiknya semata tapi juga bagaimana dengan lingkungan sekitar masjid,” ujar Suhar.

Pihak Dinas Cipta Karya Batam sangat terbantukan oleh TP4D dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang berkaitan dengan Tupoksi keciptakaryaan di Kota Batam.

“Secara pribadi, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, saya sepakat memang sebaiknya TP4D Kejari Batam hanya fokus dan prioritaskan pendampingan untuk proyek-proyek berskala strategis daerah dan nasional. Tidak mungkin semua diberikan pendampingan. Mengingat keterbatasan jumlah personil TP4D belum lagi para jaksa harus menangani kasus-kasus lainnya,” kata Suhar. (AF)*

banner 300x250

Related posts