Dukung Nawacita, Dinas PMD Paluta Kawal Dana Desa

  • Whatsapp

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, memberikan pendampingan dan pembinaan  kepada para kepala desa dan perangkat pemerintahan desa agar melek akan tata kelola Dana Desa.

Poin ketiga Nawacita Presiden Jokowi adalah ’Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI’.

Kebijakan Dana Desa adalah program konkret dari Nawacita poin ketiga tersebut. Kontribusi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke seluruh desa di Indonesia, termasuk ke 127 desa se-Kabupaten Padadang Lawas Utara (Paluta), secara umum sangat mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Padang Lawas Utara (Paluta), AR Marjoni, S.STP. Menurut Marjoni, berkat Dana Desa pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain, atau dari desa ke wilayah kecamatan, relatif sudah terbangun.

Sehingga, pada gilirannya, produktivitas ekonomi masyarakat desa pun meningkat pesat. Infrastruktur jalan di perdesaan yang dibangun dan dibenahi pada akhirnya menciptakan efisiensi waktu dan biaya.

Secara evaluatif, Marjoni menilai optimalisasi pemanfaatan Dana Desa khususnya di Kabupaten Paluta sangat tergantung pada adanya kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan (stake holder) yang terkait dengan penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa.

“Satu faktor penting lainnya adalah pemahaman para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa tentang Tata Kelola Keuangan Dana Desa yang transparan dan akuntabel,” ujar Marjoni kepada Majalah TRIAS.

Ia juga menggarisbawahi, kekurangpahaman para kepala desa dan perangkat pemerintahan desa lainnya soal prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan negara potensial sekali menimbulkan konflik di tengah masyarakat, yang tidak jarang pada akhirnya bermuara pada permasalahan hukum yang menyeret para perangkat pemerintahan desa sendiri.

Karenanya, Marjoni mengingatkan seluruh kepala desa bahwa Dana Desa dibuat untuk kemajuan desa yang mandiri serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Indikator dari kemandirian sebuah desa, lanjut Marjoni, adalah keberadaan badan usaha milik desa (Bumdes). Bumdes ini berperan menggerakkan dan mendayagunakan segenap potensi ekonomi yang dimiliki desa sehingga di masa depan desa dimaksud menjadi desa produktif dan mandiri secara ekonomi.

Bertolak dari obsesi itu, selaku Kadinas PMD, Marjoni sangat berharap para kepala desa beserta jajaran pemerintahan desa lainnya mampu mengelola anggaran bersumber Dana Desa ini dengan sebaik-baiknya.

“Memang desa masih kurang dalam hal kapasitas SDM-nya. Karena itu, kami dari Dinas PMD tanpa henti terus memberikan  pendampingan dan pembinaan teknis administrasi supaya Dana Desa ini benar-benar dikelola secara tepat sasaran sesuai peruntukannya. Kami sifatnya hanya mendampingi sebab yang mengerjakan tetap orang desa itu sendiri,” ucap Marjoni.

Apalagi, lanjutnya, kegiatan pembangunan desa dengan menggunakan Dana Desa bersifat swakelola. Semua program kegiatan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan riil desa dan pekerjaannya dilaksanakan langsung oleh pihak desa dengan melibatkan semua sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri. Termasuk tenaga kerja diserap dari desa itu sendiri.

“Mereka merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri kebutuhan yang ada di desa sesuai dengan besar anggaran Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun,” imbuh Marjoni. TP

banner 300x250

Related posts