Dugaan Korupsi di Jiwasraya, Erick Thohir Tak Berkomentar

  • Whatsapp
Menteri BUMN, Erick Thohir

TRIASNews –  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Kementerian BUMN menemukan indikasi adanya dugaan korupsi atau fraud pada pengelolaan dana investasi perusahaan asuransi plat merah itu.

Akan tetapi, saat dikonfirmasi awak media, Menteri BUMN, Erick Thohir, menolak mengomentari permasalahan yang mendera Jiwasraya. Erick mencoba mengalihkan pertanyaan dari para awak media agar tak menanyakan soal Jiwasraya. Dia lebih menginginkan para wartawan menanyakan soal acara UMKM Export Brilianpreneur 2019.

Read More

“(Pertanyaannya sudah) melebar, nanti ada waktunya. Ini (acara) UMKM,” kata Erick berkilah, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Wartawan terus mendesak namun Erick tetap enggan buka suara Jiwasraya sembari menerobos kerumunan wartawan. Sampai masuk ke dalam mobil, tak ada sepatah kata pun yang terlontar dari mulut Erick Thohir soal Jiwasraya.

Mengalir ke Timses Jokowi?

“Ditanya wartawan kasus Jiwasaya Erick tidak mau menjawab. Ini pertanyaan besar. Ada dugaan aliran dana Jiwasraya mengalir ke Erick ketika menjadi timses Jokowi di Pilpres 2019,” ujar pengamat politik Muslim Arbi, dilansir suaranasional, Sabtu (21/12/2019).

Menurut Muslim, kecurigaan dana Jiwasraya mengalir ke timses Jokowi karena mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo, pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden.

PPATK harus membongkar aliran dana Jiwasraya,” jelasnya. Menurut Muslim, harusnya Erick mempunyai sikap seperti kasus Garuda dalam menyikapi Jiwasraya.

“Kelihatannya ada yang ditutup-tutupi Erick dalam kasus Jiwasraya,” kata Muslim.

Muslim meminta Komisi VI DPR RI meminta penjelasan Erick dalam kasus Jiwasraya.

“Komisi VI jangan diam dalam kasus Jiwasraya. Sebaiknya dibuat pansus,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (17/12/2019), sejumlah nasabah Jiwasraya mengungkapkan kekecewaan lantaran tak ada satu pun perwakilan dari Kementerian BUMN yang menemui mereka. Mereka hanya ditemui oleh pihak keamanan kantor Kementerian BUMN. Padahal, mereka ingin bertemu Erick Thohir atau Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

“Mau ketemu jubir (juru bicara) Pak Arya (Sinulingga) juga tak ada di tempat. Mereka (security) bilang sedang rapat di luar belum kembali. Mau ketemu staf menteri juga tidak ada yang bisa,” tutur salah satu nasabah Jiwasraya, Haresh Nandwani, di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2019), dikutip dari kompas.com.

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.

Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (roll over) hingga satu tahun berikutnya.

Selang setahun, masalah bertambah. Manajemen Jiwasraya menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bahwa perusahaan itu membutuhkan dana Rp 32,98 triliun untuk memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau Risk Based Capital (RBC) 120 persen.









banner 300x250

Related posts