Cegah Korupsi Dana Desa, Kejari Tapsel Jalankan Program Jaga Desa

  • Whatsapp

Melalui Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Kejari Tapsel) mengawal penyaluran dan pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran dan tepat guna, tanpa penyimpangan administrasi.

Korps Adhyaksa di lingkungan Kejari Tapsel memiliki komitmen kuat untuk mendukung pembangunan daerah (kawasan perdesaan) di Tapsel yang bersumberkan pada anggaran Dana Desa.

Menurut Kepala Kejari Tapsel, Ardians, SH, Dana Desa adalah uang negara yang harus dikawal pemanfaatannya agar betul-betul sesuai dengan peruntukan yang sudah direncanakan untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bersangkutan.

Melalui program Jaga Desa, seminggu sekali pihak Kejari Tapsel menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada para perangkat pemerintahan desa di Tapsel tentang tata kelola Dana Desa.

“Kami dari jajaran Kejari Tapsel melalui program Jaga Desa berperan aktif bersinergi dengan Pemkab Tapsel agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Tidak sampai disalahgunakan atau terjadi kesalahan administrasi dalam pengelolaannya,” ungkap Kajari Tapsel, Ardian, SH.

Di seluruh Kabupaten Tapsel ada sebanyak 220 desa penerima Dana Desa.

Menurut evaluasi Ardian, titik lemah dalam pengelolaan Dana Desa adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman SDM perangkat pemerintahan desa tentang Tata Kelola Dana Desa yang baik dan benar.

Di setiap kesempatan, Kajari Tapsel, Ardian, SH selalu memperingatkan para kepala desa (Kades) di Kabupaten Tapsel agar tidak bermain-main dalam pengelolaan Dana Desa, yang bisa berujung pada kasus hukum.

“Dana desa jumlahnya tidak sedikit, saya harap mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kepala desa sesuai peruntukannya,” pesan Ardian.

Program Jaga Desa yang dilaksanakan korps Adhyaksa sesungguhnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Dana desa.

“Dengan adanya program Jaga Desa dari Kejari Tapsel ini diharapkan semua perencanaan yang sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat bersama dengan perangkat pemerintahan desa bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Ardian.

Ardian mengatakan, korps Adhyaksa yang dia pimpin siap memonitor penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa dengan program Jaga Desa.

Kendati demikian, Kejari Tapsel menekankan bahwa pihaknya memakai cara yang berbeda dalam mengawal dan mengamankan Dana Desa ini, yakni dengan pendekatan preventif (pencegahan). Bukan pendekatan represif (penindakan). 

Bahkan, dalam kesempatan sosialisasi program Jaga Desa dan penyuluhan hukum tentang Tata Kelola Dana Desa, selaku Kajari Tapsel, Ardian mengaku memberikan nomor telepon seluler pribadinya kepada para kepala desa untuk memudahkan mereka berkonsultasi seputar pengelolaan Dana Desa.

Ardian menyebut, pihaknya sangat berkepentingan bahwa lewat program Jaga Desa, para kepala desa penerima Dana Desa di Kabupaten Tapsel bisa memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

“Kami berkepentingan sekali agar para kepala desa bisa mengetahui dan memahami tata kelola Dana Desa yang baik dan benar. Yang tidak melanggar aturan hukum. Dan yang betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa masing-masing,” pungkas Ardian. TP

banner 300x250