Dinas PUPR Kota Depok Tetap Butuh Pendampingan

  • Whatsapp
Kepala Dinas PUPR Kota Depok mendampingi Wali Kota Depok saat meresmikan Jembatan Jalan Raya Citayam

TRIASNews – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, terbilang moncer untuk tahun 2019. Dibandingkan tahun sebelumnya, progress pekerjaan yang dilaksanakan Dinas PUPR Kota Depok sepanjang tahun 2019 jauh lebih baik.

Sepanjang 2019, Dinas PUPR Kota Depok telah mengadakan lelang sebanyak 340 paket pekerjaan. Lelang paket pekerjaan sebanyak itu cukup membuat Dinas PUPR Kota Depok keteteran lantaran semua digelar pada Juli 2019. Logikanya, dari tahap lelang, pengerjaan, sampai penyelesaian pekerjaan membutuhkan waktu yang tidak bisa sebentar. Padahal, waktu yang tersedia relatif singkat sampai akhir tahun 2019.

Read More

Tingkat serapannya, mencapai 92% untuk fisik dan sampai 86% untuk serapan anggarannya.

“Yang dilelang 340 paket pekerjaan, dan 8% dari 92% pekerjaan yang terserap itu mengalami gagal lelang dan tidak bisa dilaksanakan karena waktu lelang yang mepet dan proses pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan dan serapan 86% sisanya merupakan efisiensi sisa lelang,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Dadan Rustandi kepada Triasnews.com, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Berangkat dari hal itu lah, Dadan menekankan, untuk tahun 2020, Dinas PUPR Kota Depok mengupayakan awal Februari 2020 ini sudah mengadakan proses pelelangan pekerjaan.

“Diharapkan, dengan lelang di awal-awal tahun berbagai risiko dari pekerjaan bisa diminimalisir,” lanjutnya.

Menunjuk pengalaman Dinas PUPR yang dibuat keteteran saat menyelesaikan sejumlah pekerjaan fisik di akhir tahun 2019, Dadan menyebut, risiko potensi ketinggalan progress pekerjaan sampai 15% membayang-bayangi jajaran Dinas PUPR Kota Depok.

Untungnya, imbuh Dadan Rustandi, ada tim TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok yang sangat intensif memberikan pendampingan (pengawalan dan pengamanan/walpam) sehingga ketinggalan progress 15% pekerjaan di akhir tahun itu dapat dikejar dan dituntaskan oleh Dinas PUPR Kota Depok secara tepat waktu dan tepat mutu.

Bertolak dari pengalaman itu, Dadan Rustandi sangat mengharapkan, model pendampingan (pengawalan dan pengamanan) seperti yang dilaksanakan TP4D Kejaksaan terus dihadirkan, dipertahankan, dan diberdayakan. Dengan adanya fungsi Walpam Kejaksaan pada pembangunan, apapun namanya kelak, yang berkesinambungan, Dadan berharap,  pembangunan di Kota Depok bisa berjalan dengan baik

Sebab, kehadiran Walpam semacam itu menjadi motivasi bagi jajaran Dinas PUPR yang melaksanakan pekerjaan proyek infrastruktur fisik di lapangan untuk menyelesaikan tugasnya.

“Tim Walpam dari TP4D Kejaksaan selama ini menjadi partner diskusi dan tempat berkonsultasi jajaran Dinas PUPR Depok saat menghadapi setiap masalah di lapangan. Peran Walpam seperti itu sangat signifikan dalam memberikan solusi praktis proses penyelesaian pekerjaan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat mutu, dengan tetap mengikuti koridor hukum yang berlaku,” papar Dadan.

Dadan menuturkan, ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek infrastruktur yang hampir mengundurkan diri lantaran dihantui berbagai kekhawatiran dan ketakutan psikologis menyusul progress pekerjaan yang melenceng dari perencanaan awal.

Nah, berkat adanya pendampingan dari TP4D Kejaksaan saat itu, lanjut Dadan, si PPK tetap bertahan dan akhirnya mampu mengemban tanggung jawab tersebut sampai pekerjaan selesai. (Erwin Daulay/AF)*

banner 300x250

Related posts