Dewan Pengawas KPK Bisa Tak Izinkan Penyadapan

  • Whatsapp
Dewan Pengawas KPK

TRIASNews –  Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi terbentuk dan 5 anggota Dewan KPK periode 2019-2023 pun sudah dilantik Presiden.

Apa sesungguhnya tugas dan fungsi Dewan KPK?

Read More

BACA JUGA: Ini 5 Dewan Pengawas KPK

Sebagai informasi, keberadaan tugas dan fungsi Dewas KPK diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ini bunyi ketentuannya:

Pasal 37B
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. menerima laporan dari dan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun.

Anggota Dewas KPK, Harjono menyatakan pihaknya tak akan mudah memberikan izin penyadapan. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu kasus per kasus sebelum memberi izin penyadapan.

“Jangan sampai kemudian obral penyadapan. Oleh karena itu kita harus melihat setiap penyadapan itu,” kata Harjono kepada awak media, di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Dia menyebut, pihaknya perlu melihat kasus lebih detail ketika ada permohonan izin penyadapan. Namun Dewas KPK tetap akan memberikan izin penyadapan jika itu diperlukan dalam sebuah penanganan perkara.

“Tergantung kasusnya. Tidak dalam arti di situ kemudian karena kasus itu ada sesuatu yang intervensi, Presiden sudah bilang gak akan ada intervensi apa-apa,” ujarnya.

Mantan hakim MK itu mengatakan, akan menjalankan tugas sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, seperti izin penyadapan dan perkembangan sebuah perkara.

Harjono tak mau menanggapi anggapan Dewas KPK justru akan melemahkan lembaga antikorupsi. (AF)*

banner 300x250

Related posts