Buruh/Pekerja Indonesia Tolak Keras RUU Omnibus Law

  • Whatsapp

TRIASNews – Kalangan pekerja/buruh di Indonesia menyuarakan penolakan tegas terhadap langkah pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, omnimbus law ini hanya akan menguntungkan kaum elite semata dan sangat merugikan masyarakat Indonesia, khususnya kaum buruh.

Read More

Setidaknya, ada 6 alasan buruh/pekerja Indonesia menolak keras RUU Omnibus Law.

Alasan pertama, upah minimun terancam menghilang. Hilangnya upah minimum akan langsung berdampak langsung pada buruh/pekerja sebab sebagai gantinya pemerintah berencana menerapkan sistem upah perjam menggantikan sistem upah perbulan.

BACA JUGA: ‘Bola Panas’ Anyar dari Pemerintah: Gaji Bulanan Pekerja Diganti Upah Perjam

“Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu menggunakan upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum,” ujar Iqbal dalam orasi di hadapan ribuan massa buruh/pekerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2020) lalu.

Hal itu, kata Iqbal, juga masih bisa diakali oleh pengusaha dengan menurunkan jam kerja agar kaum buruh tidak lagi bekerja selama 40 jam per minggu.

Padahal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.

Alasan kedua, pengurangan pesangon. Dalam RUU Omnimbus Law, pemerintah berencana mengubah istilah pesangon menjadi tunjangan PHK yang besarnya hanya mencapai 6 bulan upah.

Padahal di UU Ketenagakerjaan diatur, besarnya pesangon PHK adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan dua untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah.

Alasan ketiga, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas.

Hemat Iqbal, istilah fleksibilitas pasar yang disiapkan dalam RUU Omnimbus Law bisa diartikan sebagai ketidakpastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap, atau pekerja outsourcing bisa dibebaskan di semua lini kerja.

Padahal, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebut pekerja outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan.

“Jika ini terjadi, masa depan buruh/pekerja tidak jelas. Sudah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan,” jelasnya.

Alasan keempat, jaminan sosial buruh /pekerja terancam menghilang. Sistem kerja yang fleksibel tadi bisa menghapuskan jaminan sosial bagi buruh /pekerja sebab agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian kerja.

Alasan kelima, pembukaan lapangan kerja bagi tenaga kerja asing (TKA) Tidka Terampil (unskilled). Menurut Iqbal, saat ini, TKA bisa bekerja di Indonesia dengan ketentuan yang ketat, mulai dari kewajiban memiliki keterampilan khusus yang tidak dimiliki pekerja lokal, pembatasan periode waktu 3-5 tahun, hingga kewajiban untuk didampingi oleh pekerja lokal untuk saling belajar.

“Seluruh ketentuan itu sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Omnibus Law akan menghapus semua ketentuan itu yang tentunya akan semakin mengancam ketersediaan pekerjaan bagi pekerja lokal,” ucap Iqbal lagi.

Alasan keenam, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh.

“Mencermati wacana omnibus law, tidak sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, ini bukan hanya permasalah pekerja. Tetapi juga permasalahan seluruh rakyat Indonesia,” tandas Iqbal. 

banner 300x250

Related posts