Dr. Masyhudi, SH, MH: Mewujudkan Birokrat Kejaksaan Berkelas Dunia

  • Whatsapp
Kajati DIY, Dr. Masyhudi, SH, MH

Belum genap 1 bulan ia dipercaya memimpin Korps Adhyaksa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Dr. Masyhudi, SH, MH dilantik sebagai Kajati DIY oleh Jaksa Agung RI, HM Prasetyo, di Sasana Baharuddin Lopa Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Ia dilantik bersamaan dengan 6 Kajati baru lainnya, yakni Kajati Kalimantan Timur, Kajati Lampung, Kajati Maluku, Kajati Sulawesi Barat, Kajati Jawa Timur, dan Kajati Sulawesi Tenggara.

Read More

Kajati DIY, Dr. Masyhudi, SH, MH

Pria kelahiran Semarang, 17 Juni 1968, itu dikenal sebagai pencetus Reformasi Birokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan institusi Kejaksaan RI.

Promosi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Yogyakarta itu didapatkan melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-219/A/JA/09/2019 tertanggal 26 September 2019.

Sosok Masyhudi populer di lingkungan Adhyaksa setelah sukses menempatkan Biro Kepegawaian (Biropeg) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI sebagai satu-satunya unit yang mengelola SDM, yang mampu mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sebagaimana program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Mewujudkan birokrat Kejaksaan berkelas dunia adalah keinginannya saat menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg). Guna mewujudkan keinginannya itu, Masyhudi membangun 6 area perubahan di satuan kerja Biropeg. Hal itu dilakukannya sebagai upaya mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Keenam area perubahan yang dicanangkan jaksa tinggi yang pernah menjadi Aspidsus Kejati Jateng ini, di antaranya adalah Area Penataan Tata Laksana meliputi: pembangunan sistem kerja, manajemen kerja maupun inovasi-inovasi yang mendukung kinerja yang terdiri dari pembenahan SOP seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dari seluruh bagian.

Redesign Website meliputi: pelayanan berbasis digital antara lain kanal e-ijin, yang merupakan fasilitas kepada pegawai Kejaksaan yang akan mengajukan ijin ke luar negeri secara online, Informasi alur layanan dan standar pelayanan, jadwal Diklat pada tahun berjalan, informasi beasiswa, pemberitaan kinerja Biropeg, kanal Reformasi Birokrasi yang memberitakan progres pembangunan zona integritas pada Biro Kepegawaian dan informasi rekrutmen CPNS, alur penerimaan CPNS hingga pengumuman CPNS secara transparan.

Kemudian, aktivasi media sosial berupa instagram, facebook, twitter dengan menampilkan kinerja dan informasi yang diperlukan, akses data pegawai secara on-line sehingga seluruh pegawai dapat mengakses data pribadinya melalui ponselnya masing-masing sekaligus adanya E-mail pribadi dengan domain @kejaksaan.go.id dan pembuatan e-office berupa pembuatan aplikasi administrasi perkantoran yang memungkinkan alur distribusi adiministrasi menjadi terpantau dan lebih cepat serta mendukung administrasi secara paperless.

Selain itu, ada area penataan sistem manajemen SDM yakni pengiriman SDM Biro Kepegawaian pada pelatihan-pelatihan kepegawaian modern, seperti Certified Human Resouces, Bimtek Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Selanjutnya, Area Penguatan Akuntabilitas yakni pembenahan manajemen pelayanan dengan mengaplikasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, yang pada tanggal 31 Mei 2019, Biro Kepegawaian secara resmi telah menerima akreditasi ISO 9001:2015, serta adanya Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Pelayanan Publik.

Masyhudi juga melakukan perubahan-perubahan di Biropeg Kejaksaan RI yang berfokus pada tata kelola pengembangan kompetensi pegawai utamanya dalam pemberian pelayanan pendidikan di lingkungan Kejaksaan RI.

Beberapa pelayanan yang diberikan adalah dengan memfasilitasi pemberian beasiswa pendidikan formal dengan Unhas, Unila, Unpad, UGM, Unand, Beasiswa Eka Tjipta Foundation, dan LPDP serta adanya kelas kerja sama Undip-Kejaksaan RI.

