‘Bola Panas’ Anyar dari Pemerintah: Gaji Bulanan Pekerja Diganti Upah Perjam

  • Whatsapp

TRIASNews – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ingin mengubah skema gaji bulanan pekerja menjadi pengupahan perjam. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah menyebut, perubahan tersebut ditujukan untuk mendukung fleksibilitas dalam bekerja.

“Dalam konteks waktu kerja, fleksibilitas banyak dibutuhkan,” kata Menaker, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27 Desember 2019).

Read More

Sistem pengupahan perjam tersebut akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ada perhitungan khusus untuk menerapkan skema upah kerja tersebut. Rencananya, pekerja yang bekerja 8 jam/hari atau 40 jam/minggu bakal mendapatkan upah bulanan, seperti yang berlaku saat ini.

Sedangkan bagi pekerja yang hanya memiliki jam kerja di bawah 35 jam/mingguakan diterapkan aturan pengupahan perjam. Namun, pekerja yang menerima upah perjam dapat bekerja di lebih dari satu perusahaan.

Menaker memastikan, para pengusaha dan serikat pekerja telah menerima usulan tersebut.

“Mereka memahami pentingnya fleksibilitas jam kerja,” tegas Menaker.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, regulasi tersebut bakal mengatur fleksibilitas jam kerja hingga kemudahan dalam proses perekrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, aturan tersebut akan mengatur tentang pengupahan dan pesangon. 

Terkait klaster ketenagakerjaan, akan ada satu Undang-undang (UU) dan 51 Pasal yang akan direvisi. Selain ketenagakerjaan, ada 10 klaster lainnya yang diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

10 klaster tersebut meliputi penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, serta kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Kemudian dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Omnibus law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi. Selama ini, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Omnibus law terkait cipta lapangan kerja bakal mengatur fleksibilitas jam kerja hingga kemudahan dalam perekrutan dan pemecatan/PHK karyawan (easy hiring and easy firing).

“Pekerjaan yang flexible hours serta prinsip easy hiring dan easy firing akan dibahas. Teknisnya masih dalam pembahasan Menaker,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (12/12).

Airlangga mengatakan, aturan tersebut antara lain akan membahas terkait pengupahan dan pesangon. Namun, pembicaraan belum bersifat final.

Pemerintah akan mengajukan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR pada Januari 2020 mendatang. RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas 2020.

Airlangga menjelaskan, omnibus law bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi. Selama ini, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah.  Melalui RUU tersebut, pemerintah akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal.

RUU omnibus law akan terbagi dalam 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, serta kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Kemudian klaster dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Dari pembagian tersebut, sebanyak 10 klaster telah rampung dibahas oleh pemerintah. Sementara itu, klaster ketenagakerjaan masih dibahas Kemenaker.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, salah satu faktor yang membuat alotnya pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.

“Memang tidak gampang, butuh waktu, pasti mempertemukan antara kepentingan pengusaha dan tenaga kerja itu bukan hal yang gampang,” ujar Ida Fauziyah seperti dikutip Kompas.com, Rabu (25/12/2018).

Sebagai informasi, dengan sistem gaji bulanan, pekerja mendapat gaji tetap dengan nilai tertentu (plus tambahan insentif). Pekerja yang tidak masuk seminggu dalam sebulan pun tetap menerima gaji setara dengan mereka tidak pernah izin, mungkin yang membedakan adalah insentif harian.

Adapun, sistem upah perjam menunjuk pada gaji yang diterima pekerja dihitung berdasarkan jam kerja. Contohnya, dalam sebulan pekerja bekerja selama 40 jam, maka gaji perjam dikalikan 40 dan itulah upah yang diterima pekerja setiap bulan.

Jadi mereka yang tidak pernah izin bakal mendapat gaji lebih besar ketimbang yang sering absen.

Di Indonesia, skema upah perjam menjadi barang yang asing. Namun di negara maju seperti AS, upah perjam adalah hal yang lazim, bahkan menjadi indikator utama.

