Cegah Siswa dan Guru Stres, Ujian Nasional Diganti Evaluasi Nalar Siswa

  • Whatsapp
Mendikbud Nadiem Makarim

Pemerintah melalui Kemendikbud bakal menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021. Evaluasi Nalar Siswa disiapkan sebagai penggantinya, untuk mengukur kemampuan nalar bahasa (literasi) dan (nalar matematika) (numerasi) siswa.

TRIASnews — Ujian Nasional (UN) tahun 2020 akan menjadi yang terakhir kali dilaksanakan sebab pemerintah akan menggantikan UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan mengukur kemampuan nalar siswa.

Read More

Pelaksanaan Ujian BNasional (UN) tingkat SD (ilustrasi)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, keputusan pemerintah menghapus model UN berdasarkan survey dan hasil diskusi dengan pihak sekolah, orangtua siswa, dan guru.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” ujar Mendikbud Nadiem, saat menyampaikan empat pokok kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia bertajuk “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12/2019). .

Pelaksanaan Ujian nasional (UN) Tingkat SMP (Ilustrasi)

Mengapa UN diganti? Alasannya, kata Nadiem, karena materi UN terlalu berat dan malah memaksa siswa menghafal materi. Pelaksanaan UN juga sering membebani tak hanya siswa tapi juga guru sehingga tak jarang dilanda stres.

“Ini berdasarkan survei dan diskusi bersama orang tua, siswa, guru, praktisi pendidikan, dan kepala sekolah,” imbuh Mendikbud.

Ada 4 materi pokok dari Program “Merdeka Belajar” yang dicanangkan Mendikbud. Program tersebut meliputi Ujian Nasional (UN), perubahan pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Pelaksanaan Ujian nasional (UN) Tingkat SMA (Ilustrasi).

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Nadiem.

Apa kelebihan metode evalusi yang disiapkan menggantikan UN?

Nadiem menjelaskan, metode baru ini akan mengukur kemampuan siswa menganalisis dan bernalar dalam bahasa (literasi) dan matematika (numerasi).

“Jadi bukan penguasaan konten yang diukur tapi kemampuan kompetensi dasar,” terang Nadiem.

Pendiri Gojek itu juga menambahkan, survei karakter bertujuan untuk mengetahui ekosistem sekolah. Dia mengilustrasikan bahwa selama ini belum ada data yang jelas bagaimana nilai Pancasila diterapkan di sekolah.

“Ini untuk penguatan pendidikan karakter,” cetusnya.

Berbeda dengan UN, model ujian baru tersebut akan dilakukan siswa di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga diharapkan hasilnya dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran ke depannya.

Namun, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

“Kebijakan ini juga mengacu pada level internasional seperti program penilaian pelajar internasional (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS),” kata dia.

Mendikbud juga mengembalikan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada masing-masing sekolah. Jadi, penyelenggaraan USBN pada 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Model ujian pun bukan pilihan ganda (multiple choice), namun berbentuk tes tertulis atau penugasan baik kelompok maupun karya tulis.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Untuk anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Termasuk untuk menentukan kelulusan (siswa) sendiri,” ucap Nadiem.

Sedangkan, untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asessment.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” tambahnya.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan Sistem Zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi ditingkatkan menjadi 30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Nadiem .

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. (AF)*

banner 300x250

Related posts