Di bawah kepemimpinan Masyhudi sebagai Karopeg, Kejaksaan RI diberikan pembekalan kepada 10 pegawai penerima beasiswa bahasa mandarin untuk belajar bahasa dan sistim hukum di Huaqio University China. Beasiswa Bahasa Mandarin yang ada di Huaqio Univesity merupakan agenda tahunan dari Huaqio Univesity kepada 44 negara, yang nantinya akan berlangsung selama 2 semester hingga akhir Juli tahun 2020.

“Pemberian layanan beasiswa dirasakan betul manfaatnya, dikarenakan dari mulai pengumuman adanya beasiswa, seleksi hingga pengumuman kelulusan, tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada pegawai,” ujar pria penggemar olah raga golf ini.

Dalam perkembangannya tidak saja pembenahan infrastruktur, namun peningkatan tata laksana juga ditunjukkan oleh Biropeg Kejaksaan secara serius dengan mengaplikasikan standar mutu ISO 9001:2015 yang secara resmi pada tanggal 31 Mei 2019 setelah melakukan serangkaian audit baik internal maupun eksternal, ICSM selaku lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional telah memberikan sertifikat ISO 9001:2015 kepada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung.

Masyhudi mengungkapkan, prestasi tersebut bukan merupakan tujuan akhir semata, namun lebih dari pada itu bahwa penjaminan mutu pelayanan Biro Kepegawaian didorong agar semakin baik dan bersih.

Berkenaan dengan pembenahan lainnya, Masyhudi menuturkan bahwa Biropeg Kejaksaan juga secara berkesinambungan telah menerapkan manajemen kepegawaian yang modern dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan membuat pola karier, kamus kompetensi teknis dan standar kompetensi jabatan.

“Beberapa aturan tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam tata kelola kepegawaian di Kejaksaan Agung. Harapan saya apa yang telah saya canangkan diharapkan terus berkesinambungan,” cetusnya.

Sistem Integritas Pemberantasan Korupsi

Penyandang gelar Doktor di bidang ilmu hukum Universitas Padjajaran, Bandung, dengan Disertasi berjudul “Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, itu menggambarkan betapa pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih saja belum membaik, meskipun telah ada tiga lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, yakni: KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

Mantan Wakil Kajati DKI Jakarta ini menawarkan sebuah konsep baru yakni pembangunan sistem integritas yang diaplikasikan dalam sebuah Mahkamah Integritas.

“Mahkamah Integritas ini berisi para pimpinan lembaga penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dengan mengedepankan mekanisme kerja yang berdasarkan prinsip check and balance,” ujar Masyhudi kepada Triasnews.com.

“Pembadanan Sistem Integritas memungkinkan setiap komponen dalam pilar-pilar kelembagaan, seperti Polisi, jaksa, KPK, Legislatif, BPK, PPATK, Ombudsman, Media dan LSM, dan institusi lainnya, yang terlibat dalam pemberantasan korupsi berinteraksi secara proporsional dan bertanggungjawab.”

Interaksi demikian,imbuhnya, akan memungkinkan setiap komponen atau pilar-pilar kelembagaan tersebut saling mengawasi dan diawasi atau saling memantau dan dipantau.

Pola interaksi demikian pada gilirannya akan melahirkan sistem yang seimbang berbasis pada prinsip Check and Balances, sehingga melahirkan kemampuan untuk membentuk lingkaran kebajikan.

Menurutnya, hal itu merupakan suatu bentuk tanggung gugat (akuntabilitas), di mana para pihak bertanggung jawab kepada pihak lainnya secara horisontal, bukan bertanggung jawab ke atas dalam struktur hirarki yang vertikal.

“Gagasan ini sesungguhnya lebih menekankan pentingnya tanggung jawab profesional daripada sekadar laporan administratif ke atas,” tandas Masyhudi.  (Erman T. Daulay/AF)

banner 300x250

Related posts