Pada November 2019, upah pekerja non-pertanian di Negeri Paman Sam adalah US$ 28,29 per jam. Naik 0,2% dibandingkan bulan sebelumnya dan 3,1% secara YoY.

Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) begitu memperhatikan data ini. Saat pertumbuhan upah melambat, itu berarti aktivitas produksi sedang lesu. Output berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat, dan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan moneter.

Manakala dunia usaha, katakanlah, berniat mengurangi produksi, apakah itu akibat konsolidasi internal perusahaan ataukah memang permintaan secara umum sedang menurun, maka jam kerja pekerja akan dikurangi. Otomatis upah yang diterima pekerja pun lebih sedikit, karena jam kerja yang lebih sedikit.

Serikat pekerja menolak

Bebarapa kalangan serikat pekerja/buruh menolah rencana pemerintah mengubah sistem pengupahan berbasis 8 jam perhari menjadi per jam atau produktivitas.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan, pihaknya menolak keras sistem pengupahan perjam yang tertuang dalam omnibus law cluster ketenagakerjaan dengan sejumlah alasan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal

Pertama, prinsip upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman agar buruh/pekerja tidak absolut miskin, sesuai yang tertuang dalam konvensi ILO dan UU No 13/2003.

“Jadi kalau sitem upah perjam, boleh jadi buruh/pekerja menerima upah dalam sebulan di bawah nilai upah minimum akibat pengusaha membayar upah sesuai dengan jumlah jam di mana buruh/pekerja bekerja,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Triasnews. com, Jumat (27/12/2019).

“Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh,” lanjutnya.

Alasan lain, terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid di mana dua hari pertama upahnya akan terpotong. Padahal, selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong.

Begitupun buruh/pekerja yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya akan terpotong.

Said Iqbal menambahkan, supply dan demand tenaga kerja di Indonesia juga masih memiliki jarak atau gap yang sangat tinggi. Termasuk angka pengangguran masih tinggi dibanding negara maju yang sudah menerapkan upah perjam.  

“Akibatnya, daya tawar upah buruh/pekerja kepada pengusaha menjadi lemah. Bisa saja pengusaha mengatakan, hanya ingin mempekerjakan buruhnya selama dua jam perhari dengan sistem upah perjam tersebut,” tandas Said Iqbal.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, menilai rencana omnibus law pemerintah terkait ketenagakerjaan hanya akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.

“Salah satu tujuan Omnibus Law adalah mempermudah penggunaan tenaga kerja asing untuk bisa bekerja di Indonesia,” ujar Arief kepada awak media, Minggu (22/12/2019).

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono

Dengan kondisi demikian, angkatan kerja baru dan buruh yang sedang berkerja akan terancam sebab perusahaan asing yang sudah mapan akan mengganti buruh/pekerja lokal dengan tenaga kerja asing yang memiliki kemampuan sama dan gaji lebih rendah.

Ia mengingatkan, masuknya investasi asing juga akan dibarengi dengan masuknya tenaga kerja asing yang akan digunakan oleh investor asing.

“Artinya angkatan kerja baru akan kehilangan kesempatan kerja dengan masuknya investasi asing di Indonesia,” ucap Arief yang menjabat wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

Seharusnya, sambung Arief, omnibus law untuk peningkatan investasi harus berbanding lurus dengan berkurangnya tingkat pengangguran, bukan meningkatkan TKA ke Indonesia.

Aksi unjuk rasa pekerja/buruh (ilustrasi)

Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memanfaatkan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dengan memberikan kesempatan kerja semaksimal mungkin.

“Dengan berkurangnya tingkat pengangguran, daya beli masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya mendukung perekonomian nasional,” simpulnya.

“Karena itu, saya mengajak para buruh, angkatan kerja baru yang baru lulus SMA dan universitas untuk menolak dan melawan omnibus law ketenagakerjaan,” cetus Arief. (AF)*


J

banner 300x250

Related posts